Arah Baru Kemandirian Komunitas Literasi

Oleh Muhammad Subhan

SAYA selalu angkat topi kepada kawan-kawan pengelola komunitas literasi yang memilih jalan hidup sebagai pegiat dan bertungkus lumus pada pilihan yang berat. Berat, karena tak semua orang mau mengambil jalan itu, terutama ketika dihadapkan pada persoalan ekonomi dan dinamika kehidupan yang tidak sederhana.

“Apa yang dicari?” tanya saya setiap kali bertemu mereka dalam berbagai kegiatan literasi atau saat berkunjung ke komunitas-komunitas tersebut. Bentuk komunitas itu beragam. Ada taman bacaan masyarakat, komunitas mendongeng, perpustakaan desa, sanggar seni, hingga sanggar menulis.

Jawabannya bervariasi, tapi bermuara pada satu benang merah bahwa mereka mengambil peran sebagai guru masyarakat. Sebagian dari mereka memang berprofesi sebagai guru sekolah, pengajar TPA/MDA, atau pekerja lepas. Namun, aktivitas literasi di luar jam kerja itu kerap kali berjalan tanpa fasilitas, insentif, atau jaminan keberlanjutan. Yang lebih sering muncul justru benturan seperti minimnya dukungan keluarga, lingkungan, cemoohan segelintir orang, hingga tembok birokrasi bernuansa administrasi rumit saat berhadapan dengan instansi terkait.

Semua hambatan itu kerap dijalani dengan sabar. Satu-dua keluhan wajar terdengar sebagai penanda kemanusiaan. Namun, gerakan tidak boleh mati atau jalan di tempat sekadar pada romantisme bertahan hidup.

Tantangan penggerak literasi tidak berhenti pada kemampuan mengumpulkan buku, membuka ruang baca, atau menggelar acara kumpul-kumpul bersama. Semua itu penting sebagai pintu masuk. Namun, gerakan sosial membutuhkan arah keberdampakan yang jelas: perubahan sosial apa yang hendak dicapai, siapa yang dilayani, kapasitas apa yang dibangun, dan dalam rentang waktu berapa lama hasilnya dapat diukur.

Oleh sebab itu, komunitas literasi membutuhkan peta jalan. Tidak perlu serumit dokumen lembaga korporasi, cukup target yang rasional dan terukur. Misalnya, berapa anak yang terbebas dari nirliterasi, berapa warga yang terlibat dalam diskusi warga, berapa karya yang lahir, atau keterampilan spesifik apa yang berhasil dikuasai masyarakat binaan dan apa perubahan positif berikutnya. Tanpa indikator yang jelas, gerakan rentan terjebak dalam rutinitas tanpa orientasi capaian.

Penggerak literasi juga dituntut terus meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Pengelola taman bacaan tidak cukup hanya ramah dan rajin membuka pintu. Ia perlu memahami tata kelola komunitas, tata kelola koleksi, efektivitas metode membaca, komunikasi publik, administrasi dasar, pemanfaatan teknologi digital, hingga strategi membangun branding dan kemitraan. Semangat adalah modal awal, tapi pengetahuan dan keterampilan manajemen membuat gerakan sanggup bertahan melintasi waktu.

Di sisi lain, komunitas yang sehat tidak boleh mengisolasi diri. Sekolah, perguruan tinggi, pemerintah desa atau nagari, perpustakaan daerah, dunia usaha, media, dan organisasi masyarakat adalah bagian dari ekosistem yang saling menguatkan. Dukungan tidak selalu berwujud dana tunai. Akses ruang, keahlian teknis, jaringan kepakaran, publikasi, dan pelatihan memiliki nilai yang tidak kalah krusial.

