Oleh Muhammad Subhan
KALAU pemimpin sudah turun tangan, rakyat akan turut menyingsingkan lengan baju. Kalau pemimpin sudah memberi teladan, rakyat akan mau bergerak bersama.
Setidaknya itulah kesimpulan saya ketika membaca berita media massa arus utama, salah satunya Kompas.com (22/9/2026), yang mengabarkan gerakan membaca baru di Singapura. Negara tetangga itu meluncurkan ReadSG, sebuah gerakan yang mengajak masyarakat membaca setidaknya 15 menit setiap hari. Warga yang mengikuti tantangan membaca dapat mencatat waktu membaca, mengumpulkan poin dan koin virtual, lalu menukarkannya dengan sejumlah hadiah.
Program ini masih dalam tahap uji coba. Namun, pemerintah Singapura merancangnya sebagai gerakan jangka panjang selama lima tahun. Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam, yang menjadi patron ReadSG, menegaskan bahwa perubahan kebiasaan membutuhkan waktu. Lima tahun, menurut dia, bukan waktu yang terlalu panjang untuk mengubah kebiasaan masyarakat secara mendasar.
Saya tertarik pada cara berpikir seperti itu. Membangun budaya tidak cukup dengan kampanye sesaat atau proyek musiman. Kebiasaan harus dirawat, diulang, diberi ruang, dan yang paling penting, mendapatkan teladan konsisten dari para pemimpinnya.
Saya teringat sekitar sepuluh tahun lampau, ketika Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggaungkan Gerakan Literasi Nasional (GLN) dan Gerakan Literasi Sekolah (GLS). Di mana-mana orang seperti mengalami “demam literasi”, terutama di lingkungan sekolah.
Muncullah berbagai inovasi. Perpustakaan sekolah dibenahi. Taman bacaan masyarakat bermunculan. Di ruang-ruang kelas dibuat Pojok Baca Kelas. Guru dan siswa diajak membaca bersama. Literasi menjadi kata kunci yang sering bergema dalam berbagai agenda pendidikan.
Namun, ketika program tersebut tidak lagi digaungkan sekuat sebelumnya dari pusat, gairah di lapangan perlahan surut. Lihatlah kondisi sejumlah sekolah yang saya kunjungi. Pojok Baca Kelas, misalnya, tidak jarang tinggal kenangan.
Ada yang raknya masih berdiri, tapi bukunya entah ke mana. Ada pula yang rak dan bukunya sudah lenyap. Bahkan, di beberapa sekolah, yang tersisa hanya tulisan di dinding: “Pojok Baca Kelas”. Buku dan raknya tidak ada lagi.
Pemandangan semacam itu memantik tanya, apakah budaya membaca memang bisa dibangun hanya dengan mengandalkan program seremonial dan pemenuhan sarana fisik semata?
Jawabannya tentu tidak sesederhana itu.
Program dan sarana fisik jelas penting sebagai pemantik awal. Namun, kebiasaan hidup lahir dari pengulangan berkelanjutan. Anak-anak tidak otomatis menjadi pembaca tangguh hanya karena sekolah memiliki rak buku. Mereka membutuhkan teladan nyata dari guru, orang tua, kepala sekolah, pejabat publik, dan lingkungan sosial di sekitarnya.
Di sinilah menariknya gerakan ReadSG di Singapura. Pemerintah tidak menuntut masyarakat langsung membaca berjam-jam. Targetnya rasional dan realistis, minimal 15 menit sehari.
Membaca di bus, membaca sebelum tidur, atau membaca saat istirahat makan siang. Durasi yang singkat itu dirancang agar membaca terasa ramah dan memungkinkan dilakukan oleh siapa saja di tengah kesibukan modern.
Selain tantangan membaca, ReadSG menyediakan program buku digital yang memungkinkan satu judul populer dibaca secara gratis oleh pengguna layanan perpustakaan digital pada tenggat tertentu. Gerakan tersebut juga diintegrasikan dengan kepedulian sosial. Setiap 15 menit membaca yang dicatat peserta dalam program Read for Good turut dihitung untuk mendukung penggalangan dana bagi masyarakat yang membutuhkan.
