Oleh: Aditya Pratama
Direktur Bidang Pelatihan dan Advokasi LAPMI PB HMI
DUA tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan fase penting dalam perjalanan pembangunan Indonesia. Berbagai agenda strategis telah dijalankan, mulai dari penguatan ketahanan pangan, perluasan akses pelayanan dasar, program pemenuhan gizi, hingga upaya memperkuat kemandirian energi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejumlah program tersebut patut diapresiasi sebagai ikhtiar negara untuk menjawab kebutuhan rakyat sekaligus membangun fondasi Indonesia yang lebih mandiri.
Program Makan Bergizi Gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan perumahan, serta pengembangan Sekolah Rakyat memperlihatkan upaya pemerintah memperluas jangkauan pelayanan publik. Jika dilaksanakan secara konsisten, tepat sasaran, dan disertai pengawasan yang kuat, program-program ini berpotensi meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama kelompok rentan. Demikian pula agenda ketahanan pangan dan energi, yang penting untuk mengurangi kerentanan Indonesia terhadap gejolak global dan memperkuat daya tahan ekonomi nasional.
Namun, apresiasi terhadap pemerintah tidak boleh menghilangkan kewajiban untuk bersikap kritis. Keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari banyaknya program yang diluncurkan, besarnya anggaran yang diserap, atau luasnya jangkauan penerima manfaat. Ukuran yang lebih mendasar adalah sejauh mana kebijakan tersebut mampu memperbaiki kualitas hidup rakyat, memperluas kesempatan kerja, menjaga keberlanjutan lingkungan, serta menghadirkan keadilan sosial secara nyata.
Kualitas SDM: Investasi Jangka Panjang yang Tidak Boleh Diabaikan
Dalam sektor sumber daya manusia, perhatian pemerintah terhadap pemenuhan gizi, kesehatan, pendidikan, dan pengembangan kapasitas generasi muda merupakan langkah yang layak diapresiasi. Pembangunan manusia memang harus dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar. Anak-anak yang sehat, memperoleh pendidikan yang bermutu, dan tumbuh dalam lingkungan yang mendukung akan memiliki peluang lebih besar untuk menjadi generasi produktif.
Meski demikian, peningkatan kualitas SDM tidak dapat berhenti pada pemenuhan gizi dan akses pendidikan. Pemerintah perlu memastikan pemerataan kualitas sekolah, kesejahteraan dan kompetensi guru, akses pendidikan tinggi, serta penguatan pendidikan vokasi yang terhubung dengan kebutuhan dunia kerja. Generasi muda juga membutuhkan ruang untuk mengembangkan keterampilan digital, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan daya saing.
Bonus demografi hanya akan menjadi keuntungan apabila negara mampu menyiapkan manusia yang berkualitas. Tanpa pekerjaan yang layak dan kesempatan berkembang, jumlah penduduk usia produktif justru berisiko menjadi beban sosial baru. Karena itu, program pembangunan SDM perlu dinilai berdasarkan dampak jangka panjangnya, bukan semata-mata jumlah penerima manfaat.
