HUT ke-81 RI di Tongke-Tongke: Upacara Perdana di Kampung Nelayan Merah Putih, Menapak Jejak Sejarah Desa

SINJAI, INSERTRAKYAT.COM — Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, tahun ini berlangsung berbeda.

Untuk pertama kalinya sejak desa tersebut berdiri, Pemerintah Desa Tongke-Tongke menggelar upacara penaikan bendera Merah Putih. Kegiatan berlangsung di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Senin (17/8/2026), dan diikuti sekitar 100 peserta dari berbagai unsur masyarakat.

Upacara berlangsung lancar dan khidmat. Kepala Desa Tongke-Tongke, Sirajuddin, S.IP, bertindak sebagai pembina upacara, sedangkan Serda Surahmin, anggota Koramil 1424-04 Sinjai Timur, bertugas sebagai komandan upacara.

Rafika dipercaya sebagai protokol atau pembawa acara. Ketua BPD membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan, sementara Wakil Ketua BPD membacakan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Imam Desa memimpin pembacaan doa.

Pengibaran bendera Merah Putih dilakukan oleh perwakilan dari MA Darul Hikmah Lenggo-Lenggo.

Kegiatan tersebut turut dihadiri para tokoh masyarakat, kader Posyandu, PKK, RT/RW, serta berbagai unsur yang ada di Desa Tongke-Tongke. Dari kalangan pendidikan hadir guru dan murid SD 29 Maroanging, guru dan murid SD 30, guru TK Perwanida Babana, serta unsur MA dan MTs Lenggo-Lenggo.

Para ASN yang bertugas di wilayah Desa Tongke-Tongke juga turut hadir dalam pelaksanaan upacara.

Tak kalah penting diketahui bahwa, persiapan sebelumnya dilakukan selama tiga hari berturut-turut melalui latihan dan gladi. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap petugas memahami tugasnya sehingga rangkaian upacara perdana itu dapat berjalan tertib.

“Alhamdulillah, berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan,” ujar Kepala Desa Tongke-Tongke, Sirajuddin.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berharap pelaksanaan Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di 65 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tahap 1 pada Senin, 17 Agustus 2026.

Permintaan tersebut tertuang dalam surat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Nomor B.2309/DJPT.1/TU.210/VIII/2026 tertanggal 7 Agustus 2026 yang ditujukan kepada sejumlah pihak terkait pelaksanaan kegiatan di lokasi KNMP termasuk Desa Tongke – Tongke.

Dalam surat tersebut, KKP dijelaskan bahwa, kegiatan itu merupakan bagian dari upaya mendukung Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Presiden sekaligus menyemarakkan HUT ke-81 Republik Indonesia.

Dari Kampung Toke hingga Desa Definitif

Momentum HUT ke-81 RI menjadi semakin bermakna jika melihat perjalanan panjang Desa Tongke-Tongke.

Dirangkum dari berbagai sumber, kawasan yang kini dikenal sebagai salah satu sentra ekowisata mangrove di Sinjai itu memiliki sejarah sosial, budaya, dan lingkungan yang panjang sejak awal abad ke-20.

Tongke-Tongke pada mulanya dikenal sebagai kawasan Cempae dan kerap disebut sebagai kampung Toke.

Pada dekade 1920-an, Balang/Bolong Dg Maketti tercatat sebagai salah satu tokoh awal yang membuka permukiman di kawasan tersebut. Ia disebut membangun saoraja atau rumah adat serta membuka lahan pertambakan pertama.

Balang Dg Maketti merupakan keturunan Minahan Dg Sutte dan memiliki hubungan kekerabatan dengan Arung Baringeng Mapa-Pasang Dg Patappu.

Adapun nama Tongke-Tongke dipercaya berasal dari kata “toke”, sebutan yang digunakan masyarakat terhadap pedagang Tionghoa yang kala itu bermukim di kawasan Cempae. Seiring waktu, kawasan tersebut dikenal sebagai tempat singgah para toke hingga kemudian populer dengan nama Tongke-Tongke.

