PEKANBARU, INSERTRAKYAT.com — Pengelolaan aset sawit negara di bawah PT Agrinas Palma Nusantara kini berada di tengah dua narasi yang berhadapan. Ketika Jaringan Aktivis Penjaga Aset Negara dari Oligarki (JANGAN OLIGARKI) meminta dugaan penyalahgunaan kewenangan diusut, Komunitas Masyarakat Peduli Pertanian dan Perkebunan Produktif (Koperatif) turun langsung menyatakan dukungan kepada jajaran Direksi Agrinas.

Sekitar 50 orang yang tergabung dalam Koperatif menggelar aksi damai di gerbang kantor PT Agrinas Palma Nusantara, Selasa (15/9/2026). Mereka membantah tudingan yang diarahkan kepada Direktur Operasional PT Agrinas Palma Nusantara Tuhu Bangun dan Direktur Kepatuhan Novil.

Koperatif menilai pengelolaan kebun sawit tidak cukup dilihat dari siapa yang ditunjuk sebagai pengelola ataupun vendor. Kemampuan, kelayakan, komitmen, serta dampak keputusan terhadap produktivitas kebun juga perlu ditempatkan dalam penilaian.

Koordinator Lapangan Koperatif Ricky Sanjaya mengatakan pihaknya menyayangkan munculnya tudingan yang dinilai tidak menggambarkan persoalan secara utuh.

“Kami dari Komunitas Masyarakat Peduli Pertanian dan Perkebunan Produktif atau Koperatif menyesalkan adanya pihak-pihak yang terus mempersoalkan tata kelola perkebunan kelapa sawit di kawasan penggunaan hutan yang dikelola oleh PT Agrinas Palma Nusantara,” jelasnya.

Sikap Koperatif muncul beberapa hari setelah Jaringan Aktivis Penjaga Aset Negara dari Oligarki (JANGAN OLIGARKI) menggelar aksi di gerbang Kantor Kejaksaan Tinggi Riau, Jumat (11/9/2026).

Baca Juga :  Brimob Bersihkan Lumpur Padang Pariaman Sumbar

Kelompok tersebut mendesak Kejaksaan mengusut dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan kebun kelapa sawit hasil penguasaan kembali oleh negara. JANGAN OLIGARKI juga menuding terdapat praktik yang berpotensi mengembalikan pengelolaan aset negara kepada perusahaan atau pihak yang sebelumnya berkaitan dengan lahan yang telah disita melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Koperatif membantah tudingan tersebut. Mereka melihat langkah jajaran Direksi PT Agrinas Palma Nusantara sebagai upaya mencari jalan agar pengelolaan kebun tetap berjalan.

Ricky menekankan bahwa tanaman sawit membutuhkan perawatan dan tidak dapat dibiarkan tanpa pengelolaan.

“Apa yang dilakukan Direktur Operasional Tuhu Bangun bersama jajaran saat ini adalah mencari solusi agar pengelolaan kebun dapat segera berjalan. Tanaman sawit tidak bisa dibiarkan, harus dipupuk, dirawat dan dijaga produktivitasnya,” terang Ricky.

Menurut Koperatif, persoalan produktivitas kebun tidak dapat dipisahkan dari keputusan pengelolaan. Kebun yang tidak dirawat akan berhadapan dengan persoalan produktivitas, sedangkan aset negara yang sudah kembali dikuasai negara tetap membutuhkan sistem pengelolaan yang jelas agar dapat memberikan hasil.

Karena itu, Koperatif menilai narasi negatif terhadap Tuhu Bangun dan Novil berpotensi mengganggu proses pembenahan tata kelola perusahaan. Mereka menyebut PT Agrinas Palma Nusantara merupakan BUMN yang sedang membangun sistem pengelolaan perkebunan sehingga kebijakan perusahaan semestinya dilihat berdasarkan data dan ketentuan yang berlaku.

