Mendagri Tito Koreksi Kronologi Penanganan Gempa NTT: Tiba di Labuan Bajo 15 Agustus

JAKARTA, INSERTRAKYAT.COM — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meluruskan kronologi kedatangannya di Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam pemberitaan mengenai penanganan gempa Flores.

Tito Karnavian menyebut dirinya sudah tiba di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, pada malam 15 Agustus 2026. Hari tersebut merupakan tanggal terjadinya gempa yang mengguncang sejumlah wilayah NTT.

Koreksi itu disampaikan Tito pada 29 Agustus setelah membaca pemberitaan InsertRakyat.com berjudul “Tito Karnavian: Where Leadership Meets the Ground”. (Ketika pemimpin turun ke lapangan).

Tito menilai pemberitaan tersebut telah menguraikan kegiatan hariannya selama berada di NTT. Namun, ia menyebut terdapat satu detail atau bagian kronologi yang kurang tepat.

“Hanya satu saja yg kurang pas: saya sudah tiba di Lab Bajo Kab Manggarai Barat tanggal 15 agustus malam yg juga terdampak gempa,” tegas Tito melalui  utusannya kepada InsertRakyat.com.

Ia kemudian menegaskan bahwa kedatangan Mendagri Tito di Labuan Bajo berlangsung pada hari yang sama dengan peristiwa gempa.

Keterangan tersebut memperbaiki bagian kronologi dalam berita sebelumnya yang menempatkan informasi Mendagri Tito mulai bergerak di NTT pada 16 Agustus.

Ada pun informasi itu dirangkum insertRakyat.com melalui Puspen Kemendagri. Namun demikian ada satu bagian  yang belum tepat. Meski begitu, Puspen Kemendagri sebelumnya telah merilis soal kunjungan Mendagri Tito sejak 15 Agustus tersebut.

Kala itu, Peninjauan dilakukan Mendagri Tito bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Mohammad Syafii, serta sejumlah pejabat lainnya.

Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penanganan pascagempa di sejumlah daerah di NTT. Tuto menyatakan dukungan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak sekaligus memulihkan wilayah yang mengalami gangguan akibat bencana.

Untuk anggaran, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkoordinasi untuk memastikan dukungan fiskal dapat digunakan dalam penanganan kebutuhan akibat bencana. Tito menyebut pemerintah telah memberikan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) kepada seluruh daerah, termasuk pemerintah provinsi serta kabupaten/kota di NTT.

“Kemarin kan baru terima. Anggaran tanggal 5 Agustus itu ada tambahan TKD seluruh 546 daerah, sebanyak Rp18,9 triliun dan saya tahu bahwa di NTT juga ada tambahan baik untuk provinsi maupun untuk kabupaten dan kota, se-NTT,” bunyi pernyataan Tito kepada awak media setelah mendarat di Bandara Internasional Komodo, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT 15 Agustus tersebut.

Tito mengatakan jajaran yang menangani keuangan daerah turut dilibatkan untuk memastikan dukungan anggaran tersebut digunakan sesuai kebutuhan. Anggaran daerah menjadi salah satu bagian dari penanganan, di samping bantuan yang dikerahkan kementerian dan lembaga.

Dukungan tersebut mencakup kebutuhan logistik, kesehatan, energi, serta pemulihan infrastruktur. Pemerintah juga memprioritaskan pemulihan akses yang terdampak agar mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan dapat kembali berjalan.

Salah satu persoalan yang ditangani adalah kerusakan dan terputusnya sejumlah ruas jalan serta jembatan. Tito menyebut pembersihan material longsor di jalan nasional langsung dilakukan pascagempa tersebut.

Rangkaian Penanganan Setelah Gempa

Gempa Flores terjadi pada Sabtu, 15 Agustus 2026. Dalam pemberitaan sebelumnya, BMKG juga mencatat gempa bermagnitudo 7,7 dengan kedalaman 15 kilometer dan episenter di laut sekitar 30 kilometer timur laut Mbay, Nagekeo.

Gempa tersebut juga memicu peringatan dini tsunami. Gelombang tsunami tercatat di sejumlah wilayah, termasuk Pota, Manggarai Timur.

Setelah tiba di Labuan Bajo pada malam 15 Agustus, Tito mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Gempa Wilayah NTT secara hibrida pada 16 Agustus.

Rapat tersebut membahas sejumlah kebutuhan penanganan darurat, antara lain listrik, telekomunikasi, bahan bakar minyak, logistik, korban meninggal dan warga yang mengalami luka.

Setelah rapat, Tito bergerak menuju Manggarai Timur untuk melihat kondisi wilayah terdampak secara langsung.

Pada 17 Agustus, Tito memimpin upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Lapangan Natas Lehong, Manggarai Timur.

Ia kemudian mengunjungi Desa Satar Kampas, Kecamatan Lamba Leda Utara, yang termasuk wilayah terdampak berat.

Kemendagri menyerahkan santunan Rp15 juta kepada ahli waris korban meninggal dunia. Bantuan lain berupa dua genset, 10 velbed dan uang tunai Rp200 juta juga disalurkan untuk dua desa.

Tito meminta pemerintah daerah mempercepat pendataan rumah, fasilitas ibadah, fasilitas pendidikan, sarana usaha dan fasilitas publik yang mengalami kerusakan.

“Kecepatannya sangat tergantung dari pendataan,” ujar Tito.

Menurut Tito, data tersebut harus melalui proses administrasi dan verifikasi sebelum menjadi dasar penyaluran bantuan serta rehabilitasi dan rekonstruksi.

Data Kerusakan Menjadi Dasar Pemulihan

Tito meminta pemerintah daerah mencatat rumah terdampak berdasarkan nama dan alamat.