Meski mendapat pengaruh dari komunitas Tionghoa, masyarakat Bugis juga telah lama mendiami kawasan tersebut.

Jejak Tongke-Tongke pada Masa Pendudukan Jepang

Letak geografis Tongke-Tongke yang strategis turut menempatkan kawasan tersebut dalam dinamika sejarah masa Perang Pasifik.

Pada masa pendudukan Jepang, kawasan Bentengnge disebut menjadi salah satu basis pertahanan. Tentara Jepang mendirikan pos dan merekrut pasukan Heiho di kawasan tersebut.

Ketika Jepang mengalami kekalahan, pasukan mereka kemudian mundur ke Manipi.

Setelah itu, Tentara Keamanan Rakyat (TKR) bersama pasukan dari Jawa juga sempat menggunakan kawasan Bentengnge sebagai tempat bermarkas sebelum melanjutkan perjalanan menuju Bone, Wajo, hingga Luwu.

Masa Sulit DI/TII dan Ancaman Abrasi

Periode 1955–1959 menjadi salah satu fase sulit dalam perjalanan masyarakat Tongke-Tongke.

Pemberontakan DI/TII menyebabkan situasi keamanan tidak menentu. Warga menghadapi berbagai tekanan, termasuk intimidasi, pembakaran rumah, hingga pengungsian.

Situasi tersebut akhirnya dapat diatasi setelah perlawanan rakyat Pangasa mendapat dukungan TNI.

Di tengah persoalan keamanan, masyarakat juga menghadapi ancaman lain yang tak kalah serius, yakni abrasi pantai.

Sejak pertengahan dekade 1950-an, garis pantai di kawasan tersebut dilaporkan mengalami pengikisan hingga sekitar 15 meter per tahun. Abrasi mengancam tambak, permukiman, dan sumber penghidupan masyarakat pesisir.

Memasuki 1960–1962, kondisi keamanan berangsur pulih. Pemerintah kemudian membagi Tongke-Tongke menjadi dua dusun, yakni Dusun Tongke-Tongke dan Dusun Maroanging.

Tonggak pendidikan juga mulai dibangun. Pada 1970, masyarakat bersama pemerintah mendirikan sekolah dasar sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi warga.

Ketika Mangrove Menjadi Benteng Desa

Ancaman abrasi kembali semakin terasa pada dekade 1980-an. Gelombang pasang dan kerusakan garis pantai membuat masyarakat mencari cara untuk menyelamatkan permukiman mereka.

Salah satu upaya yang pernah dilakukan adalah pembangunan tanggul menggunakan batu karang yang diambil dari sekitar Pulau Sembilan. Upaya tersebut tidak memberikan hasil yang diharapkan.

Masyarakat kemudian memilih cara yang lebih alami: menanam bakau atau mangrove.

Penanaman mangrove dilakukan secara bertahap sejak dekade 1980-an hingga 1990-an. Upaya tersebut kemudian menjadi salah satu tonggak penting perubahan wajah Tongke-Tongke.

Efektivitas hutan mangrove semakin dirasakan ketika gempa Flores 1991 memicu gelombang besar. Permukiman Tongke-Tongke relatif terlindungi karena keberadaan vegetasi mangrove yang telah ditanam masyarakat.

Perjuangan tersebut kemudian mendapat pengakuan nasional. Pada 1995, Presiden Soeharto menyerahkan penghargaan Kalpataru kepada tokoh masyarakat Tongke-Tongke, Muh. Tayyeb.

Kawasan mangrove Tongke-Tongke selanjutnya berkembang sebagai destinasi ekowisata dengan kawasan yang disebut mencapai sekitar 173,5 hektare.

Hutan mangrove itu bukan hanya berfungsi sebagai pelindung pantai, tetapi juga berkembang menjadi kawasan penelitian dan destinasi wisata alam.