Baca Juga :  FORMAS Resmi Luncurkan Program GEMPPAR, APTIKNAS dan SPRI Nyatakan Dukungan

Sorotan Koperatif juga mengarah pada penerbitan SK Penugasan Sementara. Dalam pernyataan sikapnya, Koperatif menyebut penerbitan SK tersebut merupakan business judgement yang didahului analisis terukur dan dievaluasi secara berkala.

Menurut mereka, kebijakan tersebut ditujukan untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan kebun di area penggunaan kawasan hutan. Koperatif kemudian meminta seluruh pihak yang memiliki keberatan membuka data dan menyampaikan persoalan melalui mekanisme yang dapat diuji.

Mereka juga meminta pihak yang merasa kepentingan bisnisnya terganggu tidak melontarkan sentimen negatif tanpa memberikan solusi terhadap persoalan pengelolaan perkebunan.

Dalam aksi tersebut, massa membentangkan sejumlah spanduk. Salah satunya berisi apresiasi kepada jajaran Direksi dan seluruh karyawan PT Agrinas Palma Nusantara.

Spanduk lainnya memuat pesan bahwa perusahaan tidak boleh tunduk kepada kepentingan pribadi maupun kelompok, tetapi harus mengutamakan kepentingan negara.

Aspirasi massa kemudian diterima Kabag Umum PT Agrinas Palma Nusantara Budi Hartono. Budi menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan Koperatif kepada perusahaan.

“Dukungan ini menjadi semangat dan menambah moril kami dalam melaksanakan tugas kami di PT Agrinas Palma Nusantara. Semoga kami dapat melaksanakan tugas ini dengan baik sesuai dengan yang dicita-citakan Bapak Presiden RI,” pungkas Budi.

Baca Juga :  Gubernur Dedi Ungkap 80 Ribu Warga Belum Memperoleh Akses Listrik

Koperatif Bela Direksi Agrinas, Minta Polemik Sawit Dilihat Secara Utuh

Aksi berakhir sekitar pukul 11.30 WIB. Situasi selama kegiatan dilaporkan aman dan kondusif.

Dukungan Koperatif terhadap PT Agrinas Palma Nusantara bukan kali pertama disampaikan. Sebelumnya, dukungan serupa juga disampaikan melalui karangan bunga yang dipasang di pinggir jalan.

Karangan bunga tersebut berisi ucapan selamat dan dukungan terhadap tata kelola perkebunan sawit untuk pemulihan aset dan kedaulatan negara.

Koperatif Bela Direksi Agrinas, Minta Polemik Sawit Dilihat Secara Utuh

Koperatif menilai PT Agrinas Palma Nusantara memiliki posisi strategis dalam pengelolaan dan pemulihan aset perkebunan sawit yang kembali dikuasai negara. Sebagai kelompok yang bergerak di sektor pertanian dan perkebunan, mereka menyatakan siap bekerja sama untuk mendorong pengelolaan kebun yang produktif dan berkelanjutan.

Dua sikap kini berada dalam ruang yang sama. JANGAN OLIGARKI meminta dugaan penyalahgunaan kewenangan diusut, sementara Koperatif menyatakan dukungan kepada jajaran Direksi Agrinas dan menilai langkah yang dilakukan merupakan bagian dari upaya menjaga pengelolaan kebun tetap berjalan.

Perdebatan tersebut menyisakan ukuran yang dapat diperiksa secara terbuka: apakah pengelolaan aset sawit negara berjalan sesuai aturan, dapat dipertanggungjawabkan, transparan dalam pengambilan keputusan, dan menghasilkan produktivitas yang kembali kepada kepentingan negara. (InsertRakyat.com).

INSERT RAKYATMAJALAH DIGITAL
FEATURE STORY

Birokrasi · Aparatur · Indonesia 2045

BerAKHLAK Menjiwai Birokrasi TR Fahsul Falah Menuju Indonesia Emas 2045

Perjalanan kedinasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, pengembangan kompetensi aparatur, dan nilai dasar ASN dalam kerangka pembangunan nasional.

