21 Tahun Damai Aceh, Ini Kata Pengamat Kebijakan Publik Soal Kegelisahan Rakyat

BANDA ACEH, INSERTRAKYAT.COM — Pengamat kebijakan publik Sofyan menilai kegelisahan masyarakat setelah 21 tahun damai perlu dievaluasi pemerintah secara tuntas, Selasa (18/8/2026).

Peringatan 21 tahun perdamaian Aceh kembali diwarnai persoalan simbol politik dan ketegangan antara massa dengan aparat keamanan.

Peristiwa tersebut terjadi setelah pengibaran bendera bulan bintang di kawasan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Situasi kemudian memanas hingga terdengar suara tembakan peringatan dan terjadi bentrokan.

Sofyan, mahasiswa Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Malikussaleh, mengaku berada di lokasi saat peristiwa tersebut berlangsung. Ia mengatakan datang untuk mengikuti doa bersama dan bukan mencari keributan.

Menurut Sofyan, persoalan tersebut perlu dibaca lebih luas daripada sekadar tindakan pengibaran bendera. Ia melihat simbol bulan bintang memiliki sejarah dan makna politik yang berkaitan dengan perjalanan konflik Aceh.

“Yang saya lihat bukan sekadar persoalan sehelai bendera,” kata Sofyan dalam catatan pemikirannya.

Ia mempertanyakan mengapa simbol politik yang berkaitan dengan masa konflik masih muncul setelah 21 tahun perdamaian. Menurut dia, pemerintah perlu mencari latar belakang tindakan tersebut sekaligus memahami kegelisahan masyarakat.

Sofyan menilai ukuran perdamaian tidak berhenti pada ketiadaan konflik bersenjata. Menurut dia, perdamaian juga harus dirasakan melalui keamanan, keadilan, kesejahteraan, pendidikan, pekerjaan, serta ruang penyampaian aspirasi secara damai.

“Perdamaian harus menghadirkan rasa aman, keadilan, kesejahteraan, pendidikan, lapangan pekerjaan dan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai,” ujarnya.

Ia juga menyoroti generasi muda yang lahir setelah penandatanganan MoU Helsinki pada 2005. Perubahan lingkungan informasi dan media sosial membuat isu sejarah, identitas, serta politik Aceh menyebar lebih cepat.

Dari perspektif kebijakan publik, Sofyan melihat pengibaran bendera, kerumunan massa, dan bentrokan sebagai gejala. Menurut dia, persoalan kebijakan berada pada lapisan yang lebih dalam.

“Jika pemerintah hanya membaca persoalan ini sebagai masalah ketertiban, responsnya akan berhenti pada penegakan hukum dan keamanan,” kata dia.

Sofyan mendorong pemerintah membuka ruang dialog, memperkuat kesejahteraan, memperluas partisipasi politik, serta mengevaluasi pelaksanaan MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

Ia juga mengaitkan kegelisahan masyarakat dengan persoalan kemiskinan, lapangan pekerjaan, pendidikan, dan kesempatan ekonomi. Menurut dia, persoalan tersebut perlu menjadi bagian dari respons kebijakan pemerintah.

“Pemerintah jangan hanya melihat bendera yang dikibarkan. Lihat manusia yang berada di balik bendera tersebut,” ujarnya.

Sofyan mengingatkan agar pendekatan keamanan tidak menjadi satu-satunya respons terhadap persoalan politik Aceh. Menurut dia, masyarakat yang pernah mengalami konflik memiliki pengalaman berbeda ketika berhadapan dengan suara tembakan.

“Pendekatan pertama seharusnya membaca, mendengar, berkomunikasi dan berdialog,” kata Sofyan.

Ia menyebut ulama, tokoh masyarakat, dan pemuda perlu dilibatkan ketika persoalan politik muncul. Pendekatan keamanan tetap diperlukan apabila terdapat ancaman nyata terhadap keselamatan masyarakat.

Sofyan menilai perdamaian Aceh tetap harus dipertahankan dan terus dievaluasi. Menurut dia, manfaat perdamaian perlu dirasakan masyarakat hingga tingkat akar rumput.

Ia juga mengingatkan agar hasil perdamaian tidak hanya dirasakan kelompok elite. Anak muda Aceh, menurut dia, membutuhkan kepastian mengenai masa depan melalui kebijakan yang menjawab kebutuhan mereka.

“Jangan sampai elite menikmati hasil perdamaian, sementara anak muda Aceh masih bertanya tentang masa depannya,” ujarnya.

Sofyan menyebut Pemerintah Aceh dan DPRA memiliki pekerjaan untuk memastikan pembangunan menjawab kebutuhan masyarakat. Agenda yang disorot mencakup pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan ruang bagi generasi muda.

Ia berharap peristiwa pada peringatan 21 tahun perdamaian Aceh menjadi bahan evaluasi terhadap kondisi masyarakat. Menurut dia, pemerintah perlu mendengar kegelisahan masyarakat sekaligus menangani persoalan yang melatarbelakanginya.

“Aceh tidak membutuhkan perang baru. Aceh membutuhkan perdamaian yang benar-benar terasa dalam kehidupan rakyatnya,” tandasnya.

.

Penulis : Rifqi Maulana

Editor   : Tim Redaksi