MANGGARAI TIMUR, INSERTRAKYAT.COM— Gempa bumi mengubah kehidupan warga dalam hitungan detik, tetapi penanganannya membutuhkan kerja pemerintah yang panjang, mulai dari menyelamatkan korban, memastikan kebutuhan dasar tersedia, mendata kerusakan, memulihkan dokumen hingga menyiapkan pembangunan kembali. Setelah gempa Flores mengguncang Nusa Tenggara Timur. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bergerak dari satu wilayah terdampak ke wilayah lainnya untuk mengawal pekerjaan tersebut, termasuk di Manggarai Timur, Ende, Nagekeo dan Sikka.
Rangkaian kerja tersebut memperlihatkan pendekatan “Where Leadership Meets the Ground” (Ketika Kepemimpinan Turun Langsung ke Lapangan). Tito tidak hanya mengikuti koordinasi pemerintah, tetapi juga mendatangi wilayah terdampak, melihat kondisi warga, menerima keluhan secara langsung, mengawal pendataan hingga membawa persoalan di lapangan ke tingkat kementerian dan lembaga.
Gempa Flores pada Sabtu, 15 Agustus 2026 mengguncang sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur. BMKG mencatat gempa bermagnitudo 7,7 dengan kedalaman 15 kilometer dan episenter di laut sekitar 30 kilometer timur laut Mbay, Nagekeo. Gempa tersebut juga memicu peringatan dini tsunami. Gelombang tsunami tercatat di beberapa wilayah, termasuk Pota, Manggarai Timur.
Secara demografis, Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah dengan jumlah penduduk yang besar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT memproyeksikan jumlah penduduk NTT pada 2026 mencapai 5.828.565 jiwa. Angka tersebut menjadi konteks penting dalam penanganan bencana karena cakupan pelayanan pemerintah tidak hanya menyangkut wilayah terdampak, tetapi juga kebutuhan penduduk di provinsi yang tersebar di 22 kabupaten/kota.
Sehari setelah gempa, Tito mulai bergerak di NTT. Selama rangkaian kunjungan 16 sampai 20 Agustus, ia mendatangi Manggarai Timur, Ende, Nagekeo dan Sikka. Setelah itu, penanganan berlanjut melalui rapat pemerintah pusat dan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Nagekeo pada 26 Agustus.
Sedikitnya terdapat delapan pekerjaan utama yang dilakukan Tito dalam rangkaian penanganan tersebut.
1. Tito masuk sehari setelah gempa
Minggu, 16 Agustus 2026, Tito mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Gempa Wilayah NTT secara hibrida dari Kabupaten Manggarai Barat. Pembahasan mencakup listrik, telekomunikasi, bahan bakar minyak, logistik, korban meninggal dan warga yang mengalami luka. Setelah rapat, Tito bergerak ke Manggarai Timur untuk melihat langsung kondisi pascagempa.
Tito membawa bantuan berupa tenda, makanan dan makanan cepat saji. Penanganan kemudian diarahkan ke kebutuhan yang harus tersedia selama warga menghadapi kondisi darurat.
Kunjungan tersebut berlangsung ketika pemerintah daerah masih melakukan pendataan korban dan kerusakan. Data lapangan kemudian menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan bantuan dan pekerjaan pemulihan.
2. Manggarai Timur: Tito meminta data kerusakan dipercepat
Senin, 17 Agustus, Tito memimpin upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Lapangan Natas Lehong, Manggarai Timur. Setelah itu, ia menuju Desa Satar Kampas, Kecamatan Lamba Leda Utara, salah satu wilayah yang terdampak berat.
Kemendagri menyerahkan santunan Rp15 juta kepada ahli waris korban meninggal dunia. Bantuan lain berupa dua genset, 10 velbed dan uang tunai Rp200 juta untuk dua desa. Tito juga memberikan bantuan pribadi kepada SMP Abdurrahman Wahid.
Setelah melihat kondisi lapangan, Tito meminta pemerintah daerah mempercepat pendataan rumah, fasilitas ibadah, fasilitas pendidikan, sarana usaha dan fasilitas publik lainnya.
“Kecepatannya sangat tergantung dari pendataan,” ujar Tito.
Tito meminta data yang dikumpulkan pemerintah daerah menjalani proses administrasi dan verifikasi. Data tersebut kemudian digunakan untuk menyalurkan bantuan kementerian dan lembaga serta menyiapkan rehabilitasi dan rekonstruksi.
3. Rumah rusak: Tito minta pendataan berdasarkan nama dan alamat
Kerusakan rumah menjadi salah satu pekerjaan utama setelah gempa. Tito meminta pemerintah daerah mencatat rumah yang rusak berdasarkan nama dan alamat serta mengelompokkannya menjadi rusak ringan, sedang dan berat.
Pada 20 Agustus, Tito membahas rekonstruksi rumah terdampak gempa bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di Jakarta. Pemerintah menunggu kondisi wilayah stabil sebelum melakukan pembangunan kembali.