Artinya, membaca tidak ditempatkan sekadar sebagai urusan pribadi atau pemenuhan kognitif semata. Membaca dihubungkan secara holistik dengan pendidikan, keluarga, perpustakaan, kegiatan sosial, dan kepedulian antarsesama.
Lebih mendasar lagi, gerakan itu melibatkan ekosistem yang luas. Anak-anak, orang dewasa, hingga lansia menjadi sasaran. Pemerintah, perpustakaan, lembaga pendidikan, komunitas, media, dan berbagai organisasi dirangkul sebagai mitra strategis.
Kemarin saya mengunggah status pendek di dinding Facebook saya: “Negara Singapura memberi penghargaan bagi warganya yang mau membaca buku dan berhenti scrolling. Kalau di Indonesia diterapkan begitu, dapat koin yang bisa ditukar dengan uang setelah selesai membaca, siapa saja yang mau?”
Kolom komentar segera diramaikan jawaban seragam: “Mau!”
Tentu, siapa yang tidak tertarik mendapatkan penghargaan setelah membaca buku? Bahkan, ada yang berkomentar jujur: “Cocok buat aku yang malas membaca ini.”
Saya tersenyum membaca tanggapan itu. Namun, di balik kelakar tersebut tersimpan pertanyaan serius: apakah Indonesia perlu memberikan insentif fisik atau material agar masyarakat mau membaca?
Skema insentif atau gamifikasi seperti yang dilakukan Singapura memang berguna sebagai pemicu awal (trigger), terutama untuk menarik minat kelompok yang belum terbiasa membaca. Namun, insentif materiil bukanlah tujuan akhir. Kita tentu tidak ingin membangun generasi yang hanya membaca jika ada imbalan. Tujuan utamanya adalah mentransformasi kegiatan membaca dari sekadar kewajiban menjadi kebutuhan hidup, seagung kita membuka telepon genggam, menikmati cangkir kopi, atau berinteraksi dengan sesama.
Indonesia sebenarnya tidak pernah kekurangan gerakan literasi. Kita memiliki jaringan perpustakaan, gedung-gedung perpustakaan kita megah dan mewah, ada pula ribuan taman bacaan masyarakat, komunitas literasi yang militan, pegiat buku, sekolah, kampus, hingga pelbagai program pemerintah. Yang sering absen adalah kesinambungan kebijakan dan keteladanan dari para pemangku kebijakan.
Saya membayangkan betapa kuat dampaknya jika para pemimpin di tingkat nasional hingga daerah secara konsisten menunjukkan kebiasaan membaca dalam keseharian mereka. Kepala sekolah membaca buku, guru membawa buku bacaan ke kelas, bupati atau wali kota menyempatkan membaca dan tak sungkan turun ke taman-taman bacaan. Menteri bercerita tentang buku yang sedang dibacanya, dan pejabat publik lainnya mengalokasikan waktu khusus untuk membaca bersama warga.
Dari keteladanan konkrit itulah gerakan membaca akan menemukan jiwanya. Ia bukan lagi sekadar spanduk di dinding, bukan sekadar slogan dalam pembukaan seminar, dan bukan pula Pojok Baca yang beberapa tahun kemudian tinggal nama.
Singapura memulainya dari 15 menit yang terukur dan berkesinambungan. Kita pun bisa memulai dari langkah yang sama. Yang kita perlukan bukan sekadar perlombaan menuntaskan berapa banyak buku, tapi keberanian dan komitmen untuk menjadikan membaca sebagai tradisi yang terus bernapas.
Ketika pemimpin membaca dan memberi teladan, rakyat akan menyaksikan bahwa membaca bukanlah pekerjaan tambahan apalagi beban, sebaliknya bagian tak terpisahkan dari keadaban sebuah bangsa. Dan mungkin, dari 15 menit setiap hari itu, sebuah bangsa perlahan belajar untuk berpikir lebih jernih, dalam, dan berjangka panjang. Di saat budaya membaca telah sungguh-sungguh tumbuh dan mengakar, membaca tak lagi perlu disuruh, apalagi dibayar. []
Muhammad Subhan, penulis, pegiat literasi, founder Sekolah Menulis elipsis
Penulis: Muhammad Subhan
Editor: Supriadi Buraerah
























































