Wajah Mendua Rapor PISA 2025

Oleh Muhammad Subhan

RAPOR pendidikan Indonesia pada Programme for International Student Assessment (PISA) 2025 yang dirilis OECD awal September 2026 ini menampilkan wajah yang mendua. Di satu sisi, ada secercah harapan dari kenaikan skor sains menjadi 389 (naik 6 poin) dan literasi membaca yang menyentuh 365 (naik 6–7 poin) dibanding PISA 2022.

Namun, di sisi lain, penurunan skor matematika menjadi 364 (turun 2 poin) menjadi peringatan keras bahwa fondasi logika dan nalar kritis anak-anak bangsa masih belum kokoh.

Paradoks ini memperlihatkan bahwa meskipun perluasan akses pendidikan anak usia 15 tahun telah mencapai 90 persen, sekolah-sekolah di Indonesia masih terjebak dalam pola pembelajaran mekanis. Kita berhasil memasukkan anak-anak ke dalam kelas, tapi belum berhasil sepenuhnya membakar daya nalar mereka.

Menanggapi hasil riset PISA 2025 tersebut, gelombang skepticism bermunculan di tanah air. Salah satu kritik tajam datang dari Duta Baca Indonesia 2021–2026, Gol A Gong. Lewat catatan di dinding Facebook-nya, ia secara retoris mempertanyakan relevansi PISA yang dinilainya justru mendegradasi percaya diri bangsa. Menurutnya, gerak gerilya belasan ribu Taman Bacaan Masyarakat (TBM), komunitas literasi, hingga penggerak literasi di penjuru Nusantara dari Sabang sampai Merauke adalah bukti nyata bahwa literasi masyarakat Indonesia baik-baik saja.

“PISA buat saya bullshits! Percayalah, literasi di Indonesia baik-baik saja. Saya sudah membuktikannya dari sabang hingga Merauke,” tulis Gol A Gong.

Pandangan Gol A Gong tentu menyimpan kebenaran pada aras sosio-kultural. Antusiasme anak-anak di Indonesia Timur yang setia menanti mobil perpustakaan keliling, pustaka bergerak, keberadaan gedung perpustakaan daerah yang kian megah dan mewah, hingga menjamurnya ruang-ruang baca komunitas adalah fakta lapangan yang tak boleh diabaikan. Namun, menyikapi PISA semata sebagai “hakim internasional yang membuat minder” juga mengandung celah yang menarik didiskusikan.

Gerakan literasi yang kian masif di akar rumput itu, saya juga memotret apa yang dilihat Gol A Gong. Namun, literasi kognitif yang digambarkan PISA melalui sampel acak berstandar internasional pada remaja usia 15 tahun tidak boleh pula diabaikan. Setidaknya menjadi cermin bahwa pemerintah Indonesia harus lebih serius mengurus pendidikan.

Data PISA 2025 menunjukkan bahwa 60,9 persen pelajar Indonesia masih berada di kategori low performers pada tiga domain utama. Kenaikan 6 poin pada membaca dan sains belum mampu melompati jurang pemisah yang lebar dengan rata-rata internasional OECD yang berada di kisaran 470–500 poin. Di kawasan ASEAN, posisi Indonesia masih mengelus dada di bawah Singapura, Malaysia, bahkan Thailand.

Kemerosotan pada domain matematika mempertegas vonis tersebut. Penurunan skor menjadi 364 mencerminkan bahwa pengajaran matematika di sekolah masih berkutat pada hafalan rumus tekstual. Ketika dihadapkan pada soal naratif kontekstual yang membutuhkan permodelan logika, siswa kita gagap. Kondisi ini diperparah oleh penetrasi teknologi gawai yang tinggi tanpa pengarahan terstruktur yang juga menggerus daya konsentrasi serta growth mindset siswa dalam memecahkan persoalan rumit.

Dilaporkan sejumlah media massa, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah merespons rapor merah ini dengan merancang empat langkah strategis, yaitu penguatan literasi-numerasi dini di jenjang PAUD-SD, reformasi pendekatan matematika berbasis masalah, pemerataan sarana dan kualitas guru, serta kemitraan dengan orang tua.

