Jakarta, Insertrakyat.com — Presiden Prabowo Subianto terus memantau penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia.
Pemantauan dilakukan melalui kunjungan langsung ke Kalimantan dan Sumatra untuk memastikan penanganan berjalan hingga tingkat lapangan.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan kondisi karhutla di sejumlah wilayah Sumatra relatif terkendali.
Hal itu disampaikan setelah Presiden Prabowo mengunjungi Riau dan Sumatra Selatan pada Senin, 24 Agustus 2026.
Sebelumnya, Presiden juga mengunjungi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah pada Sabtu, 22 Agustus 2026.
“Setelah hari Sabtu kemarin ya, tanggal 22, Bapak Presiden berkunjung ke Kalimantan Barat dan dilanjutkan ke Kalimantan Tengah dalam rangka memonitor penanganan Karhutla,” ujar Prasetyo dalam keterangannya kepada awak media di Palembang.
Dari Kalimantan, Presiden melanjutkan pemantauan ke Pulau Sumatra, dengan kunjungan pertama di Pekanbaru, Riau.
Perjalanan kemudian dilanjutkan menuju Palembang, Sumatra Selatan, untuk melihat perkembangan penanganan karhutla.
Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Presiden Prabowo memimpin dua rapat koordinasi mengenai penanganan karhutla.
Rapat terakhir terhubung secara daring dengan Forkopimda Jambi dan Lampung.
Keterhubungan tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran kondisi karhutla di empat provinsi Sumatra secara lebih menyeluruh.
Meski kondisi umum relatif terkendali, pemerintah masih menemukan asap di sejumlah wilayah.
Menurut Prasetyo, munculnya asap tidak selalu menunjukkan adanya titik api yang masih aktif.
Beberapa lokasi dilaporkan sudah tidak memiliki titik api, tetapi asap masih muncul dari kawasan tertentu.
Kondisi itu berkaitan dengan karakteristik lahan gambut serta keberadaan batu bara di sejumlah kawasan Sumatra.
“Beberapa dilaporkan sudah tidak ada titik api tetapi memang masih ada asap yang terus muncul karena ini kan ada lahan gambut, ada juga tadi dilaporkan karena ada batubara juga di wilayah-wilayah terutama di Sumatra,” kata Prasetyo.
Presiden Prabowo meminta seluruh jajaran tetap menyelesaikan area karhutla yang masih tersisa.
Pemerintah pusat juga memberikan dukungan tambahan sesuai kebutuhan penanganan di lapangan.
Langkah tersebut diarahkan agar penanganan tidak berhenti setelah titik api berhasil dipadamkan.
Pemerintah juga mengutamakan pencegahan untuk mengurangi potensi kebakaran baru di wilayah rawan.
Dalam kunjungan tersebut, Presiden memberikan apresiasi kepada Forkopimda Riau dan Sumatra Selatan.
Apresiasi itu diberikan atas langkah preventif dan antisipatif yang telah dilakukan pemerintah daerah bersama berbagai pihak.
Upaya pencegahan melibatkan masyarakat, pelaku usaha, serta pemilik perkebunan di wilayah masing-masing.
Prasetyo mengatakan pemerintah daerah bersama unsur terkait telah melakukan antisipasi sejak awal tahun.
“Termasuk memberikan edukasi dan bersama-sama yang tadi ada satu quote yang bagus sejak awal adalah bergotong royong, bersama-sama dengan seluruh masyarakat, bersama-sama dengan pelaku usaha, pemilik perkebunan untuk bersama-sama mengantisipasi sejak di awal tahun,” jelasnya.
Pencegahan tersebut dilakukan karena kondisi iklim tahun ini diperkirakan meningkatkan risiko karhutla.
Menurut Prasetyo, pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi menghadapi kondisi tersebut.
Penanganan karhutla menjadi perhatian karena kebakaran dapat berdampak terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.
Selain itu, asap dari kebakaran hutan dan lahan dapat mengganggu aktivitas warga di wilayah terdampak.
Pemerintah berharap penanganan di Kalimantan, Sumatra, dan wilayah lainnya segera dituntaskan.
Dengan penanganan yang berlanjut hingga area tersisa, aktivitas masyarakat di wilayah terdampak diharapkan kembali normal.
“Mohon doa restunya, semoga semua karhutla baik di Kalimantan maupun di Sumatra, dan di seluruh wilayah tanah air dapat bisa segera kita selesaikan sehingga masyarakat dapat beraktivitas kembali dengan normal,” pungkas Prasetyo.
Penanganan karhutla selanjutnya tetap membutuhkan koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, masyarakat, serta pelaku usaha.
.
.
Penulis : Syamsul Bahri
Editor : Supriadi Buraerah
