TANGERANG, INSERTRAKYAT.COM — Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan APKASI Otonomi Expo (AOE) 2026 harus menghasilkan kontrak dan realisasi investasi, bukan berhenti pada promosi potensi daerah.
Bima menyampaikan hal itu saat membuka AOE 2026 bertema Trade, Tourism, Investment and Procurement di Nusantara Convention Hall, Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Banten, Kamis (27/8/2026).
Menurut Bima, keberhasilan expo tidak cukup dilihat dari jumlah pengunjung atau nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU). Pertemuan antara produk, pasar, dan investor harus berlanjut menjadi transaksi serta investasi yang benar-benar terealisasi.
“Expo ini kita harapkan bergeser. Tidak saja menjadi etalase dari daerah dan seremoni, tapi betul-betul ruang untuk menjadikan potensi itu riil. Ruang untuk mempertemukan investor. Dan menghasilkan investasi yang benar-benar terealisir,” ujar Bima.
Pesan tersebut berkaitan dengan arahan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian agar kepala daerah mengoptimalkan kekuatan ekonomi di wilayah masing-masing. Kabupaten memiliki potensi sebagai sentra pangan, sumber faktor produksi, dan basis tenaga kerja.
Pengembangan ekonomi tetap harus berjalan bersama pelayanan dasar, ketahanan pangan dan energi, transformasi ekonomi berbasis potensi lokal, serta pengendalian kemiskinan, stunting, dan pengangguran.
AOE 2026 juga diarahkan menjadi bagian dari hilirisasi potensi daerah. Produk yang ditawarkan perlu memiliki daya saing dan memenuhi standar serta sertifikasi, sedangkan peluang investasi harus disiapkan dengan memperhitungkan infrastruktur, perizinan, kelayakan, risiko, dan calon mitra.
Bima menyampaikan tujuh arahan Mendagri kepada kepala daerah. Arahan itu meliputi pemetaan kekuatan ekonomi daerah, pemilihan produk unggulan, pemetaan kebutuhan pasar, penyiapan proyek investasi, penggunaan belanja pemerintah untuk produk dalam negeri, pembangunan rantai nilai antardaerah, serta pengawalan hasil expo sampai menjadi kontrak dan realisasi.
Kolaborasi antardaerah juga diperlukan untuk menghubungkan daerah penghasil bahan baku, pengolah, dan pemasaran. Kerja sama tersebut mencakup perencanaan, infrastruktur, pemanfaatan sumber daya, hingga pencarian pendanaan dan investasi.
Tata kelola menjadi bagian dari kesiapan investasi. Pemerintah daerah diminta menjaga transparansi, akuntabilitas, dan integritas untuk membangun kepercayaan investor.
AOE 2026 diharapkan menghubungkan potensi kabupaten dengan pasar dan investor sehingga menghasilkan transaksi dan investasi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.
“Produksi bertemu pasar, komunitas yang ada meet the standard, dan peluang investasi menjadi proyek yang riil, dan setiap pertemuan mengarah kepada kontrak dan realisasi,” imbuh Bima.
.
.
.
Penulis: Syamsul Bahri
Editor : Supriadi Buraerah
Kajian Ilmiah: Bencana Gletser Nepal Picu Banjir Bandang
Karhutla Riau Membakar 900 Hektare Lahan, Hari Ini Dibahas RI1
Polisi Amankan Nelayan Terduga Pelaku Penikaman di Sinjai