Namun, regulasi di tingkat pusat akan menjadi “macan kertas” apabila ketimpangan struktural di daerah tidak dibenahi. Seperti yang disuarakan Gol A Gong, distorsi kerap terjadi di tingkat akar rumput. Dinas Perpustakaan di daerah sering kali masih dianggap sebagai “OPD buangan” bagi birokrat yang tersingkir dari lingkaran politik lokal. Akibatnya, motivasi menciptakan program yang inovatif dan kontekstual bagi Gen Z dan Gen Alpha menjadi tumpul.

Gol A Gong juga mengatakan bahwa ketersediaan buku berkualitas juga belum merata, terutama di kawasan timur Indonesia. Di tengah tingginya dahaga baca masyarakat, kebijakan anggaran justru sering kali kontradiktif. Keputusan pemangkasan anggaran Perpustakaan Nasional RI sebelumnya adalah wujud ironi kebijakan publik. Bagaimana mungkin kita menuntut kenaikan kelas daya nalar bangsa jika keran pasokan literatur justru dipersempit?

Memang, kita tidak perlu alergi atau bersikap denial terhadap hasil PISA, tapi juga tidak boleh terjebak dalam sikap inferioritas yang melumpuhkan. PISA bukan vonis mati atas kecerdasan bangsa, sebaliknya cermin evaluatif yang memperlihatkan peta sistem pendidikan kita yang masih punya banyak pekerjaan rumah.

Menghadapi rapor PISA 2025, langkah terbaik adalah mengawinkan antusiasme gerakan literasi berbasis komunitas dengan reformasi kurikulum kognitif di dalam kelas. Sekolah harus mulai mengadopsi pembelajaran yang menantang nalar, sementara pemerintah daerah dan DPR (khususnya Komisi X) wajib menjamin keberpihakan anggaran serta infrastruktur baca. Tanpa integrasi ini, euforia kenaikan tipis beberapa poin PISA hanya akan menjadi ilusi kemajuan di tengah krisis pembelajaran yang berkepanjangan.

Integrasi tersebut menuntut keberanian pemerintah untuk mengubah paradigma evaluasi. Pembelajaran di ruang-ruang kelas tidak boleh lagi diukur semata dari ketuntasan menghafal isi buku teks atau mengejar capaian administratif, tapi dari sejauh mana siswa diuji untuk berpikir logis, bertanya secara kritis, dan memecahkan persoalan di sekitarnya. Jika Gen Z dan Gen Alpha hari ini lebih akrab dengan linimasa media sosial dan gim digital, maka pendekatan pedagogis harus mampu mentransformasi media-media tersebut menjadi wahana pemikiran kritis, bukan sekadar membiarkannya menjadi sumber distraksi yang merusak daya konsentrasi.

Di sisi lain, Gerakan Literasi Nasional yang diusung pemerintah tidak boleh berjalan secara eksklusif dan terpisah dari denyut nadi masyarakat. Potensi besar belasan ribu taman bacaan masyarakat, komunitas literasi, dan penggerak swadaya di seluruh daerah yang selama ini terbukti menjadi benteng pertahanan literasi membaca harus dilibatkan sebagai mitra strategis sekolah dan perpustakaan daerah. Keberpihakan anggaran, kemudahan akses distribusi buku bermutu hingga ke pelosok, serta penguatan kapasitas manajerial para penggerak literasi lokal adalah kunci nyata untuk memastikan bahwa daya baca yang tumbuh di masyarakat berbanding lurus dengan peningkatan mutu kognitif anak-anak kita.

PISA 2025 hendaknya tidak dipandang sebagai ancaman yang memicu inferioritas, tapi sebagai “alarm keras” bahwa transformasi pendidikan kita masih setengah jalan. Kita tidak boleh cepat puas dengan kenaikan tipis beberapa poin, sebab pertaruhan sesungguhnya adalah daya saing dan kedalaman peradaban bangsa di masa depan. Hanya dengan mengawinkan kehangatan gerakan literasi di tingkat akar rumput dan ketegasan reformasi kognitif di dalam kelas, Indonesia dapat melangkah keluar dari krisis pembelajaran dan membuktikan bahwa literasi kita tidak hanya baik di lapangan, tapi juga tangguh di mata dunia. []

Muhammad Subhan, jurnalis InsertRakyat.com, penulis, dan founder Sekolah Menulis elipsis

Penulis: Muhammad Subhan
Editor: Supriadi Buraerah