Kekuasaan yang Berganti dan Identitas Kolektif yang Kuat Mengakar

PANCASILAI benar-benar sakti. Kesaktiannya tiap tahun diperingati, khususnya pada hari ini, 1 Oktober.

Di panggung politik nasional, tanggal 1 Oktober tahun ini diwarnai dinamika penting. Presiden Prabowo Subianto menyurati DPR RI guna mengusulkan pergantian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Komjen Pol Suyudi Ario Seto yang sebelumnya memimpin BNN diusulkan menggantikan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Tanpa berlama-lama, DPR memberi persetujuan. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa pimpinan Polri lama diberhentikan secara terhormat lantaran memang sudah waktunya.

Peristiwa itu membuktikan satu hal mendasar dalam tata kelola negara bahwa setinggi apa pun jabatan dan pangkat seseorang, pada saatnya ia akan digantikan. Masa jabatan ada batasnya, sebagaimana umur manusia yang tidak abadi. Presiden, Ketua DPR, hingga raja-raja besar pada abad lampau, seluruhnya tunduk pada siklus kepemimpinan.

Namun, di tengah silih bergantinya kekuasaan, bangsa Indonesia tetap berdiri kokoh karena bernaung di bawah kepastian hukum dan pijakan ideologi yang sama: Pancasila.

Pancasila disebut sakti bukan karena menyimpan daya magis, tapi karena nilai-nilainya teruji secara historis dalam menjaga keutuhan Republik Indonesia dari berbagai guncangan. Pancasila bertindak sebagai perekat persatuan di tengah kompleksitas keragaman suku dan agama, tameng kedaulatan yang membendung infiltrasi radikalisme, sekaligus pedoman etika dalam mengarungi pergeseran zaman.

Ketahanan sistem nilai inilah yang membuat Indonesia tak ambruk tiap kali terjadi transisi kepemimpinan.

Sementara di panggung daerah, tanggal 1 Oktober memegang arti mendasar bagi masyarakat Sumatera Barat. Hari ini diperingati sebagai Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat, merujuk pada peristiwa 1 Oktober 1945 ketika pembentukan kembali Keresidenan Sumatera Barat ditegaskan serta pengambilalihan kekuasaan dari tentara Jepang digelorakan oleh para tokoh pergerakan seperti M. Syafei, Dr. M. Djamil, dan Rasuna Said.

Dua puluh enam tahun silam, saya memilih Sumatera Barat sebagai tanah rantau setelah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah di Aceh. Ibu saya seorang perempuan Minang, ayah bersuku Aceh. Maka, merantau ke ranah ini pada hakikatnya adalah perjalanan “pulang kampung”; pulang ke akar kebudayaan sendiri.

Sepanjang dua dekade lebih bermukim di sini, perubahan fisik daerah terasa begitu nyata. Pembangunan infrastruktur bergerak, kota-kota tumbuh, dan pimpinan daerah datang silih berganti. Salah satu penanda perubahan itu terlihat pada simpul transportasi udara. Dahulu, penerbangan terpusat di Bandara Tabing, Padang. Kini, pintu gerbang utama Sumatera Barat berpindah ke Kabupaten Padang Pariaman dengan nama Bandar Udara Internasional Minangkabau (BIM).

Belakangan, wacana perubahan nama bandara ini mengemuka. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menyerap aspirasi yang mengusulkan agar BIM berganti nama menjadi Bandara Internasional Syekh Burhanuddin. Alasannya, untuk penghormatan kepada ulama sufi penyebar agama Islam di ranah Minang sekaligus menyelaraskan penamaan bandara dengan tokoh pahlawan sebagaimana lazimnya bandara lain di Tanah Air.

Secara pribadi, saya memandang usulan perubahan nama tersebut tidak mendesak, bahkan berisiko mengaburkan konsensus kebudayaan yang telah terbangun.

