Jokowi, PSI, dan Jalur Kekuasaan Menuju 2029

PEMILU 2029 memang masih jauh berada di depan, tetapi kalkulasi politiknya mulai bergerak jauh sebelum surat suara dicetak dan kampanye resmi dimulai. Pada 2026 ini jaringan dirawat, kendaraan politik diperkuat, pertemuan berlangsung, pengaruh diuji, sementara kinerja pemerintahan perlahan mulai ditempatkan sebagai bagian dari pertarungan legitimasi menuju pemilu berikutnya pasca pesta Demokrasi yang dimenangkan oleh Pasangan Prabowo – Gibran (Presiden RI – Wapres RI).

Kendati demikian, nama mas Jokowi panggilan akrab Ir. Joko Widodo kembali berada di tengah perhatian politik nasional bukan karena masih memegang jabatan formal, melainkan karena dua periode kekuasaan yang pernah berada di tangannya meninggalkan sesuatu yang tidak otomatis berakhir ketika masa jabatan selesai. Pengalaman pemerintahan, jaringan politik, pengenalan publik, hubungan antar elite, serta modal simbolik seorang mantan presiden membuat setiap langkahnya tetap mempunyai bobot yang lebih besar daripada sekadar aktivitas seorang tokoh yang telah meninggalkan Istana.

Awal 2026 (kala itu) ketika mas (Jokowi) menyatakan bersedia bekerja untuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI), termasuk turun ke berbagai daerah, ruang tafsir pun terbuka luas di ruang publik. Apakah langkah itu semata-mata aktivitas politik pasca kepresidenan, bagian dari penguatan PSI, atau memiliki horizon yang lebih panjang menuju 2029, (walaupun) belum tersedia fakta yang cukup untuk mengunci salah satu kesimpulan tersebut. Dalam politik, pertemuan tidak otomatis berarti kesepakatan, kedekatan tidak identik dengan transaksi, dan safari politik tidak dengan sendirinya membuktikan lahirnya sebuah kesimpulan.

Jokowi sendiri telah menempuh perjalanan politik yang panjang. Mulanya Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden Republik Indonesia selama dua periode. Berdomisili di Kota Solo; Ia pernah berada di pusat keputusan negara, berhadapan dengan birokrasi, pemilu, koalisi, oposisi, serta berbagai kepentingan politik yang membentuk peta kekuasaan baik nasional dan internasional (Dalam dan luar Negeri). Pengalaman mas Jikowi itu menjadi modal yang tidak dapat dihapus hanya karena jabatan formal telah berpindah tangan sejak era Asta Cita.

Jabatan mempunyai batas waktu. Pengaruh tidak selalu mempunyai kalender yang sama. Rasa -rasanya menarik untuk didalami lebih dalam.

Karena itu, keterlibatan Jokowi bersama PSI mempunyai arti politik yang lebih luas dan Komprehensif daripada sekadar agenda seorang mantan presiden. Untuk PSI, figur dengan pengalaman nasional dan tingkat pengenalan publik yang tinggi dapat menjadi salah satu sumber daya untuk memperluas jangkauan politik, itulah sebabnya ada Jokowi di dalamnya. Untuk para pengamat, pergerakan tersebut sekaligus membuka kemungkinan pembacaan mengenai bagaimana kekuatan-kekuatan politik mulai mengatur posisi menjelang 2029. Namun saat ini modal politik tetaplah modal (-model). Ia belum berubah menjadi variabel dalam kemenangan sebuah perpolitikan nasional.

Popularitas dapat membuka pintu perhatian publik, tetapi tidak otomatis mengubah perhatian menjadi suara. Nama besar dapat mengundang sorotan, tetapi pemilih tetap mempunyai pertimbangan sendiri ketika berada di hadapan surat suara. Lalu politik menjadi lebih keras daripada panggungnya, sebab elektoral bukan hanya perkara siapa yang dikenal, tetapi siapa yang dipercaya dan untuk apa kepercayaan itu diberikan.

Pergerakan Jokowi kemudian memperoleh lapisan perhatian lain ketika Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit Prabowo, putra Presiden Prabowo Subianto, bertemu dengan Jokowi di kediamannya di Solo pada 18 Juni 2026. Sebelum pertemuan tersebut, Didit menghadiri Malam 1 Suro di Pura Mangkunegaran. Setelah kegiatan itu, ia datang ke kediaman Jokowi dan keduanya berbincang dalam pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar 30–40 menit.

