MAKASSAR, INSERTRAKYAT.com — Anggaran negara baru terasa berarti saat manfaatnya menjangkau kehidupan warga. Di Sulawesi Selatan, realisasi belanja negara mencapai Rp40,75 triliun hingga 30 September 2026. Dana itu menopang layanan publik, pendidikan, pertanian, pembiayaan usaha, hingga program pemenuhan gizi.
Kendati demikian, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan memaparkan kinerja APBN regional dalam konferensi pers di Gedung Keuangan Negara II Makassar, Selasa (27/10/2026). Laporan tersebut mencakup penerimaan dan belanja negara hingga akhir Triwulan III 2026.
Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada Triwulan II 2026 mencapai 5,59%, melampaui pertumbuhan nasional sebesar 5,29%. Inflasi tercatat 0,70% secara bulanan, 3,75% secara tahunan, dan 3,22% sejak awal tahun.
Daya beli sektor pertanian dan perikanan juga menunjukkan pergerakan positif. Nilai Tukar Petani (NTP) naik 2,79% menjadi 125,94, sedangkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) meningkat 0,52% menjadi 127,49, masing-masing secara bulanan.
Angka tersebut memberi gambaran kondisi ekonomi daerah. Namun, pertumbuhan dan penyerapan anggaran tetap perlu dibaca bersama manfaat yang diterima masyarakat.
Pendapatan Negara Tembus Rp11,04 Triliun
Hingga 30 September 2026, pendapatan negara di Sulawesi Selatan mencapai Rp11,04 triliun atau 63,60% dari target.
Penerimaan perpajakan menyumbang Rp7,62 triliun atau 58,28% dari target Rp13,08 triliun. Komponen utamanya berasal dari Pajak Penghasilan sebesar Rp3,63 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai serta PPnBM sebesar Rp3,96 triliun. Pajak Bumi dan Bangunan menyumbang Rp26,05 miliar, sedangkan pajak lainnya tercatat minus Rp8,85 miliar.
Penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp187,48 miliar atau 50,20% dari target Rp373,43 miliar. Angka ini terdiri atas bea masuk Rp111,24 miliar, bea keluar Rp26,30 miliar, dan cukai Rp49,94 miliar.
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp3,23 triliun atau 82,67% dari target Rp3,91 triliun. PNBP dari Badan Layanan Umum menyumbang Rp2,18 triliun, sedangkan PNBP lainnya mencapai Rp1,05 triliun.
Belanja Negara Rp40,75 Triliun
Pemerintah merealisasikan belanja negara sebesar Rp40,75 triliun atau 74,84% dari pagu. Nilai tersebut tumbuh 10,39% dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Adapun, Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp18,15 triliun atau 66,60% dari pagu Rp27,26 triliun. Belanja pegawai menyerap Rp9,45 triliun untuk pembayaran gaji dan tunjangan sekitar 50 ribu personel TNI/Polri, 14 ribu dosen dan guru, 35 ribu PNS, serta 9 ribu PPPK.
Belanja barang mencapai Rp6,03 triliun untuk mendukung tugas dan layanan perkantoran pada 754 satuan kerja di 50 kementerian dan lembaga di Sulawesi Selatan. Adapun belanja modal mencapai Rp2,66 triliun.
Belanja modal antara lain mendukung pembangunan sembilan Sekolah Rakyat baru, konstruksi cetak sawah, fasilitas Pelabuhan Larea-rea di Sinjai, serta penguatan bagian hilir Bendungan Pamukkulu di Takalar.
Pemerintah juga merealisasikan bantuan sosial Rp19,52 miliar atau 83,27% dari pagu Rp23,45 miliar. Dana tersebut mendukung asistensi rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan, penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, serta korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (Napza) serta orang dengan HIV.
Transfer Daerah Menopang Layanan Publik
Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp22,60 triliun atau 83,09% dari pagu Rp27,20 triliun. Penyalurannya menjangkau kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.
Dana Alokasi Umum menyerap Rp15,92 triliun dari pagu Rp19,13 triliun. Dana ini mendukung pendidikan, kesehatan, pembayaran gaji PPPK, dan pendanaan kelurahan.
Pada Dana Bagi Hasil mencapai Rp645,57 miliar atau 81,23% dari pagu Rp794,76 miliar. Dana tersebut mendukung infrastruktur publik, pendidikan daerah, dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Sementara itu, Dana Alokasi Khusus Fisik baru mencapai Rp122,01 miliar atau 41,99% dari pagu Rp290,58 miliar. Dana ini antara lain mendukung rehabilitasi ruang kelas, fasilitas kesehatan, dan pembangunan jalan lokal.
