Mendagri Tito Utus Dirjen Dukcapil Pulihkan Layanan Adminduk NTT Pascagempa

BAJAWA, INSERTRAKYAT.com —
Menteri Dalam Negeri (Memendagri), Muhammad Tito Karnavian utus Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) ke Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Tujuan memuliakan layanan administrasi kependudukan warga terdampak gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang terjadi pada 15 Agustus.

Keterangan Kepala Pusat (Kapuspen), Benni Irwan yang diperoleh Insertrakyat.com pada Selasa mengungkap bahwa, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi tiba di Kabupaten Ngada – NTT, sejak Senin (24/8). Di sana Setyabudi bersama timnya memastikan warga yang kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen kependudukan, dapat segera memperoleh layanan penggantian.

Kunjungan kerja tersebut berlangsung hingga Kamis (27/8/2026). Langkah itu dilakukan setelah sejumlah dokumen penting warga, seperti KTP elektronik, Kartu Keluarga, dan akta pencatatan sipil, terdampak akibat bencana gempa.

Teguh mengatakan tim Kemendagri membawa peralatan pendukung untuk melakukan perekaman dan pencetakan dokumen kependudukan secara cepat di wilayah terdampak.

“Bapak Menteri Dalam Negeri memerintahkan kami turun langsung ke lapangan. Gempa ini tidak hanya merusak tempat tinggal, tetapi juga memusnahkan dokumen-dokumen penting seperti KTP elektronik, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran milik warga,” ujar Teguh.

Menurut dia, penggantian dokumen kependudukan dilakukan tanpa pungutan biaya agar masyarakat dapat kembali mengakses berbagai layanan pemerintahan.

Ada sejumlah lokasi yang telah dikunjungi hingga hari Selasa. Salah satunya di Bajawa, (saat tiba) Teguh langsung melakukan koordinasi dengan Bupati Ngada Raymundus Bena serta Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Ditjen Dukcapil Muhammad Nuh Al Azhar.

Bupati Ngada menyambut langkah cepat pemerintah pusat tersebut. Ia mengatakan dokumen kependudukan menjadi bagian penting dalam proses pemulihan masyarakat setelah bencana.

“KTP-el dan KK itu menjadi syarat utama bagi warga untuk menerima bantuan logistik, layanan kesehatan, hingga rehabilitasi rumah dari pemerintah,” kata Raymundus. Ia menjelaskan, sebagian warga terdampak gempa mengalami kehilangan dokumen karena tertimbun reruntuhan atau rusak saat proses penyelamatan barang.

Muhammad Nuh Al Azhar menyampaikan, Tim Dukcapil juga memastikan data penduduk terdampak bencana dapat digunakan sebagai dasar penanganan.

Salah satu perhatian utama adalah pemanfaatan data BNBA (by-name by-address) yang telah diserahkan kepada Dinas Dukcapil daerah untuk mendata warga terdampak secara lebih akurat.

Selain pencetakan ulang KTP elektronik dan Kartu Keluarga, petugas juga melakukan perekaman perdana KTP elektronik serta penerbitan akta kelahiran dan akta kematian.

“Kami juga memberikan informasi lebih lanjut tentang akses Dashboard SIAK yang secara realtime dapat menyajikan data faktual mengenai kondisi kependudukan yang dinamis di wilayah terdampak,” ujar Nuh.

Tim Dukcapil juga memperkenalkan pemanfaatan aplikasi IKD+ bagi petugas, termasuk untuk aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), pencarian identitas berdasarkan NIK, serta pembacaan microchip pada KTP elektronik.

Penanganan dampak gempa di Flores dilakukan melalui koordinasi sejumlah kementerian dan lembaga.

Pada hari yang sama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti juga berada di wilayah Flores untuk melihat kondisi sekolah terdampak, salah satunya SDK Rowa di Kabupaten Nagekeo.

Pemerintah pusat mengoordinasikan berbagai kebutuhan pemulihan, mulai dari penyediaan tenda darurat, pemulihan fasilitas pendidikan, pendampingan trauma bagi anak-anak, hingga pemulihan dokumen administrasi kependudukan warga.

Pemulihan layanan administrasi kependudukan menjadi salah satu langkah penting agar masyarakat terdampak bencana tetap memiliki akses terhadap bantuan dan layanan publik.

.

.

Reporter : Syamsul Bahri

Editor     : Supriadi Buraerah