Substansi pembicaraan antara keduanya (tersebut) tidak dipublikasikan kepada masyarakat. Kala itu Didit menyampaikan bahwa kedatangannya berkaitan dengan kunjungannya ke Solo setelah menghadiri kegiatan 1 Suro, sementara Jokowi tidak membuka isi percakapan kepada publik.

Politik Indonesia memang sering memberi makna besar kepada sebuah pertemuan tertutup, apalagi jika tokoh yang terlibat mempunyai hubungan dengan pusat-pusat kekuasaan. Tetapi sebuah pertemuan tetap harus (dibaca) sesuai (fakta) yang tersedia, bukan berdasarkan kesimpulan yang lahir dari dugaan. Keduanya masih malu – malu membuka tirai di balik pertemuannya.

Pasca berjumpa, beberapa hari kemudian, pada 27 Juni 2026, Jokowi menerima gelar adat “Baginda Pemuka Bangsa” di wilayah Adat Kedatun Keagungan, Bandar Lampung. Kehadiran tersebut memperlihatkan bahwa setelah meninggalkan kekuasaan formal, ruang sosial dan politik yang dapat dimasuki Jokowi masih cukup luas. Ia tidak lagi berada di dalam struktur pemerintahan, tetapi daya hadir seorang mantan presiden tetap mempunyai nilai politik dan sosial yang tidak kecil.

Pembacaan terhadap safari politik Jokowi juga tidak tunggal. Guntur Romli dari PDI Perjuangan menafsirkan aktivitas tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat PSI dan kemungkinan kalkulasi menuju 2029. Tafsir tersebut (penting) sebagai pandangan politik seorang (aktor), tetapi tidak dapat dinaikkan menjadi bukti mengenai maksud pribadi Jokowi.

PSI melalui Bestari Barus memberikan pembacaan berbeda dan menolak melihat aktivitas Jokowi semata-mata sebagai manuver menuju 2029. Menariknya, Golkar melalui Sekretaris Jenderal Muhammad Sarmuji menyatakan tidak keberatan terhadap safari Jokowi, sembari tetap menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo. Dari Gerindra, Bahtra Banong menegaskan bahwa perhatian partainya berada pada program prioritas Presiden Prabowo dan partainya tidak mencampuri urusan partai lain.

Perbedaan respons tersebut justru memperlihatkan posisi Jokowi dalam peta politik saat ini: ia telah kembali menjadi variabel yang diperhitungkan, tetapi belum menjadi sebuah kesimpulan politik yang dapat dipastikan arahnya.

PSI mempunyai simpul lain yang membuat persoalan ini semakin kompleks. Kaesang Pangarep, putra Jokowi, merupakan figur besar di PSI. Jokowi membawa pengalaman dan jaringan politik dari dua periode pemerintahan nasional, sementara Kaesang bergerak melalui ruang kepartaian. Kombinasi itu memiliki kapital politik yang mantap, tetapi kapital politik tidak bekerja secara otomatis. Jauh lebih mapan (semestinya;).

Popularitas harus diterjemahkan menjadi kepercayaan, kepercayaan membutuhkan organisasi, organisasi membutuhkan kerja politik, dan kerja politik pada idealnya berhadapan dengan kehendak pemilih. Tanpa proses tersebut, popularitas hanya menghasilkan perhatian yang besar tetapi belum tentu menghasilkan legitimasi elektoral yang sepadan.

Konfigurasi keluarga Jokowi karena itu juga perlu dibaca dengan ketelitian. Gibran Rakabuming Raka berada di pemerintahan sebagai Wakil Presiden dan bekerja bersama Prabowo Subianto, Kaesang berada di ruang kepartaian melalui PSI, sedangkan Jokowi bergerak dalam ruang politik pasca kepresidenan. Hubungan historis Jokowi dengan PDI Perjuangan menjadi bagian sejarah dalam perjalanan politik nasional sebelum hubungan tersebut mengalami keretakan pada sejumlah lapisan, namun tidak ada klaim-klaim dari mana pun yang berani menyatakan kata “berantakan” dalam percaturan politik.