Tongke-Tongke Menjadi Desa Definitif

Secara administratif, Tongke-Tongke pada awalnya berstatus sebagai lingkungan dalam wilayah Kelurahan Samataring.

Perubahan status mulai terjadi setelah lahirnya kebijakan otonomi daerah. Pada 2002, Tongke-Tongke ditetapkan sebagai desa persiapan dengan H. Alimuddin sebagai kepala desa sementara.

Pemilihan kepala desa pertama berlangsung pada 8–11 Februari 2003 dan menghasilkan Muhammad Nasri Dg Lanna sebagai kepala desa definitif. Ia kemudian dilantik pada 21 Maret 2003.

Dalam perkembangannya, Desa Tongke-Tongke kini terbagi menjadi lima dusun, yakni Babana sebagai pusat pemerintahan desa, Maronging, Baccara, Bentengnge, dan Cempae.

Kepemimpinan desa juga mengalami beberapa pergantian.

• Muhammad Nasri (2003–2008), definitif.
• Adri Nur (2008–2010), Plt.
• H. Abdul Kadir (2010–2015), definitif.
• Drs. Rusdi, M.Si (2016), Plt.
• Sirajuddin (2017–2022), definitif.
• Akbar, S.Sos., M.Si (2023), Pj.
• Sirajuddin (2023–2029), definitif.

Di tengah perkembangan tersebut, masyarakat tetap mempertahankan sejumlah nilai kearifan lokal, seperti gotong royong, tenggang rasa, serta tradisi pesta adat Ma’rimpa Salo.

Festival Tongke-Tongke dan Pesta Adat Ma’rimpa Salo

Tongke-Tongke juga terus memperkuat identitasnya sebagai desa wisata dan kawasan pelestarian budaya.

Suatu momen [Pada 2024], Festival Tongke-Tongke digelar dan menjadi salah satu rangkaian kegiatan kebudayaan serta pariwisata di Kabupaten Sinjai. Kegiatan tersebut juga dikaitkan dengan Pesta Adat Ma’rimpa Salo, tradisi turun-temurun yang melibatkan masyarakat Desa Sanjai dan Desa Bua.

Festival berlangsung selama lima hari, 9–14 Oktober 2024, dengan kegiatan tersebar di sejumlah titik wisata, mulai dari Desa Sanjai, Pantai Mallenreng, pesisir Hubat Takkalalla, hingga Hutan Mangrove Tongke-Tongke.

Hari pertama diisi lomba Barzanji, gendrang tradisional, dan tari kreasi.

Hari kedua menampilkan pesta adat Ma’rimpa Salo. Selanjutnya, hari ketiga dipusatkan di Pantai Mallenreng dengan kegiatan penyuluhan sadar wisata, lomba layang-layang, serta lomba perahu kano yang melibatkan masyarakat dan organisasi perangkat daerah.

Hari keempat menjadi momentum aksi lingkungan melalui penanaman mangrove. Kegiatan tersebut melibatkan unsur pemerintah, TNI-Polri, mahasiswa, hingga pelajar.

Pada hari kelima, kegiatan dipusatkan di Hutan Mangrove Tongke-Tongke dengan lomba semaphore, photobooth, dan kontes fotografi pariwisata. Rangkaian festival ditutup dengan gerakan Sapta Pesona serta penyerahan fasilitas kebersihan kepada kelompok sadar wisata (Pokdarwis).

Festival tersebut menarik ratusan pengunjung dari dalam maupun luar Kabupaten Sinjai.

Saat itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sinjai, Tamzil Binawan, menyampaikan harapan agar festival dapat berkembang menjadi agenda tahunan sekaligus memperkuat identitas budaya dan mendongkrak sektor pariwisata daerah.

Keamanan dan Sinergitas Pemerintahan Desa

Selain dikenal sebagai desa wisata dan kawasan konservasi, Tongke-Tongke juga terus berupaya menjaga keamanan lingkungan.

