BAJAWA, INSERTRAKYAT.com —
Menteri Dalam Negeri (Memendagri), Muhammad Tito Karnavian utus Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) ke Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Tujuan memuliakan layanan administrasi kependudukan warga terdampak gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang terjadi pada 15 Agustus.

Keterangan Kepala Pusat (Kapuspen), Benni Irwan yang diperoleh Insertrakyat.com pada Selasa mengungkap bahwa, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi tiba di Kabupaten Ngada – NTT, sejak Senin (24/8). Di sana Setyabudi bersama timnya memastikan warga yang kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen kependudukan, dapat segera memperoleh layanan penggantian.

Tito Utus Dirjen Dukcapil Pulihkan Layanan Adminduk NTT Pascagempa
Tito Utus Dirjen Dukcapil Pulihkan Layanan Adminduk NTT Pascagempa. (Foto bersama/ Tim Kementerian di NTT)

Kunjungan kerja tersebut berlangsung hingga Kamis (27/8/2026). Langkah itu dilakukan setelah sejumlah dokumen penting warga, seperti KTP elektronik, Kartu Keluarga, dan akta pencatatan sipil, terdampak akibat bencana gempa.

Teguh mengatakan tim Kemendagri membawa peralatan pendukung untuk melakukan perekaman dan pencetakan dokumen kependudukan secara cepat di wilayah terdampak.

Baca Juga :  Tanah Datar dan Semangat Guru Belajar

“Bapak Menteri Dalam Negeri memerintahkan kami turun langsung ke lapangan. Gempa ini tidak hanya merusak tempat tinggal, tetapi juga memusnahkan dokumen-dokumen penting seperti KTP elektronik, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran milik warga,” ujar Teguh.

Menurut dia, penggantian dokumen kependudukan dilakukan tanpa pungutan biaya agar masyarakat dapat kembali mengakses berbagai layanan pemerintahan.

Ada sejumlah lokasi yang telah dikunjungi hingga hari Selasa. Salah satunya di Bajawa, (saat tiba) Teguh langsung melakukan koordinasi dengan Bupati Ngada Raymundus Bena serta Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Ditjen Dukcapil Muhammad Nuh Al Azhar.

Bupati Ngada menyambut langkah cepat pemerintah pusat tersebut. Ia mengatakan dokumen kependudukan menjadi bagian penting dalam proses pemulihan masyarakat setelah bencana.

“KTP-el dan KK itu menjadi syarat utama bagi warga untuk menerima bantuan logistik, layanan kesehatan, hingga rehabilitasi rumah dari pemerintah,” kata Raymundus. Ia menjelaskan, sebagian warga terdampak gempa mengalami kehilangan dokumen karena tertimbun reruntuhan atau rusak saat proses penyelamatan barang.

Baca Juga :  PPATK: Pemberantasan TPPU Bukan Pekerjaan Satu Lembaga

Muhammad Nuh Al Azhar menyampaikan, Tim Dukcapil juga memastikan data penduduk terdampak bencana dapat digunakan sebagai dasar penanganan.

Salah satu perhatian utama adalah pemanfaatan data BNBA (by-name by-address) yang telah diserahkan kepada Dinas Dukcapil daerah untuk mendata warga terdampak secara lebih akurat.

Selain pencetakan ulang KTP elektronik dan Kartu Keluarga, petugas juga melakukan perekaman perdana KTP elektronik serta penerbitan akta kelahiran dan akta kematian.

“Kami juga memberikan informasi lebih lanjut tentang akses Dashboard SIAK yang secara realtime dapat menyajikan data faktual mengenai kondisi kependudukan yang dinamis di wilayah terdampak,” ujar Nuh.

Baca Juga :  WRC Digital Maritim Hub, Aturan Ketat Atasi Bangkai Kapal

Tim Dukcapil juga memperkenalkan pemanfaatan aplikasi IKD+ bagi petugas, termasuk untuk aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), pencarian identitas berdasarkan NIK, serta pembacaan microchip pada KTP elektronik.

Teguh Setyabudi bersama Abdul Mu’ti meninjau penanganan pascagempa Flores di Nusa Tenggara Timur.
Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti saat berada di wilayah terdampak gempa Flores, Nusa Tenggara Timur, dalam rangka penanganan dan pemulihan pascabencana. (Foto Dukcapil). 

Penanganan dampak gempa di Flores dilakukan melalui koordinasi sejumlah kementerian dan lembaga.

Pada hari yang sama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti juga berada di wilayah Flores untuk melihat kondisi sekolah terdampak, salah satunya SDK Rowa di Kabupaten Nagekeo.

Pemerintah pusat mengoordinasikan berbagai kebutuhan pemulihan, mulai dari penyediaan tenda darurat, pemulihan fasilitas pendidikan, pendampingan trauma bagi anak-anak, hingga pemulihan dokumen administrasi kependudukan warga.

Pemulihan layanan administrasi kependudukan menjadi salah satu langkah penting agar masyarakat terdampak bencana tetap memiliki akses terhadap bantuan dan layanan publik.

.

.