Lantas Prabowo mempunyai posisi yang berbeda secara fundamental. Ia bukan tokoh yang sedang mencari jalan keluar dari kekuasaan formal, melainkan Presiden Republik Indonesia yang memegang otoritas pemerintahan dan menjadi pusat keputusan eksekutif. Karena itu, perjalanan menuju 2029 tidak hanya akan ditentukan oleh kemampuan elite menyusun pertemuan dan membaca koalisi, tetapi juga oleh bagaimana pemerintahan Prabowo menghasilkan kinerja yang dapat dirasakan masyarakat. Seperti pemenuhan BBM Subsidi, Listrik, dan Pendidikan hingga semuanya yang merupakan hak dan kewajiban di dalamnya.

Stabilitas ekonomi, lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, harga kebutuhan, produktivitas, serta distribusi manfaat pembangunan akan menjadi ukuran politik yang jauh lebih stabil daripada sekadar pernyataan elite atau ibarat lagu MBG Viral. Ukuran keberhasilan Prabowo-Gibran berkaitan dengan suara masyarakat di pasar, sawah, pelabuhan, pabrik, sekolah, kantor, dan berbagai tempat lainnya.

Petani menghitung biaya produksi dan hasil panen. Nelayan berhadapan dengan bahan bakar, cuaca, hasil tangkapan, dan harga pasar. Pekerja mengukur kondisi ekonomi melalui kepastian pekerjaan dan pendapatan yang diterima pada akhir bulan. Orang tua menimbang biaya pendidikan anak, sementara keluarga berpenghasilan rendah harus menyusun pengeluaran dengan sangat hati-hati agar kebutuhan sehari-hari tetap terpenuhi.

Di ruang kehidupan itulah politik dan kinerja dalam keberhasilan pemerintah tidak otomatis kehilangan sifat abstraknya. Kebijakan negara pun kurang elok jika dibelotkan jauh dari; (diterjemahkan) menjadi harga bahan pangan, ongkos melaut, biaya sekolah, upah, akses kesehatan, dan kemampuan sebuah keluarga mempertahankan kehidupannya dari satu bulan ke bulan berikutnya.

BPS mencatat tingkat kemiskinan pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang. Angka kemiskinan perkotaan tercatat 6,34 persen, sedangkan kemiskinan perdesaan mencapai 10,67 persen. Penurunan dibanding periode sebelumnya merupakan perkembangan yang patut dicatat, tetapi angka 22,93 juta tetap menggambarkan jumlah manusia yang kehidupannya tidak dapat dipisahkan dari bagaimana negara mengelola ekonomi dan kebijakan sosial.

Kemiskinan tidak berhenti pada etalase statistik sebuah negara. Di belakangnya terdapat banyak hal dan tentu Prabowo – Gibran memahami kewajibannya sebagai pemimpin negara.

Untuk politik 2029 rasanya pun tidak cukup dibaca dari balkon elite. Ada klaim-klaim masyarakat yang akan menjadi dasar penilaian jauh sebelum mereka masuk ke bilik suara.

Indonesia juga bergerak menuju fase demografi yang penting. Bappenas memproyeksikan periode bonus demografi sekitar 2030–2040, ketika kelompok usia produktif 15–64 tahun menjadi bagian besar dari keseluruhan penduduk yang diproyeksikan mencapai sekitar 297 juta jiwa. Besarnya populasi usia produktif dapat menjadi kekuatan ekonomi apabila negara mampu menyediakan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, keterampilan, dan ruang mobilitas sosial yang memadai.

Bonus demografi karena itu bukan hadiah yang otomatis menghasilkan kesejahteraan. Jumlah manusia usia produktif harus diubah menjadi kapasitas produktif. Tanpa pekerjaan yang layak, pendidikan bermutu, keterampilan yang relevan, akses modal, dan kesempatan berkembang, jumlah penduduk usia kerja justru dapat menyimpan tekanan sosial baru.

Ukuran kualitas manusia memberikan gambaran yang lebih dalam. BPS mencatat Indeks Pembangunan Manusia Indonesia pada 2025 mencapai 75,90, dengan umur harapan hidup 74,47 tahun, harapan lama sekolah 13,30 tahun, rata-rata lama sekolah 9,07 tahun, serta pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan sekitar Rp12,802 juta per tahun.