“Kalau perbaikan rumah pun tidak bisa dilakukan sekarang, karena masih dalam kondisi goncang. Nanti mungkin setelah dia stabil, baru kemudian bisa dilakukan rekonstruksi,” kata Tito.
Tito juga meminta pendataan terus diperbarui karena gempa susulan dapat mengubah kategori kerusakan.
“Nah, sekarang inilah time untuk pendataan. Meskipun nanti akan berkembang, karena yang tadi, yang tadinya rusak ringan jadi sekarang sedang atau berat jadinya,” ujar Tito.
Kemendagri kemudian mendorong pemerintah daerah mempercepat pendataan bersama BPS. Data yang telah divalidasi digunakan sebagai rujukan untuk bantuan perbaikan rumah.
Skema bantuan yang disampaikan Kemendagri mencakup Rp15 juta untuk rumah rusak ringan, Rp30 juta untuk rusak sedang dan Rp70 juta untuk rusak berat.
4. Nagekeo: Tito mendengar keluhan warga
Selasa, 18 Agustus, Tito bergerak dari Ende menuju Nagekeo. Sebelumnya, di Kecamatan Nangapanda, Ende, ia menyerahkan santunan Rp15 juta kepada ahli waris korban meninggal dunia.
Dalam perjalanan menuju Nagekeo, rombongan Tito dihentikan sejumlah warga di Kampung Kajulaki, Jalan Jenderal Sudirman, Mbay.
Warga menunjukkan kondisi rumah setelah gempa.
“Pak seperti ini semua kondisi rumah di sini, Pak,” kata seorang warga.
Warga lainnya menunjukkan kondisi air yang mereka gunakan.
“Ini keadaan air yang kami minum, Pak,” ujar warga tersebut.
Tito kemudian menitipkan uang tunai Rp50 juta kepada ketua RT untuk dibagikan kepada warga.
Di Nagekeo, Tito juga memastikan urusan dokumen kependudukan warga terdampak ditangani Kemendagri. KTP elektronik, Kartu Keluarga dan akta kelahiran yang rusak atau hilang akan diterbitkan kembali. Kemendagri juga berkoordinasi dengan ATR/BPN untuk dokumen pertanahan dan kepolisian untuk BPKB, STNK serta SIM.
5. Sekolah dan rumah ibadah masuk daftar pekerjaan
Kerusakan tidak berhenti pada rumah.
Tito meminta pemerintah daerah memasukkan sekolah dan rumah ibadah ke dalam pendataan. Jumlah bangunan dan tingkat kerusakannya harus diketahui agar kementerian terkait dapat menentukan penanganan.
Data yang dikumpulkan meliputi PAUD, SD, SMP dan SMA. Kerusakan dikelompokkan menurut tingkatannya.
“Pak Bupati, tolong, Pak didatakan juga sekolah-sekolah dan rumah ibadah, berapa jumlah SD, SMP, SMA, atau PAUD. Setelah itu, tingkat kerusakannya ringan, sedang, berat. Secepat mungkin, makin cepat didata, makin cepat juga kita bergerak,” ujar Tito.
Untuk bangunan pendidikan, Tito mengarahkan koordinasi dengan kementerian yang menangani pendidikan. Fasilitas kesehatan dikoordinasikan dengan Kementerian Kesehatan, sedangkan bangunan pemerintah dapat dikoordinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum.
Pendataan itu juga berkaitan dengan keberlanjutan kegiatan belajar. Sekolah yang rusak perlu memiliki tempat belajar sementara sampai bangunan dapat digunakan kembali.
6. Sikka: santunan dan kebutuhan Pulau Palue
Rabu, 19 Agustus, Tito melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Sikka. Ia meninjau Pelabuhan Laurentius Say di Maumere dan sejumlah lokasi pengungsian.
Di Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Tito menyerahkan santunan Rp15 juta kepada ahli waris korban meninggal dunia. Ia juga menitipkan uang tunai Rp200 juta untuk kebutuhan Pulau Palue.
Tito kembali meminta pemerintah daerah memperbarui data kerusakan rumah, sekolah, tempat ibadah, fasilitas kesehatan, bangunan pemerintah dan sarana publik.
Data tersebut digunakan untuk menyusun rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah pusat juga menyiapkan dukungan melalui kementerian dan lembaga sesuai bidang masing-masing setelah data kerusakan diverifikasi.
Di Maumere, Tito menyampaikan posisi pemerintah pusat dalam penanganan gempa.
“Pemerintah pusat pasti enggak akan tinggal diam. Kita keroyok semua ya,” kata Tito.
7. Dokumen warga: Tito perintahkan Dukcapil turun langsung
Setelah kunjungan lapangan, persoalan dokumen warga masuk ke pekerjaan Kemendagri.
Tito memerintahkan Ditjen Dukcapil mengirim tim khusus untuk menerbitkan kembali KTP elektronik, Kartu Keluarga dan dokumen administrasi kependudukan lainnya yang hilang atau rusak.