Menolak usulan pergantian nama BIM tentu bukan berarti mengecilkan atau meniadakan jasa besar Syekh Burhanuddin. Penghormatan terhadap ketokohan beliau adalah hal yang mutlak dan tidak bisa ditawar. Namun, penempatan wadah penghormatan tersebut harus diletakkan secara presisi tanpa menggusur simbol persatuan kolektif yang sudah ada.

Nama “Minangkabau” pada bandara memiliki kedudukan yang sangat khas. BIM merupakan satu dari sedikit bandara di dunia yang tidak menggunakan nama perseorangan, melainkan nama etnik kolektif. Nama ini tidak cuma mewakili satu wilayah administratif atau kabupaten tertentu, melainkan memayungi seluruh kebudayaan dan masyarakat Minangkabau, baik yang bermukim di ranah maupun yang tersebar di rantau.

Di samping itu, sejarah penamaan BIM bukanlah proses yang lahir mendadak. Mantan Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi beserta para sejarawan pernah mengingatkan bahwa nama “Minangkabau” disepakati melalui rute panjang, yaitu sayembara terbuka dan seminar nasional yang menyaring ratusan usulan nama tokoh. Pilihan akhirnya jatuh pada nama etnik sebagai titik temu yang merangkul seluruh elemen masyarakat.

Dari sudut pandang praktis dan branding global, nama Bandar Udara Internasional Minangkabau sudah melekat kuat di jejaring penerbangan internasional. Mengubah nama instansi perhubungan kelas dunia memerlukan proses administratif yang rumit, sosialisasi ulang yang memakan biaya besar, serta berpotensi menimbulkan kekeliruan navigasi informasi bagi wisatawan maupun pelaku usaha mancanegara.

Fokus pemerintah daerah dan pengelola penerbangan seharusnya bukan pada urusan tata nama, melainkan pada peningkatan kualitas fasilitas serta keandalan layanan. Standar pelayanan BIM perlu terus didorong agar benar-benar setara dengan bandara internasional ternama, mulai dari kenyamanan terminal, ketepatan waktu, integrasi moda transportasi darat, hingga keramahan tata kelola pariwisata.

Pancasila mengajarkan pentingnya permusyawaratan serta kebijaksanaan dalam mengelola tatanan hidup bersama. Dalam mengelola ruang publik dan simbol kebudayaan, prinsip kebersamaan harus mengandaskan ego kewilayahan. Nama Minangkabau pada gerbang udara Sumatera Barat telah menjadi payung perikatan yang mengukuhkan identitas bersama. Mengawetkan nama tersebut, sembari terus membenahi kualitas layanannya, adalah langkah paling realistis dan bijaksana dalam merawat warisan sejarah sekaligus menyambut masa depan.

Di balik perdebatan simbolik maupun dinamika transisi kepemimpinan, tolok ukur utama dari sebuah kebijakan adalah kebermanfaatannya bagi khalayak luas. Penghormatan kepada para ulama dan pahlawan bangsa tentu tak boleh surut, tapi cara terbaik memuliakan marwah mereka bukanlah dengan membongkar fondasi kebersamaan yang telah kokoh, melainkan dengan meneladani nilai-nilai perjuangannya dalam mengelola kepentingan umum secara matang dan berpandangan jauh ke depan.

Semangat 1 Oktober—baik dalam skala nasional melalui keteguhan Pancasila maupun dalam konteks lokal lewat peringatan Hari Jadi Sumatera Barat—mengamanatkan hal yang serupa bahwa keberlanjutan bangsa dibangun di atas pijakan persatuan, kesadaran hukum, dan kedewasaan bersikap. Ketika kekuasaan terus berganti dan ruang fisik berbenah, identitas kolektif yang merangkul semua golongan inilah yang mesti terus dijaga agar menjadi benteng pemersatu yang tak lapuk oleh hujan, tak lekang oleh panas. []

Muhammad Subhan, jurnalis InsertRakyat.com, penulis, founder Sekolah Menulis elipsis

Penulis: Muhammad Subhan
Editor: Supriadi Buraerah