Angka-angka tersebut pada dasarnya berbicara mengenai manusia sebelum berbicara mengenai politik. Berapa lama seseorang dapat hidup, berapa lama ia memperoleh pendidikan, seberapa besar kemampuan ekonominya, serta seberapa luas kesempatan yang tersedia untuk memperbaiki kualitas hidup merupakan bagian dari ukuran keberhasilan negara yang pada waktunya akan ikut menentukan penilaian politik masyarakat. Mereka tak segan nantinya.

Pasar kerja menghadirkan lapisan berikutnya. Pada Mei 2026, angkatan kerja Indonesia mencapai sekitar 155,41 juta orang, dengan penduduk bekerja sekitar 148,19 juta orang. Tingkat pengangguran terbuka tercatat 4,65 persen, sementara rata-rata upah sekitar Rp3,39 juta per bulan dan sektor pertanian, kehutanan, serta perikanan menyerap sekitar 42,60 juta pekerja.

Di balik statistik ketenagakerjaan itu terdapat jutaan orang yang setiap pagi bergerak menuju tempat kerja masing -masing yang menghubungkan perjalanan menggunakan kendaraan saat ini otomatis memikirkan BBM dan kelistrikan. Ada pula yang menuju sawah, pabrik, pasar, laut, kantor, bengkel, toko, jalan raya, maupun ruang-ruang digital. Bagi mereka, istilah seperti transformasi struktural, hilirisasi, produktivitas, dan pertumbuhan inklusif baru mempunyai arti ketika kebijakan tersebut berujung pada pekerjaan yang tersedia, penghasilan yang memadai, dan kehidupan keluarga yang lebih aman.

Sengkarut positif terdengar besar, dimana Ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen sepanjang 2025. Realisasi investasi pada semester I 2026 mencapai sekitar Rp1.010,6 triliun dengan penyerapan sekitar 1,4 juta tenaga kerja. Angka investasi tersebut menunjukkan adanya aktivitas ekonomi yang (besar), tetapi ukuran keberhasilan tidak berhenti pada nilai modal yang masuk atau persentase pertumbuhan yang tercatat.

Pertumbuhan harus menemukan jalannya menuju pendapatan masyarakat. Investasi harus menghasilkan pekerjaan yang berkualitas. Hilirisasi harus menghasilkan nilai tambah, pembangunan infrastruktur harus memperkuat produktivitas, dan anggaran negara harus bermuara pada pelayanan publik yang benar-benar dapat dirasakan rakyat. Jika mata rantai itu terputus, statistik ekonomi dapat tumbuh sementara sebagian masyarakat masih merasa berjalan tanpa berkembang.

Medan lain yang akan semakin menentukan menuju 2029 adalah ruang digital. Kementerian Komunikasi dan Digital memperkirakan kebutuhan talenta digital Indonesia mencapai sekitar 12 juta orang pada 2030, sementara pasokan dari pendidikan formal sekitar 9 juta sehingga terdapat kesenjangan sekitar 3 juta talenta. Kebutuhan tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital bukan hanya persoalan perangkat dan jaringan, tetapi juga kemampuan manusia yang mengoperasikannya. Tentu dengan skil handal dan pengalaman yang mapan hingga jejak pendidikan sesuai bidang-bidang dimaksud.

Bila pada saat yang sama, demokrasi semakin berhadapan dengan arus informasi digital. Disinformasi, deepfake, politik uang digital, relasi kuasa, dan keamanan data menjadi sejumlah risiko yang perlu diantisipasi dalam menghadapi Pemilu 2029. Sejauh ini Bawaslu juga telah mendorong penguatan sistem satu data serta langkah pencegahan yang lebih konkret untuk menghadapi kerawanan pemilu di ruang digital.

Pemerintah sendiri melihat digitalisasi pemilu sebagai peluang sekaligus risiko. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa sistem pemilu digital harus mengutamakan keterbukaan dan akuntabilitas, bukan sekadar mengejar efisiensi kerja petugas.

“Jangan sampai kita hanya menukar risiko lama dengan risiko baru. Belum lagi berhadapan dengan cyber attack, authentication failure, insider threat, foreign interference dan lain-lain,” kata Bima dalam Konferensi Demokrasi Digital: Menjamin Keadilan Teknologi dalam Demokrasi Elektoral di Hotel Le Meridien, Jakarta, Senin.

Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa sebelumnya telah menguji sistem e-voting dalam Pemilihan Kepala Desa. Menurut Bima, pengalaman tersebut menunjukkan sejumlah keuntungan, mulai dari biaya yang relatif murah hingga proses tabulasi yang dapat dilakukan secara cepat dan akurat. Ia juga menilai sistem tersebut dapat mengurangi kesalahan manusia akibat kelelahan serta dalam jangka panjang mengurangi sebagian kebutuhan logistik pemungutan suara.

Namun pengalaman tersebut belum berarti seluruh persoalan digitalisasi pemilu telah selesai. Keamanan sistem, autentikasi pemilih, ancaman dari pihak internal, serangan siber, serta potensi campur tangan asing merupakan persoalan yang harus dihitung sebelum teknologi digunakan dalam skala nasional. Modernisasi pemilu tidak akan berarti apabila efisiensi justru dibayar dengan berkurangnya kepercayaan publik.

Bima karena itu meminta para pemangku kepentingan membangun kolaborasi dan menyusun peta jalan demokrasi digital secara komprehensif menuju Pemilu 2029. Menurutnya, masa depan digitalisasi pemilu hanya dapat dibangun melalui kolaborasi dan co-creation. Konferensi tersebut turut menghadirkan Direktur Eksekutif Perludem Heroik M. Pratama dan anggota DPR RI Mardani Ali Sera secara langsung, sementara Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos mengikuti kegiatan secara virtual.

Ruang digital membuat arena politik menjadi jauh lebih luas sekaligus lebih rentan. Pertarungan tidak hanya berlangsung melalui baliho, panggung kampanye, atau pengeras suara di lapangan, tetapi juga melalui layar telepon, percakapan grup keluarga, potongan video, dan sistem algoritmik yang menentukan informasi apa yang pertama kali dilihat seseorang.

Sebuah video palsu dapat tampil menyerupai kenyataan. Suara tiruan dapat terdengar meyakinkan, sementara potongan pernyataan yang dilepaskan dari konteks dapat menghasilkan kesimpulan yang sama sekali berbeda dari maksud aslinya. Dalam hitungan menit, informasi dapat menyebar jauh lebih cepat daripada kemampuan masyarakat memeriksa kebenarannya.

Demokrasi kemudian menghadapi persoalan baru (bukan hanya) siapa yang menguasai organisasi politik, tetapi siapa yang mampu menjaga ruang informasi tetap sehat. Keunggulan teknologi tanpa literasi dan sistem pengamanan yang kuat dapat menciptakan demokrasi yang lebih cepat menyebarkan informasi sekaligus lebih cepat menyebarkan kekeliruan.

Jika ditarik dari belakang, untuk PSI, persoalan tersebut menjadi pekerjaan penting apabila keterlibatan Jokowi ingin diterjemahkan menjadi kekuatan politik yang lebih besar. Figur nasional dapat membuka pintu perhatian publik, tetapi struktur partai harus mampu mempertahankan perhatian tersebut melalui kaderisasi, kerja organisasi, disiplin politik, dan kepercayaan masyarakat.

Partai tidak hidup dari sorotan kamera. Ia bertahan melalui struktur yang bekerja, kader yang hadir, gagasan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta kemampuan membaca persoalan masyarakat secara konsisten.

Sorotan terhadap keluarga Jokowi juga tidak berhenti pada politik. Irisan antara politik dan bisnis ikut menjadi bagian dari perhatian publik.

Melalui PT Harapan Bangsa Kita atau GK Hebat, Kaesang membeli sekitar 8 persen saham PT Panca Mitra Multiperdana Tbk pada 2021 dengan nilai sekitar Rp92,24 miliar. Mangkokku, yang didirikan antara lain oleh Gibran dan Kaesang bersama mitra bisnis, memperoleh pendanaan Seri A sekitar US$7 juta pada 2022. Rans Nusantara Hebat kemudian lahir melalui kolaborasi Rans Entertainment dan GK Hebat dengan Sinar Mas Land.

Fakta mengenai aktivitas bisnis tersebut tidak otomatis membuktikan adanya penyalahgunaan kekuasaan. Namun ketika kepentingan bisnis beririsan dengan keluarga yang berada dekat dengan pusat kekuasaan, tuntutan terhadap transparansi menjadi sesuatu yang wajar dalam negara demokrasi.

