UMKM Sulawesi Selatan: Omzet Berputar, Arus Kas Menentukan Daya Tahan Usaha

MAKASSAR, INSERTRAKYAT.com — Dagangan laris belum tentu menghasilkan keuntungan yang sehat. Uang masuk bisa terlihat besar, tetapi biaya bahan baku, ongkos produksi, distribusi, dan kebutuhan operasional terus menggerus pendapatan. Tanpa pencatatan yang tertib, pelaku usaha berisiko salah membaca kondisi bisnisnya sendiri.

Dalam ekonomi UMKM, omzet hanyalah salah satu indikator. Arus kas menunjukkan kemampuan usaha membiayai kegiatan harian, sedangkan margin keuntungan membantu pelaku usaha menilai apakah harga jual sebanding dengan biaya produksi. Keduanya menentukan ruang gerak bisnis, mulai dari membeli bahan baku hingga menambah kapasitas produksi.

Persoalan pengelolaan keuangan tersebut menjadi salah satu bahasan Seminar UMKM Kemenkeu Satu Sulawesi Selatan di Aula Rongkong, Gedung Keuangan Negara II, Makassar, Selasa (27/10/2026). Kegiatan ini mengulas digitalisasi pencatatan keuangan, kesiapan usaha, dan akses pembiayaan ultra mikro sebagai bagian dari penguatan ekosistem UMKM.

Seminar tersebut merupakan bagian dari Program Sinergi Pemberdayaan UMKM Kementerian Keuangan sekaligus rangkaian Hari Oeang Republik Indonesia ke-80. Sebanyak 37 pelaku usaha mengikuti kegiatan ini, terdiri atas 32 UMKM binaan Kemenkeu Sulawesi Selatan dan lima UMKM binaan Bank Indonesia Sulawesi Selatan.

Ketua Pokja UMKM Kemenkeu Satu Sulawesi Selatan, Andri Waskito, menyampaikan bahwa kegiatan ini melibatkan 16 satuan kerja Kementerian Keuangan di Sulawesi Selatan. Kolaborasi tersebut turut melibatkan Bank Indonesia Sulawesi Selatan, Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Selatan melalui PLUT KUMKM, serta Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan, Martha Octavia, menyampaikan bahwa UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian daerah. Usaha kecil menciptakan lapangan kerja dan menopang pendapatan keluarga. Aktivitasnya juga menggerakkan rantai pasok yang melibatkan petani, nelayan, pengrajin, pedagang, hingga penyedia jasa.

“UMKM memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian daerah,” ujar Martha.

Agar perputaran ekonomi itu memberi manfaat lebih luas, pelaku UMKM perlu mengelola bisnis dengan perhitungan yang matang. Pengendalian biaya, pengaturan persediaan, konsistensi kualitas, dan ketepatan harga jual membantu usaha menjaga margin sekaligus memenuhi permintaan pasar. Pengolahan bahan baku lokal menjadi produk bernilai tambah juga membuka peluang peningkatan pendapatan.

Anwardin Arjunaid, Konsultan Pengembangan UMKM, Ekonomi Syariah, dan Ketahanan Pangan Bank Indonesia Sulawesi Selatan, memperkenalkan SIAPIK atau Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan. Aplikasi ini membantu pelaku UMKM mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan secara lebih teratur.

Pencatatan bukan sekadar pekerjaan administratif. Data transaksi membantu pemilik usaha memisahkan uang pribadi dari kas bisnis, menghitung biaya operasional, membaca pola penjualan, serta memperkirakan kebutuhan modal kerja. Informasi yang konsisten juga menjadi bekal saat pelaku usaha mengajukan pembiayaan.

Digitalisasi akan lebih bermanfaat apabila berjalan bersama literasi keuangan. Pelaku usaha perlu memahami angka dalam laporan, bukan hanya memasukkan transaksi ke aplikasi. Dari sana, mereka dapat mengevaluasi produk yang paling menguntungkan, mengendalikan pengeluaran, dan menentukan kapan usaha siap menambah kapasitas.

Salman Sahmad, Konsultan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Selatan, membahas kesiapan usaha untuk memperoleh pembiayaan. Materinya mencakup Nomor Induk Berusaha (NIB), aktivitas usaha minimal enam bulan, pencatatan kas, serta pendampingan dalam pengelolaan produksi dan modal sesuai persyaratan program yang berlaku.

Legalitas dan catatan usaha membantu pelaku UMKM membangun profil bisnis yang lebih terukur. Namun, kelayakan pembiayaan juga perlu ditopang rencana penggunaan dana yang realistis. Modal tambahan sebaiknya menjawab kebutuhan produktif, seperti pembelian bahan baku, peralatan, atau peningkatan kapasitas, bukan menambah beban keuangan tanpa perhitungan.

Faiz Rasyid Hendrawan dari Pusat Investasi Pemerintah bersama Shinta Febrina, Manager Regional Mekaar Makassar 1 PT Permodalan Nasional Madani (PNM), memaparkan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dengan plafon hingga Rp20 juta. Skema ini ditujukan untuk membantu pelaku usaha ultra mikro yang belum terjangkau layanan perbankan, sesuai ketentuan program.

Dukungan pembiayaan tersebut disertai model pembinaan kelompok dan pelatihan modal intelektual. Pendampingan dapat membantu pelaku usaha meningkatkan keterampilan, memperbaiki tata kelola, dan menyusun keputusan bisnis berdasarkan kebutuhan riil. Akses dana menjadi lebih berarti apabila berjalan bersama peningkatan kapasitas usaha.

Meski demikian, pinjaman bukan keuntungan instan. Pelaku usaha perlu menghitung kemampuan membayar angsuran, memperkirakan permintaan, dan memastikan tambahan modal menghasilkan aktivitas produktif. Tanpa perencanaan, kenaikan biaya dan kewajiban pembayaran justru dapat menekan arus kas.

Rangkaian kegiatan juga mencakup Bazar UMKM yang dijadwalkan pada Kamis (29/10/2026). Bazar membuka peluang pemasaran langsung, mempertemukan produk dengan calon pembeli, dan memberi ruang bagi pelaku usaha untuk membaca respons pasar. Interaksi tersebut dapat menjadi masukan untuk memperbaiki produk, kemasan, harga, dan strategi penjualan.

Pertumbuhan UMKM tidak cukup diukur dari ramainya transaksi atau besarnya pinjaman yang diperoleh. Usaha yang sehat membutuhkan arus kas terkendali, margin yang masuk akal, produk berkualitas, pasar yang terjangkau, dan modal yang digunakan secara produktif. Ketika unsur-unsur itu berjalan searah, peluang usaha untuk bertahan dan berkembang menjadi lebih kuat.

Penguatan UMKM juga berkaitan dengan nilai tambah lokal dalam perekonomian Sulawesi Selatan. Usaha yang produktif dapat memperluas permintaan bahan baku, membuka peluang kerja, dan menggerakkan pendapatan di sepanjang rantai pasok. Literasi keuangan dan akses pembiayaan pun menjadi bagian dari fondasi ekonomi daerah yang lebih inklusif. (rls).

Editor: Supriadi Buraerah