Pada titik ini, penggerak literasi harus tegas membedakan antara “kemitraan” dan “ketergantungan”. Gerakan literasi memang memerlukan kolaborasi, dan negara tetap memegang mandat konstitusional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui fasilitasi ekosistem tersebut. Namun, komunitas akan rentan jika seluruh napas hidupnya digantungkan pada satu sumber pendanaan hibah atau menanti uluran bantuan yang tidak pasti.

Menciptakan unit usaha pendukung menjadi langkah yang patut dipertimbangkan. Ini bukan berarti menggeser misi sosial menjadi institusi bisnis yang komersial, sebaliknya mengikhtiarkan sumber pendapatan yang sah dan wajar demi menopang kemandirian. Beternak, bertani, UMKM, kelas penulisan, pelatihan literasi digital, penerbitan swadaya, jasa editorial, hingga produksi konten kreatif dapat dikembangkan sesuai potensi lokal. Sebagian hasilnya diputar kembali untuk membiayai kegiatan sosial. Dengan pendekatan ini, idealisme tetap terjaga, sementara pijakan finansial komunitas menjadi lebih solid.

Prinsip dasar tata kelola perlu diadaptasi. Ini bukan upaya menyamakan taman bacaan dengan lembaga pendidikan formal yang kaku. Namun, ada prinsip manajemen adaptif yang dapat diserap yaitu kejelasan visi, struktur pembagian kerja, kalender program, kedisiplinan pencatatan, dan evaluasi berkala. Rak buku dan bangunan hanyalah sarana fisik. Jantung gerakan terletak pada manusia yang menghidupkan program dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

Prestasi komunitas literasi tidak selayaknya diukur semata dari tumpukan piagam penghargaan atau megahnya panggung seremoni. Seorang anak yang semula asing dengan buku lalu menjadi pembaca aktif adalah prestasi. Remaja yang menemukan kepercayaan diri melalui tulisan adalah prestasi. Seorang pemuda pengangguran kemudian membuka usaha mandiri dari keterampilan yang ia dapat di komunitas literasi adalah prestasi. Warga yang semula tak paham berjualan online kemudian mengikuti pelatihan dan cakap bikin desain poster promosi usahanya adalah prestasi.

Ukuran-ukuran substantif inilah yang perlu dicatat dan dievaluasi. Evaluasi bukan untuk membatasi ruang gerak, tapi menjadi cermin objektif agar gerakan tidak sekadar sibuk beratraksi tanpa meninggalkan jejak perubahan.

Gerakan literasi membutuhkan penggerak yang tidak hanya tahan banting, tapi juga mau belajar mengelola gerakan secara rasional. Kebutuhan ini amat mendesak. Idealisme tanpa pengelolaan yang baik rentan mengalami kelelahan (burnout). Sebaliknya, tata kelola tanpa idealisme akan kehilangan arah sosialnya.

Keberlanjutan gerakan ini menuntut keberanian para penggeraknya untuk melangkah keluar dari zona nyaman romantisme perjuangan. Pengabdian tidak boleh lagi diidentikkan dengan kepasrahan mengelola ketidakpastian finansial dan ketertinggalan tata kelola. Ketika sebuah komunitas mampu berdiri di atas kaki sendiri—memiliki sumber daya yang berdikari dan kapasitas teknis yang matang—suara advokasi yang disuarakan justru akan terdengar jauh lebih nyaring, berwibawa, serta tidak mudah diintervensi oleh pihak mana pun dan kepentingan apa pun.

Menghidupkan literasi adalah ikhtiar panjang merawat peradaban. Roh sejati dari seluruh pergulatan ini adalah lahirnya manusia-manusia berdaya yang mampu berpikir kritis, mandiri secara gagasan, dan tangguh menghadapi perubahan zaman. Dari tangan para pengelola yang mau terus bertumbuh itulah, jalan panjang kemandirian literasi Indonesia sedang ditetaskan. []

Muhammad Subhan, penulis, pegiat literasi, founder Sekolah Menulis elipsis

Penulis: Muhammad Subhan
Editor: Supriadi Buraerah