Cerita TR · Perjalanan Kedinasan

InsertRakyat.com — TR Fahsul Falah menjalani tiga penugasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sepanjang 2018–2022, mulai dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemendagri Regional Bandung, PPSDM Kemendagri Regional Makassar, hingga Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri. Perjalanan kedinasannya kemudian berlanjut ke bidang strategi kebijakan. Saat ini, Oktober 2026, ia menjabat Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik pada Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri.

Pada 2018–2020, TR bertugas sebagai Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional, Pelaksana, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, DPRD, dan Lurah di PPSDM Kemendagri Regional Bandung. Pada 2019, ia mengikuti Training of Facilitator untuk Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Agenda ANEKA. Pada tahun yang sama, ia juga mengikuti pelatihan untuk PNS yang beralih melalui mekanisme inpassing ke jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.

Pada 2020, TR mendapat penugasan sebagai Kepala PPSDM Kemendagri Regional Makassar. Wilayah kerja lembaga tersebut mencakup sepuluh provinsi, yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Salah satu kegiatan pada masa penugasan itu ialah Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan III yang berlangsung pada 15 September hingga 18 Desember 2020 dengan metode blended learning. Pesertanya berasal dari Kabupaten Bone, Bantaeng, dan Bulukumba di Sulawesi Selatan, serta Kabupaten Buton di Sulawesi Tenggara. TR menyampaikan laporan penyelenggaraan pelatihan tersebut.

Pada November 2020, ia juga terlibat dalam evaluasi program dan pembahasan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2021 bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian evaluasi program dan perencanaan anggaran di lingkungan PPSDM Kemendagri Regional Makassar.

Pada 2022, TR mengemban tugas sebagai Sekretaris BPSDM Kemendagri. Penugasan berikutnya membawanya ke BSKDN Kemendagri, tempat ia kini menjabat Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik. Bidang tugas tersebut berkaitan dengan strategi kebijakan pemerintahan dalam urusan kewilayahan, kependudukan, dan pelayanan publik.

Perjalanan kedinasan tersebut berlangsung dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan nasional yang terus berkembang. Sejak kemerdekaan, Indonesia dipimpin oleh presiden dengan agenda, kebijakan, dan tantangan yang berbeda pada setiap masa pemerintahan. Pembangunan nasional berjalan melalui rangkaian keputusan dan program yang dilaksanakan oleh lembaga negara serta aparatur pemerintahan.

Dalam pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2016 di hadapan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Presiden RI ke-7 Joko Widodo menyampaikan penghargaan terhadap kontribusi para presiden terdahulu, yakni Presiden RI ke-1 Soekarno, Presiden RI ke-2 Soeharto, Presiden RI ke-3 B.J. Habibie, Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid, Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam pidato kenegaraan pada 15 Agustus 2025, Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto juga menguraikan kontribusi para pemimpin sebelumnya. Presiden RI ke-1 Soekarno dikaitkan dengan pembentukan Republik Indonesia, upaya mempertahankan keutuhan wilayah, dan integrasi Irian Barat ke dalam NKRI. Pada masa Presiden RI ke-2 Soeharto, agenda pemerintahan mencakup pembangunan ekonomi, swasembada pangan, dan industrialisasi.

Presiden RI ke-3 B.J. Habibie memimpin Indonesia ketika negara menghadapi krisis multidimensi pada 1998, termasuk persoalan stabilitas ekonomi dan pengembangan teknologi. Pada masa Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid, stabilitas nasional serta hubungan antarkelompok masyarakat menjadi bagian dari dinamika pemerintahan. Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri memimpin pada masa pemulihan ekonomi dan penguatan kelembagaan negara, termasuk menjelang pelaksanaan pemilihan presiden secara langsung pada 2004.