Data tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan tingkat kerusakan, yakni ringan, sedang dan berat.

Pada 20 Agustus, Tito membahas rekonstruksi rumah terdampak gempa bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di Jakarta.

Tito mengatakan pembangunan kembali belum dapat dilakukan ketika kondisi wilayah masih mengalami guncangan.

“Kalau perbaikan rumah pun tidak bisa dilakukan sekarang, karena masih dalam kondisi goncang,” kata Tito.

Ia juga meminta pemerintah daerah terus memperbarui data karena gempa susulan dapat mengubah tingkat kerusakan bangunan.

Skema bantuan yang disampaikan Kemendagri mencakup Rp15 juta untuk rumah rusak ringan, Rp30 juta untuk rusak sedang dan Rp70 juta untuk rusak berat.

Selain rumah, Tito meminta pemerintah daerah mendata sekolah dan rumah ibadah.

Pendataan mencakup PAUD, SD, SMP dan SMA beserta tingkat kerusakannya.

“Secepat mungkin, makin cepat didata, makin cepat juga kita bergerak,” ujar Tito.

Data tersebut diperlukan agar kementerian terkait dapat menentukan bentuk penanganan sesuai kewenangannya.

Tito Temui Warga di Nagekeo dan Sikka

Pada 18 Agustus, Tito bergerak dari Ende menuju Nagekeo.

Dalam perjalanan, sejumlah warga di Kampung Kajulaki, Jalan Jenderal Sudirman, Mbay, menghentikan rombongannya.

Warga menunjukkan kondisi rumah dan sumber air yang mereka gunakan setelah gempa.

Tito kemudian menitipkan uang tunai Rp50 juta kepada ketua RT untuk dibagikan kepada warga.

Di Nagekeo, Tito juga memastikan pemulihan dokumen kependudukan warga terdampak.

KTP elektronik, Kartu Keluarga dan akta kelahiran yang rusak atau hilang akan diterbitkan kembali.

Kemendagri juga berkoordinasi dengan ATR/BPN untuk dokumen pertanahan serta kepolisian terkait BPKB, STNK dan SIM.

Pada 19 Agustus, Tito melanjutkan kunjungan ke Kabupaten Sikka.

Ia meninjau Pelabuhan Laurentius Say di Maumere dan sejumlah lokasi pengungsian.

Di Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Tito menyerahkan santunan Rp15 juta kepada ahli waris korban meninggal dunia.

Ia juga menitipkan uang tunai Rp200 juta untuk kebutuhan Pulau Palue.

Tito kembali meminta pemerintah daerah memperbarui data kerusakan rumah, sekolah, tempat ibadah, fasilitas kesehatan, bangunan pemerintah dan sarana publik.

Pemulihan Dokumen dan Bantuan Pemerintah

Setelah rangkaian kunjungan lapangan, Kemendagri mengarahkan pemulihan dokumen warga sebagai bagian dari penanganan pascabencana.

Tito memerintahkan Ditjen Dukcapil mengirim tim khusus untuk menerbitkan kembali dokumen administrasi kependudukan yang hilang atau rusak.

“Khusus untuk Dukcapil kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain,” ujar Tito.

Per 24 Agustus, tim tanggap bencana Dukcapil mulai bergerak ke sejumlah wilayah terdampak.

Pelayanan kemudian diarahkan melalui mekanisme jemput bola agar warga terdampak tetap dapat memperoleh dokumen kependudukan.

Pada 27 Agustus, Tito juga menyampaikan koordinasi dengan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengenai penerbitan kembali sertifikat tanah yang hilang.

Untuk dokumen kendaraan, Tito meminta kepolisian membantu penerbitan ulang SIM, STNK dan BPKB tanpa biaya bagi warga terdampak.

Presiden Prabowo Datang ke Nagekeo

Penanganan gempa berlanjut setelah rangkaian kunjungan lapangan Tito pada 16–20 Agustus.

Pada 26 Agustus, Presiden Prabowo Subianto datang ke Nagekeo untuk melihat kondisi wilayah terdampak dan memimpin rapat penanganan bencana.

Tito mendampingi Presiden dalam rapat bersama sejumlah pejabat pemerintah.

Pembahasan mencakup distribusi logistik, kebutuhan dasar, layanan kesehatan, pendidikan, pemulihan ekonomi, rumah dan infrastruktur yang rusak.

Pemerintah pusat kemudian mengalokasikan bantuan Rp200 miliar.

Dana tersebut terdiri atas Rp40 miliar untuk Pemerintah Provinsi NTT dan masing-masing Rp20 miliar untuk delapan kabupaten terdampak.

Kemendagri juga menempatkan tim pendamping untuk mengawal penggunaan dana tersebut.

Tito menyebut logistik tetap menjadi salah satu kebutuhan utama karena sebagian warga masih berada di tenda pengungsian.

“Yang perlu diperbanyak skala prioritas adalah logistik,” ujar Tito.

Koreksi Tito pada 29 Agustus memperjelas satu bagian penting dalam kronologi kunjungannya ke NTT.

Ia sudah berada di Labuan Bajo pada malam 15 Agustus, atau pada hari ketika gempa Flores terjadi.

Sementara itu, rangkaian kunjungan lapangan ke sejumlah wilayah terdampak berlangsung setelahnya, mulai 16 Agustus dan berlanjut dalam agenda penanganan berikutnya.

InsertRakyat.com menyediakan ruang koreksi untuk memperbaiki informasi yang kurang tepat dalam pemberitaan.

Koreksi tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab jurnalistik untuk menjaga ketepatan fakta, termasuk dalam penulisan waktu dan kronologi peristiwa.

Penulis: Afri Juang/Syamsul
Editor: Supriadi Buraerah