“Khusus untuk Dukcapil kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain,” ujar Tito.
Per 24 Agustus, tim tanggap bencana Dukcapil mulai bergerak ke sejumlah wilayah terdampak. Kemendagri kemudian memperluas pelayanan jemput bola agar warga yang mengungsi atau tinggal di wilayah sulit dijangkau tetap dapat memperoleh dokumen kependudukan.
Pada 27 Agustus, Tito juga menyampaikan koordinasi dengan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid untuk penerbitan kembali sertifikat tanah yang hilang.
Untuk dokumen kendaraan, Tito meminta Kapolri membantu penerbitan ulang SIM, STNK dan BPKB tanpa biaya.
“Juga kami mohon kepada Bapak Kapolri untuk menugaskan tanpa bayar, gratis,” jelas Tito.
Kemendagri kemudian menempatkan pemulihan dokumen sebagai bagian dari penanganan pascabencana. Tim Dukcapil bergerak ke sejumlah wilayah terdampak dan pelayanan dilakukan langsung di lokasi warga.
8. 26 Agustus: Tito kembali ke Nagekeo bersama Presiden Prabowo
Rangkaian kunjungan Tito pada 16 sampai 20 Agustus berlanjut dengan rapat pemerintah pusat pada 26 Agustus.
Presiden Prabowo Subianto datang ke Nagekeo untuk melihat kondisi wilayah terdampak gempa dan memimpin rapat penanganan bencana serta percepatan pemulihan. Tito mendampingi Presiden bersama sejumlah pejabat pemerintah.
Dalam rapat tersebut, pemerintah menerima laporan perkembangan penanganan pascabencana. Presiden juga meninjau posko pengungsian di Lapangan Berdikari.
Pembahasan mencakup distribusi logistik, kebutuhan dasar, layanan kesehatan, pendidikan, pemulihan ekonomi, rumah dan infrastruktur yang rusak.
Tito kemudian menyampaikan hasil koordinasi tersebut. Pemerintah pusat mengalokasikan bantuan Rp200 miliar, dengan Rp40 miliar untuk Pemerintah Provinsi NTT dan masing-masing Rp20 miliar untuk delapan kabupaten terdampak. Kemendagri menempatkan tim pendamping untuk mengawal penggunaan dana tersebut.
Tito juga menyampaikan kebutuhan logistik tetap menjadi prioritas karena masih ada warga yang tinggal di tenda pengungsian dan sejumlah wilayah mengalami gangguan akses.
“Yang perlu diperbanyak skala prioritas adalah logistik,” ujar Tito.
Dari bantuan darurat menuju pemulihan
Gempa 15 Agustus membuat pekerjaan pemerintah berjalan dari penanganan darurat menuju pemulihan. Pada tahap awal, pemerintah menangani korban, logistik, tempat pengungsian, listrik dan komunikasi. Setelah itu, pekerjaan bergeser ke pendataan rumah, sekolah, fasilitas kesehatan, rumah ibadah dan bangunan pemerintah.
Tito membawa persoalan tersebut ke tingkat kementerian dan lembaga. Rumah rusak masuk pembahasan rekonstruksi. Dokumen warga masuk pekerjaan Dukcapil. Sertifikat tanah dikoordinasikan dengan ATR/BPN. SIM, STNK dan BPKB dikoordinasikan dengan kepolisian. Dana bantuan dikawal melalui pemerintah daerah.
Pemerintah juga harus menunggu kondisi bangunan dan wilayah cukup stabil sebelum rekonstruksi dilakukan. Tito mengatakan rumah yang terdampak gempa tidak dapat langsung diperbaiki ketika guncangan masih berlangsung.
Pada 29 Agustus, pendataan kerusakan rumah dan pemulihan dokumen warga masih berjalan. Kemendagri mendorong pemerintah daerah mempercepat pendataan bersama BPS, sementara tim Dukcapil terus bergerak melayani warga terdampak.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menempatkan pemerintah dan pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana. Penanganan mencakup tahap prabencana, tanggap darurat dan pascabencana. Masyarakat juga memiliki ruang dalam penyelenggaraan serta pengawasan penanggulangan bencana.
Rangkaian kerja Tito di NTT bergerak dari kebutuhan yang paling mendesak menuju pekerjaan pemulihan yang membutuhkan data dan koordinasi. Bantuan diberikan, kerusakan didata, dokumen dipulihkan, kebutuhan kementerian disalurkan dan pembangunan kembali disiapkan setelah kondisi memungkinkan.
Gempa terjadi dalam hitungan detik. Penanganannya berlangsung jauh lebih panjang.
.
.
.
Penulis: Afri Juang/Muh.Subhan/Agy
Editor : Supriadi Buraerah
Kajian Ilmiah: Bencana Gletser Nepal Picu Banjir Bandang
Karhutla Riau Membakar 900 Hektare Lahan, Hari Ini Dibahas RI1
Polisi Amankan Nelayan Terduga Pelaku Penikaman di Sinjai
