Jakarta, InsertRakyat.com — Pemulihan perikanan pascabencana Sumatera membutuhkan lebih dari sekadar perbaikan tambak, kolam, keramba, dan pelabuhan. Pemerintah juga perlu memastikan rehabilitasi mengembalikan kegiatan produksi serta membantu nelayan dan pembudidaya memulihkan mata pencaharian mereka.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta kementerian dan lembaga terkait mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi karena waktu pelaksanaan program pada 2026 semakin terbatas. Ia juga meminta pemerintah daerah mendukung percepatan pekerjaan di lapangan.
“Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak berhenti terus melakukan percepatan pemulihan rehabilitasi, rekonstruksi pascabencana Sumatera,” ujar Tito di Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Tito menyampaikan arahan tersebut saat memimpin rapat perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kelautan, perikanan, perumahan, dan permukiman di Kantor Kementerian Dalam Negeri. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Teddy Paul H. Siagian turut menghadiri rapat itu.
Dalam kesempatan tersebut, Sakti memaparkan program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk 2026. Program itu meliputi rehabilitasi tambak, kolam, dan keramba; bantuan ekskavator; sarana pengolahan hasil perikanan; kotak pendingin (cool box); mesin dan kapal penangkapan ikan; serta alat penangkap ikan.