Pada masa Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah menangani penyelesaian konflik Aceh dan menghadapi krisis keuangan global. Presiden RI ke-7 Joko Widodo menempatkan pembangunan infrastruktur, hilirisasi, dan penanganan pandemi Covid-19 sebagai bagian penting dari agenda nasional. Sementara itu, Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto mengangkat ketahanan pangan, pembangunan sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan, dan pencapaian Indonesia Emas 2045 sebagai agenda pembangunan.

Pelaksanaan agenda nasional tersebut melibatkan berbagai unsur pemerintahan. Aparatur sipil negara (ASN) menjalankan tugas sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program, pengelolaan administrasi dan anggaran, hingga pelayanan kepada masyarakat. Di tingkat pusat maupun daerah, pekerjaan aparatur menjadi bagian dari proses pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Nilai dasar ASN

Dalam penyelenggaraan tugas tersebut, nilai dasar ASN BerAKHLAK menjadi pedoman perilaku aparatur. Nilai ini ditetapkan melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021. BerAKHLAK mencakup tujuh nilai dasar, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, dengan semboyan “Bangga Melayani Bangsa”.

Berorientasi Pelayanan menekankan pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pelayanan yang sesuai ketentuan. Akuntabel berkaitan dengan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas, penggunaan kewenangan, dan pengelolaan sumber daya. Kompeten menekankan penguasaan pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaan. Harmonis berkaitan dengan penghormatan terhadap perbedaan dan hubungan kerja yang baik.

Loyal berarti memegang teguh Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintahan yang sah sesuai ketentuan. Adaptif berkaitan dengan kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan. Kolaboratif menekankan kerja sama antarpihak dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.

Ketujuh nilai tersebut menjadi bagian dari kerangka perilaku ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan. Penerapannya berkaitan dengan tata cara memberikan pelayanan, mempertanggungjawabkan pekerjaan, meningkatkan kompetensi, menjaga hubungan kerja, memegang teguh ketentuan, menyesuaikan diri dengan perubahan, serta membangun kerja sama.

Dalam perjalanan kedinasan TR Fahsul Falah, penugasan di PPSDM Kemendagri Regional Bandung, PPSDM Kemendagri Regional Makassar, Sekretariat BPSDM Kemendagri, dan BSKDN Kemendagri tercatat dalam rentang tugas yang berbeda. Masing-masing berada pada lingkungan kerja dengan ruang lingkup tanggung jawab yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi aparatur, administrasi kelembagaan, dan strategi kebijakan pemerintahan.

Indonesia Emas 2045 merupakan sasaran pembangunan jangka panjang yang mencakup berbagai bidang, termasuk sumber daya manusia, perekonomian, tata kelola pemerintahan, dan pelayanan publik. Pencapaiannya melibatkan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, dunia usaha, dan masyarakat. Dalam lingkup pemerintahan, ASN menjalankan tugas sesuai kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawabnya.

Nilai dasar BerAKHLAK menjadi salah satu pedoman bagi ASN dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut. Semboyan “Bangga Melayani Bangsa” melekat pada agenda penguatan budaya kerja aparatur, sedangkan pelaksanaan tugas sehari-hari berlangsung melalui prosedur, program, koordinasi, dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan. Dalam kerangka pembangunan menuju Indonesia Emas 2045, birokrasi menjadi bagian dari pelaksanaan agenda nasional melalui pekerjaan aparatur di setiap tingkat pemerintahan.

Penulis: Muhammad Subhan

Editor: Supriadi buraerah

INSERT RAKYATMAJALAH DIGITAL · MOBILE EDITION
TR Fahsul Falah — InsertRakyat.com

Literasi

Bilik Elipsis | InsertRakyat.com

Bilik Elipsis

Sastra, sajak, cerita, dan apresiasi karya.

Karya Pilihan

Ruang Sastra