Dana Alokasi Khusus Nonfisik mencapai Rp5,21 triliun atau 83,20% dari pagu Rp6,26 triliun. Penggunaannya mencakup Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas, Bantuan Operasional Sekolah, tunjangan profesi guru, dan tambahan penghasilan ASN daerah.
Administrasi Dana Desa mencatat realisasi Rp705,74 miliar atau 97,38% dari pagu Rp724,72 miliar, di luar alokasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebesar Rp996,87 miliar. Dana tersebut mendukung ketahanan pangan, penanganan stunting, kesehatan dasar, Program Kampung Iklim, pemberdayaan masyarakat, serta dukungan bagi Koperasi Merah Putih.
Dari Anggaran ke Kehidupan Warga
Dampak belanja negara juga tercermin dalam sejumlah program yang langsung menyentuh masyarakat.
Program Makan Bergizi Gratis menjangkau 1.929.720 penerima melalui 876 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di 24 kabupaten/kota. Penyerapan anggarannya mencapai Rp4,32 triliun.
Pada sektor pangan, produksi padi tercatat 5.466.592 ton dari lahan seluas 1.041.701 hektare. Capaian ini menjadi bagian penting dalam menjaga pasokan pangan daerah.
Pembiayaan usaha melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp14,92 triliun untuk 208.925 debitur. Penyaluran tersebut menjangkau sektor pertanian, perdagangan, real estat, dan sektor lainnya. Akses pembiayaan ini membuka peluang bagi pelaku usaha untuk mengembangkan kapasitas bisnis.
Di sektor perumahan, pemerintah menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 13.596 unit rumah senilai Rp1,70 triliun.
Pembangunan sumber daya manusia juga berjalan melalui Sekolah Rakyat. Pada 2026, sebanyak 14 Sekolah Rakyat melayani 3.970 siswa. Pemerintah turut melanjutkan pembangunan sembilan sekolah baru dengan pagu Rp1,79 triliun dan realisasi Rp1,66 triliun.
Sementara itu, penguatan Koperasi Merah Putih tercatat melalui 3.074 koperasi yang memiliki NPWP dan/atau 2.517 koperasi yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Data laporan mencatat dampak ekonomi Rp9,69 miliar melalui 1.197.517 transaksi.
Triwulan IV Menjadi Ujian Pelaksanaan Anggaran
Realisasi hingga September memberi gambaran tentang besarnya anggaran yang telah bergerak. Namun, persentase penyerapan saja belum cukup untuk menilai mutu belanja. Ketepatan sasaran, kualitas pelaksanaan, dan manfaat yang dirasakan warga tetap menjadi ukuran penting.
Untuk Belanja Pemerintah Pusat juga mencakup berbagai fungsi. Hingga September 2026, laporan mencatat Rp22,82 triliun untuk pelayanan umum, Rp5,64 triliun untuk pendidikan, Rp3,46 triliun untuk ekonomi, Rp3,31 triliun untuk ketertiban dan keamanan, serta Rp2,70 triliun untuk pertahanan.
Anggaran lainnya mencakup kesehatan Rp1,47 triliun, agama Rp513,13 miliar, perumahan dan fasilitas umum Rp487,66 miliar, perlindungan lingkungan hidup Rp275,92 miliar, serta perlindungan sosial Rp70,11 miliar.
Memasuki Triwulan IV, pemerintah perlu mengoptimalkan penerimaan, mempercepat program prioritas, dan menjaga kualitas belanja. Langkah itu penting agar anggaran yang sudah dialokasikan benar-benar mendukung layanan publik dan kegiatan ekonomi.
APBN bukan sekadar angka dalam laporan keuangan. Nilainya terasa melalui layanan yang berfungsi, sekolah yang layak, usaha yang berkembang, pangan yang tersedia, dan akses hunian yang semakin terbuka. Karena itu, keberhasilan anggaran tidak berhenti pada seberapa besar dana terserap, tetapi juga pada seberapa nyata manfaatnya bagi masyarakat.
Konferensi pers tersebut menghadirkan Kepala Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan sekaligus Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan Martha Octvia; Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan Hari Utomo; Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara Agung Pranoto Eko Putro; serta Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat Nandang Supriyadi.
Masyarakat dapat menyaksikan konferensi pers melalui siaran langsung YouTube pada tautan: https://t.kemenkeu.go.id/ APBNSulsel2026.
Editor: Supriadi Buraerah
Sumber/Narahubung: Humas DJP Sulselbarta, Sumin. Via email.