Publik berhak mempertanyakan bagaimana potensi konflik kepentingan dikelola, bagaimana kepatuhan hukum dijaga, serta bagaimana kepentingan privat dipisahkan dari jabatan publik. Pertanyaan tersebut bukan (vonis) . Pada saat yang sama, kehati-hatian hukum tidak seharusnya dijadikan alasan untuk menutup pertanyaan publik yang memang memiliki dasar kepentingan umum.

Kontroversi “Blok Medan” dalam perkara mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba memperlihatkan bagaimana nama keluarga elite dapat dengan cepat masuk ke pusat perhatian publik. Nama Bobby Nasution dan Kahiyang Ayu muncul dalam persidangan melalui kesaksian terkait istilah tersebut.

Namun batas hukum tetap harus dijaga. Nama seseorang yang disebut dalam persidangan tidak otomatis menjadikannya tersangka, kesaksian bukan putusan, pemeriksaan bukan pembuktian kesalahan, dan dugaan tidak dapat diperlakukan sebagai fakta hukum yang telah selesai.

Kala itu KPK telah menjelaskan bahwa kemunculan nama dalam persidangan tidak serta-merta membentuk konstruksi perkara terhadap orang tersebut. Bobby Nasution juga menyatakan siap apabila dipanggil penegak hukum. Karena itu, perkara tersebut harus tetap ditempatkan dalam koridor proses hukum, sementara pertanyaan publik dapat terus diajukan tanpa mengubahnya menjadi penghakiman.

Jika seluruh perkembangan tersebut dibaca secara bersamaan, sejumlah jalur kekuasaan mulai terlihat berjalan dalam waktu yang sama. Prabowo membawa kekuasaan formal pemerintahan. Jokowi membawa pengalaman, jaringan, dan pengaruh yang terbentuk selama perjalanan politiknya. PSI membawa kendaraan organisasi yang sedang memperbesar pijakannya, Gibran berada di lingkar eksekutif, Kaesang berada di ruang kepartaian, PDI Perjuangan memiliki sejarah dan struktur kader, sedangkan Golkar dan Gerindra mempunyai mesin politik yang telah lama bekerja dan memulung sanjungan dari masyarakat.

Modal mereka berbeda, begitu pula tantangan yang mereka hadapi. Tidak ada yang memperoleh jaminan kemenangan hanya karena memiliki jabatan, nama besar, struktur partai, sejarah politik, atau jaringan kekuasaan.

Karena itu, 2029 bukan hanya persoalan siapa mendekati siapa. Ia juga merupakan ujian mengenai kemampuan negara mengubah kekuasaan menjadi hasil yang dapat dirasakan masyarakat.

Jika ekonomi tumbuh tetapi pendapatan masyarakat tidak bergerak sepadan, pertumbuhan akan kehilangan muka sosial. Jika investasi tinggi tetapi pekerjaan berkualitas tidak cukup, angka investasi tidak dengan sendirinya menjawab persoalan tenaga kerja. Jika teknologi berkembang tetapi ruang informasi dipenuhi manipulasi, kemajuan digital dapat berubah menjadi sumber kerentanan demokrasi.

Begitu pula partai. Besarnya organisasi tidak otomatis berarti besarnya legitimasi. Popularitas seorang tokoh tidak otomatis menjadi kepercayaan, dan kepercayaan tidak otomatis menjadi suara. Semuanya harus melewati proses politik yang jauh lebih panjang daripada satu pertemuan, satu safari, atau satu pernyataan elite.

Jokowi pernah berada di puncak kekuasaan formal. Kini ia bergerak dari luar pemerintahan. Prabowo berada di pusat pemerintahan, Gibran berada di lingkar eksekutif, sedangkan Kaesang bergerak di ruang kepartaian. Jalur-jalur itu dapat beririsan dalam sejumlah kepentingan, tetapi irisan tidak sama dengan persatuan, kedekatan tidak sama dengan kesepakatan, dan kemungkinan tidak dapat diperlakukan sebagai fakta yang utuh.

Pemilu 2029 masih jauh, tetapi kalkulasinya telah bergerak. Pada waktunya, semua jaringan dan pengaruh akan berhadapan dengan satu penentu “kepercayaan rakyat.”

(Supriadi Buraerah).