Banda Aceh InsertRakyat.com — Anggota DPRA Khalid menilai evaluasi APBA 2025 perlu melihat hasil belanja daerah bagi masyarakat, terutama terhadap ekonomi, infrastruktur, pelayanan publik, dan kemampuan Aceh meningkatkan pendapatan.
Catatan tersebut disampaikan Fraksi Partai Golkar DPR Aceh dalam pembahasan Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2025. DPRA pada prinsipnya menerima rancangan qanun tersebut dengan sejumlah catatan dan rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan anggaran.
Khalid menilai ukuran keberhasilan APBA tidak cukup hanya dilihat dari besarnya anggaran yang terealisasi. Pemerintah Aceh perlu melihat apakah belanja tersebut menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat.
“Yang terpenting bukan hanya berapa besar anggaran yang terserap, tetapi sejauh mana anggaran tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Khalid.
Menurut Khalid, evaluasi perlu diarahkan terutama pada program yang berkaitan dengan perekonomian masyarakat, pembangunan infrastruktur, serta pengembangan sumber pendapatan Aceh. Anggaran daerah, kata dia, seharusnya dapat memperkuat sektor riil, meningkatkan produktivitas, dan membuka kesempatan kerja.
Persoalan lain yang perlu diperhatikan adalah program dengan realisasi rendah. Evaluasi terhadap program tersebut diperlukan untuk mengetahui penyebab rendahnya pelaksanaan dan mencegah persoalan yang sama berulang dalam penyusunan anggaran berikutnya.
Khalid juga menilai pembangunan infrastruktur harus dikaitkan dengan manfaat ekonomi. Infrastruktur yang dibangun pemerintah perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan memiliki fungsi dalam menggerakkan aktivitas ekonomi, bukan semata menyelesaikan pekerjaan fisik.
Pada sisi pendapatan, optimalisasi Pendapatan Asli Aceh (PAA) juga menjadi bagian dari perhatian. Pemerintah Aceh dinilai perlu mengembangkan potensi ekonomi daerah, mengoptimalkan aset, dan memperkuat sektor produktif untuk memperluas sumber pendapatan.
Pandangan tersebut sejalan dengan perhatian Khalid dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Ia sebelumnya menekankan pentingnya pengelolaan dana Aceh yang efisien dan transparan serta memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, pertanggungjawaban APBA 2025 tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian administrasi anggaran. Evaluasi tersebut juga menjadi bahan untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan menentukan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Setiap rupiah APBA harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan publik, pembangunan, kesempatan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan,” kunci Khalid.
.
.
Penulis : Rifqi Maulana
Editor : Supriadi Buraerah
Kajian Ilmiah: Bencana Gletser Nepal Picu Banjir Bandang
Karhutla Riau Membakar 900 Hektare Lahan, Hari Ini Dibahas RI1
Polisi Amankan Nelayan Terduga Pelaku Penikaman di Sinjai