Kepala Desa Tongke-Tongke, Sirajuddin, menyebut kondisi keamanan di wilayahnya relatif aman dan kondusif. Menurutnya, sinergitas antara pemerintah desa, aparat keamanan, dan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketertiban.

“Alhamdulillah keamanan lingkungan tetap aman dan kondusif, Babinsa dan Bhabinkamtibmas aktif memberikan edukasi dan imbauan kepada masyarakat, baik melalui kegiatan Patroli KRYD (Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan) maupun pada setiap kegiatan musyawarah desa,” kata Sirajuddin.

Keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan desa juga menjadi bagian dari upaya memperkuat persatuan dan gotong royong.

BUMDes Sipatokkong Dorong Ekonomi Warga

Pembangunan Desa Tongke-Tongke juga diarahkan pada penguatan ekonomi masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sipatokkong mencatat langkah penting pada Agustus 2025 dengan menyalurkan hasil produksi perdana ayam petelur kepada pengusaha dan warga setempat.

Distribusi perdana tersebut menjadi bagian dari upaya memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya ketersediaan telur segar di wilayah desa.

Direktur BUMDes Sipatokkong, Firdaus, menyebut distribusi tersebut sebagai langkah awal pengembangan unit usaha desa.

“Ini merupakan distribusi perdana di kawasan Tongke-Tongke,” ungkapnya.

Menurutnya, usaha ayam petelur tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi warga, tetapi juga diharapkan menjadi sumber pendapatan baru bagi desa sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.

Dari Perjuangan Abrasi hingga Kampung Nelayan Merah Putih

Jika dahulu masyarakat Tongke-Tongke berjuang menghadapi abrasi dengan menanam mangrove, kini kawasan pesisir tersebut terus berkembang dengan berbagai program pemberdayaan.

Salah satunya melalui kehadiran Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang menjadi lokasi bersejarah pelaksanaan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini.

Pilihan lokasi tersebut seakan mempertemukan dua perjalanan penting Tongke-Tongke: perjuangan masyarakat menjaga pesisir dan semangat membangun masa depan desa.

Tongke-Tongke hari ini bukan lagi sekadar kampung pesisir. Ia merupakan permukiman nelayan, desa wisata, kawasan konservasi, sekaligus ruang hidup masyarakat yang terus beradaptasi dengan perubahan zaman.

Warisan sejarah, perjuangan menghadapi abrasi, pelestarian mangrove, kebudayaan, hingga pengembangan ekonomi desa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari identitas Tongke-Tongke.

Pesan untuk Generasi Muda di Era AI

Dalam momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Pemerintah Desa Tongke-Tongke juga memberikan perhatian khusus kepada generasi muda.

Perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), dinilai harus dihadapi dengan kreativitas dan kemampuan beradaptasi.

Namun, kemajuan tersebut tidak boleh membuat generasi muda kehilangan akar budaya dan nilai-nilai sosial yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat.

“Lebih kreatif lagi di era gempuran AI, agar tetap menjaga nilai-nilai budaya kita,” demikian pesan Pemerintah Desa Tongke-Tongke.

Bagi Tongke-Tongke, kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan juga menjadi kesempatan untuk menjaga alam, memperkuat persatuan, mengembangkan ekonomi, mempertahankan budaya, serta menyiapkan generasi yang mampu menghadapi masa depan.

Upacara perdana HUT ke-81 RI di Kampung Nelayan Merah Putih pun menjadi simbol perjalanan tersebut.

Dari kampung kecil yang dahulu dikenal sebagai tempat para “toke” singgah, melewati masa konflik dan ancaman abrasi, hingga tumbuh menjadi desa wisata dan kawasan konservasi mangrove, Tongke-Tongke terus menulis sejarahnya sendiri.

Kini, di usia desa yang terus bertumbuh, semangat itu kembali ditegaskan melalui satu upacara sederhana: Merah Putih dikibarkan, sejarah dikenang, dan masa depan dipersiapkan bersama.

Penulis: Supriadi Buraerah.