NAGEKEO, INSERTRAKYAT.COM — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memastikan dokumen warga yang rusak atau hilang akibat gempa Nusa Tenggara Timur (NTT) diterbitkan kembali tanpa biaya (gratis). Langkah itu dilakukan melalui pengiriman tim Dukcapil Kemendagri serta koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
Tito Karnavian (nampak bersahaja) hari ini. Ia memastikan warga terdampak gempa NTT dapat memperoleh kembali dokumen penting seperti (KK – KTP) yang rusak atau hilang akibat bencana.
Kepastian tersebut disampaikan Tito setelah mengikuti rapat bersama RI 1, (Presiden) Prabowo Subianto untuk membahas penanganan dampak gempa di Kabupaten Nagekeo, Rabu (26/8/2026).
Pemulihan dokumen menjadi salah satu dukungan (Kemendagri) dalam penanganan masyarakat setelah bencana.
Tito mengatakan (Kemendagri) telah menerjunkan tim khusus Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membantu warga memperoleh kembali dokumen kependudukan.
Dokumen yang diterbitkan kembali antara lain KTP dan kartu keluarga serta dokumen administrasi kependudukan lainnya.
“Khusus untuk Dukcapil kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain,” ujar Tito (pernah Kapolri).
Menurut Tito, kebutuhan tersebut muncul setelah banyak warga menyampaikan permintaan karena dokumen mereka rusak atau hilang akibat gempa.
Pemulihan dokumen kependudukan diperlukan agar masyarakat tetap dapat mengakses berbagai layanan pemerintahan selama proses penanganan dan pemulihan bencana.
Tidak berhenti pada dokumen kependudukan, Tito juga berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid untuk penerbitan kembali sertifikat tanah yang hilang.
Tito juga berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo terkait dokumen kendaraan milik warga yang hilang.
Dokumen tersebut meliputi surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan, dan buku pemilik kendaraan bermotor.
Tito meminta pelayanan penerbitan kembali dokumen tersebut tidak membebani masyarakat terdampak.
“Juga kami mohon kepada Bapak Kapolri untuk menugaskan tanpa bayar, gratis,” jelasnya.
Kebijakan tersebut menempatkan pemulihan administrasi warga sebagai bagian dari penanganan pascabencana.
Bagi warga yang kehilangan dokumen, penerbitan kembali diperlukan untuk memulihkan berbagai urusan administrasi yang terhenti akibat bencana.
Selain pemulihan dokumen, pemerintah juga menangani kebutuhan dasar warga yang masih berada di lokasi pengungsian.
Dalam rapat tersebut, Tito menyampaikan Kemendagri turut mengasistensi penggunaan Bantuan Presiden yang telah disalurkan kepada Pemerintah Provinsi NTT dan delapan kabupaten terdampak.
Total bantuan mencapai Rp200 miliar. Pemerintah Provinsi NTT menerima Rp40 miliar, sedangkan masing-masing delapan kabupaten memperoleh Rp20 miliar.
Dana tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak, termasuk logistik bagi warga yang masih tinggal di tenda pengungsian maupun wilayah pelosok.
Tito menyebut kebutuhan logistik menjadi prioritas karena sebagian warga masih bertahan di tenda akibat rumah mengalami kerusakan atau kekhawatiran terhadap gempa susulan.
“Yang perlu diperbanyak skala prioritas adalah logistik,” ujar Tito.
Pemerintah juga menyiapkan pendataan kerusakan rumah warga sebagai dasar proses pemulihan berikutnya.
Tito meminta seluruh bupati mendata rumah yang mengalami kerusakan ringan, sedang, hingga berat.
Pendataan tersebut diminta melibatkan Badan Pusat Statistik untuk mempercepat proses verifikasi.
Data kerusakan rumah selanjutnya menjadi acuan pemerintah dalam menentukan bantuan bagi masyarakat terdampak.
Tito menyebut bantuan untuk rumah rusak ringan sebesar Rp15 juta dan kerusakan sedang Rp30 juta. Untuk kerusakan berat, nominal yang disebutnya meningkat menjadi Rp70 juta.
Pembangunan kembali rumah dilakukan setelah kondisi dinyatakan stabil dan tidak lagi menghadapi ancaman gempa susulan yang menghambat proses pemulihan.
Penanganan tersebut berlangsung setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang NTT pada Sabtu (15/8/2026).
Bencana tersebut berdampak pada sejumlah wilayah di Pulau Flores dan menyebabkan masyarakat mengungsi serta membutuhkan penanganan pemerintah.
Dalam rangkaian penanganan, Tito bersama sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga juga mendampingi Presiden Prabowo meninjau posko pengungsian di Lapangan Berdikari, Kabupaten Nagekeo.
Pemulihan dokumen, pemenuhan kebutuhan logistik, pendataan kerusakan rumah, dan penyaluran bantuan menjadi bagian dari tahapan penanganan masyarakat terdampak gempa NTT.
.
.
Reporter : Afri Juang
Editor : Supriadi Buraerah
Karhutla Riau Membakar 900 Hektare Lahan, Hari Ini Dibahas RI1
Polisi Amankan Nelayan Terduga Pelaku Penikaman di Sinjai
Naik Motor Temui Aisyah di NTT, Gibran: Tinggal Dulu di Posko
