Oleh Muhammad Subhan

BENCANA banjir bandang dahsyat yang menerjang kawasan perbatasan Nepal dan Tibet (China) pada 26 Agustus 2026 menjadi alarm keras bagi dunia. Tragedi yang dipicu oleh terbannya bongkahan gletser (glacial collapse) di Pegunungan Himalaya tersebut membangkitkan ingatan kita pada bencana air bah yang melanda Sumatra—khususnya Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—pada akhir 2025 lalu.

Meski pemicu geologisnya berbeda, terdapat benang merah yang nyata: kedua wilayah dihantam bencana hebat akibat terganggunya daya dukung lingkungan, yang berujung pada kehancuran permukiman dan jatuhnya ribuan korban jiwa.

Petaka di Himalaya bukan sekadar air bah yang mendadak melimpah dari pegunungan. Ada akumulasi proses alam yang berlangsung sangat cepat. Bongkahan es dan batuan masif terlepas dari gletser di ketinggian ribuan meter, lalu meluncur ke lembah dengan kecepatan tinggi. Pelepasan energi tersebut bahkan menghasilkan getaran seismik yang setara dengan gempa magnitudo 5,2. Lembaga Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) mengonfirmasi bahwa sumber getaran berada di kawasan tebing bergletser di sisi utara Langtang Lirung, bukan akibat gempa tektonik biasa.

Massa es, lumpur, dan batuan yang meluncur melintasi lembah kemudian menyumbat aliran sungai-sungai curam di Himalaya, hingga membentuk bendungan alami sementara. Ketika bendungan buatan alam itu tak lagi sanggup menahan tekanan volume air yang membesar, tanggul pun jebol. Air bah berdaya rusak tinggi menerjang ke kawasan hilir, melumat Sungai Bhotekoshi dan Trishuli, serta menghancurkan permukiman, jembatan, dan sarana publik. Reuters melaporkan ratusan korban jiwa melayang dan lebih dari seribu orang hilang di Nepal dan Tibet.

Secara ilmiah, penting untuk menggarisbawahi bahwa bencana ini tidak bisa disederhanakan hanya sebagai dampak langsung perubahan iklim. Runtuhnya gletser melibatkan proses geologi dan hidrologi yang kompleks. Namun, para ilmuwan telah berulang kali mengingatkan bahwa pemanasan global mempercepat pencairan es dan meningkatkan ketidakstabilan kawasan tinggi. Pemanasan global mungkin tidak menyebabkan setiap banjir bandang secara instan, tapi ia memperbesar skala risiko dan frekuensi bahaya alam tersebut.

Di titik inilah persoalan Himalaya berpaut erat dengan situasi di Indonesia.

Pemanasan global yang dipacu oleh lonjakan emisi gas rumah kaca menaikkan suhu rata-rata bumi. Manifestasi krisis ini tidak seragam: jika di kawasan Sub-Arktik atau pegunungan tinggi memicu pencairan gletser, di wilayah tropis seperti Indonesia ia memicu cuaca ekstrem, mulai dari siklon, banjir bandang, hingga kekeringan panjang.

Kalimantan, contohnya, terus bergelut dengan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ketika BMKG mencatat penguatan fenomena El Niño yang memicu kekeringan meteorologis ekstrem di sebagian wilayah Kalimantan, lahan gambut yang terdegradasi menjadi sangat rentan menyala.

Namun, kita tidak boleh terjebak pada narasi parsial yang menyalahkan alam. El Niño dan suhu udara yang tinggi tidak menyulut api dengan sendirinya; ia memerlukan sumber penyulut. Dalam mayoritas kasus karhutla di Indonesia, aktivitas manusialah yang menjadi pemantik utama, baik akibat kelalaian maupun praktik pembukaan lahan secara ilegal dengan cara membakar. Kondisi iklim yang sangat kering dan angin kencang kemudian mengeskalasi api kecil menjadi bencana iklim yang tak terkendali.

Terjadilah lingkaran setan ekologis. Pemanasan global memperburuk kekeringan. Kekeringan membuat vegetasi dan gambut mudah terbakar. Kebakaran hutan melepaskan jutaan ton karbon ke atmosfer yang memperparah pemanasan global. Pada saat bersamaan, hilangnya tutupan hutan merusak kemampuan alam menyerap karbon dan menahan laju air hujan.

Bencana di Himalaya maupun tragedi ekologis di Indonesia mengajarkan hal mendasar bahwa manusia kerap baru tersentak setelah benteng pertahanan ekologisnya rentan dan ambruk.

Oleh sebab itu, investasi pada teknologi deteksi dini, pemantauan kawasan kritis, pemetaan wilayah rawan, serta kesiapsiagaan masyarakat tidak boleh lagi ditempatkan sekadar sebagai program pelengkap. Indonesia membutuhkan reposisi cara berpikir. Jangan menunggu tutupan hutan habis dan banjir bandang menerjang baru kita meratapi rusaknya Daerah Aliran Sungai (DAS). Jangan menunggu kabut asap mengepung baru kita sibuk memadamkan gambut.

Alam sebenarnya telah mengirimkan sinyal bahaya secara konstan, tapi manusia sering berpura-pura tuli. Dari puncak Himalaya hingga gambut Kalimantan, pesannya tunggal, yaitu bumi memiliki batas toleransi. Ketika keseimbangan ekologis terus diusik, risiko bencana bukan lagi ancaman masa depan, melainkan krisis nyata di depan mata.

Manusia memang tidak bisa menghentikan seluruh dinamika alam, tapi manusia memiliki wewenang penuh untuk menekan risikonya. Menjaga tutupan hutan, merestorasi gambut, menekan emisi, dan memperkuat infrastruktur mitigasi adalah pilihan rasional yang masih ada di tangan kita.

Pilihan-pilihan rasional itu bukan lagi sebuah keutamaan opsional, tapi kebutuhan mendesak untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Ketika alarm ekologis telah berdering di seantero jagat, menunda tindakan adaptasi dan mitigasi sama artinya dengan membiarkan generasi mendatang mewarisi bumi yang kian memburuk. Negara dan masyarakat dituntut hadir dengan komitmen politik yang nyata, kebijakan hukum yang tidak kompromistis terhadap perusakan lingkungan, serta kesadaran kolektif untuk menempatkan keselamatan ekosistem di atas ambisi eksploitasi jangka pendek.

Bencana ekologis tidak pernah memilih korbannya secara terpisah; ia menerjang tanpa memandang batas administratif maupun strata sosial. Pertanyaan mendasar yang tersisa kini bukan lagi kapan bencana berikutnya akan datang, tapi seberapa bijak kita memanfaatkan sisa ruang dan waktu yang dimiliki sebelum benteng ekologis kita benar-benar rubuh. Sejarah akan mencatat apakah kita memilih menjadi generasi yang sigap memadamkan potensi petaka, atau justru kelompok yang abai hingga menyisakan puing-puing bagi masa depan. []

Muhammad Subhan, penulis, pegiat literasi, founder Sekolah Menulis elipsis

Penulis: Muhammad Subhan
Editor: Supriadi Buraerah