BANTEN, INSERTRAKYAT.com — Lima jurnalis masih hilang kontak sejak Senin, 7 September 2026 saat meliput aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK) di Selat Sunda.

Ikatan Media Online (IMO) Indonesia meminta pencarian lima jurnalis tersebut diperkuat melalui koordinasi lintas instansi dan perluasan wilayah operasi.

Ketua Umum IMO-Indonesia Yakub F. Ismail menilai kondisi geografis Selat Sunda serta aktivitas Gunung Anak Krakatau membutuhkan respons cepat dan terkoordinasi.

Menurut Yakub, seluruh sumber daya yang memungkinkan perlu dilibatkan untuk membantu menemukan keberadaan kelima jurnalis tersebut.

IMO-Indonesia juga meminta Gubernur Banten Andra Soni memberikan perhatian khusus terhadap proses pencarian yang sedang berlangsung.

Yakub menyampaikan permintaan itu di Sekretariat IMO-Indonesia, Kebayoran Lama, Jakarta, Rabu, 9 September 2026.

“Atas pertimbangan tersebut, Gubernur Banten perlu untuk memberikan atensi khusus terhadap persoalan ini,” kata Yakub.

Ia menjelaskan, perhatian pemerintah daerah bukan berarti mengambil alih kewenangan Basarnas, TNI, Polri, maupun instansi teknis lainnya.

“Akan tetapi, upaya tersebut semata memastikan bahwa seluruh unsur di wilayah Banten dapat bergerak dan memberikan dukungan secara optimal,” jelasnya.

Yakub menyebut pemerintah daerah dapat mengoptimalkan perangkat pemerintahan sekaligus menjembatani komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

“Termasuk dalam hal ini memiliki kapasitas dalam menjembatani komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan ketika terjadi situasi yang menyangkut keselamatan masyarakat,” tandasnya.

IMO-Indonesia juga meminta Pemprov Banten memperkuat koordinasi dengan Basarnas, TNI, Polri, BPBD, Syahbandar, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat setempat.

“Seperti dengan Basarnas, TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Syahbandar, pemerintah kabupaten/kota terkait, atau juga dengan unsur masyarakat setempat,” terangnya.

Menurut Yakub, pencarian di wilayah laut membutuhkan kerja lintas sektor karena kondisi perairan membuat operasi sulit dilakukan secara terpisah.

“Sebaliknya, ia membutuhkan dukungan lintas sektor yang komunikatif dan koordinatif. Informasi dari masyarakat pesisir dan nelayan, sebagai contoh, sangat membantu dalam memperluas pemantauan terhadap kemungkinan lokasi terakhir kapal maupun keberadaan para korban,” imbuhnya.

Ia berharap seluruh potensi yang tersedia dapat disatukan untuk memperkuat operasi pencarian yang dipimpin lembaga berwenang.

“Pada konteks ini, pemerintah daerah dapat menjadi salah satu simpul koordinasi penting dan strategis dalam memperkuat dukungan terhadap operasi pencarian yang secara otoritatif dipimpin oleh lembaga yang memiliki mandat yang jelas dan kuat,” pungkasnya.

 

Jurnalis: Syamsul

Editor   : Supriadi Buraerah