Reporter : Syamsul Bahri

Editor     : Supriadi Buraerah

TR Fahsul Falah — InsertRakyat.com
INSERT RAKYATMAJALAH DIGITAL
FEATURE STORY

Birokrasi · Aparatur · Indonesia 2045

BerAKHLAK Menjiwai Birokrasi TR Fahsul Falah Menuju Indonesia Emas 2045

Perjalanan kedinasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, pengembangan kompetensi aparatur, dan nilai dasar ASN dalam kerangka pembangunan nasional.

Cerita TR · Perjalanan Kedinasan

InsertRakyat.com — TR Fahsul Falah menjalani tiga penugasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sepanjang 2018–2022, mulai dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemendagri Regional Bandung, PPSDM Kemendagri Regional Makassar, hingga Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri. Perjalanan kedinasannya kemudian berlanjut ke bidang strategi kebijakan. Saat ini, Oktober 2026, ia menjabat Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik pada Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri.

Pada 2018–2020, TR bertugas sebagai Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional, Pelaksana, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, DPRD, dan Lurah di PPSDM Kemendagri Regional Bandung. Pada 2019, ia mengikuti Training of Facilitator untuk Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Agenda ANEKA. Pada tahun yang sama, ia juga mengikuti pelatihan untuk PNS yang beralih melalui mekanisme inpassing ke jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.

Pada 2020, TR mendapat penugasan sebagai Kepala PPSDM Kemendagri Regional Makassar. Wilayah kerja lembaga tersebut mencakup sepuluh provinsi, yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Salah satu kegiatan pada masa penugasan itu ialah Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan III yang berlangsung pada 15 September hingga 18 Desember 2020 dengan metode blended learning. Pesertanya berasal dari Kabupaten Bone, Bantaeng, dan Bulukumba di Sulawesi Selatan, serta Kabupaten Buton di Sulawesi Tenggara. TR menyampaikan laporan penyelenggaraan pelatihan tersebut.

Pada November 2020, ia juga terlibat dalam evaluasi program dan pembahasan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2021 bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian evaluasi program dan perencanaan anggaran di lingkungan PPSDM Kemendagri Regional Makassar.

Pada 2022, TR mengemban tugas sebagai Sekretaris BPSDM Kemendagri. Penugasan berikutnya membawanya ke BSKDN Kemendagri, tempat ia kini menjabat Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik. Bidang tugas tersebut berkaitan dengan strategi kebijakan pemerintahan dalam urusan kewilayahan, kependudukan, dan pelayanan publik.

Perjalanan kedinasan tersebut berlangsung dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan nasional yang terus berkembang. Sejak kemerdekaan, Indonesia dipimpin oleh presiden dengan agenda, kebijakan, dan tantangan yang berbeda pada setiap masa pemerintahan. Pembangunan nasional berjalan melalui rangkaian keputusan dan program yang dilaksanakan oleh lembaga negara serta aparatur pemerintahan.

Dalam pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2016 di hadapan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Presiden RI ke-7 Joko Widodo menyampaikan penghargaan terhadap kontribusi para presiden terdahulu, yakni Presiden RI ke-1 Soekarno, Presiden RI ke-2 Soeharto, Presiden RI ke-3 B.J. Habibie, Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid, Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam pidato kenegaraan pada 15 Agustus 2025, Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto juga menguraikan kontribusi para pemimpin sebelumnya. Presiden RI ke-1 Soekarno dikaitkan dengan pembentukan Republik Indonesia, upaya mempertahankan keutuhan wilayah, dan integrasi Irian Barat ke dalam NKRI. Pada masa Presiden RI ke-2 Soeharto, agenda pemerintahan mencakup pembangunan ekonomi, swasembada pangan, dan industrialisasi.

Presiden RI ke-3 B.J. Habibie memimpin Indonesia ketika negara menghadapi krisis multidimensi pada 1998, termasuk persoalan stabilitas ekonomi dan pengembangan teknologi. Pada masa Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid, stabilitas nasional serta hubungan antarkelompok masyarakat menjadi bagian dari dinamika pemerintahan. Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri memimpin pada masa pemulihan ekonomi dan penguatan kelembagaan negara, termasuk menjelang pelaksanaan pemilihan presiden secara langsung pada 2004.

Pada masa Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah menangani penyelesaian konflik Aceh dan menghadapi krisis keuangan global. Presiden RI ke-7 Joko Widodo menempatkan pembangunan infrastruktur, hilirisasi, dan penanganan pandemi Covid-19 sebagai bagian penting dari agenda nasional. Sementara itu, Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto mengangkat ketahanan pangan, pembangunan sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan, dan pencapaian Indonesia Emas 2045 sebagai agenda pembangunan.

Pelaksanaan agenda nasional tersebut melibatkan berbagai unsur pemerintahan. Aparatur sipil negara (ASN) menjalankan tugas sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program, pengelolaan administrasi dan anggaran, hingga pelayanan kepada masyarakat. Di tingkat pusat maupun daerah, pekerjaan aparatur menjadi bagian dari proses pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Nilai dasar ASN

Dalam penyelenggaraan tugas tersebut, nilai dasar ASN BerAKHLAK menjadi pedoman perilaku aparatur. Nilai ini ditetapkan melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021. BerAKHLAK mencakup tujuh nilai dasar, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, dengan semboyan “Bangga Melayani Bangsa”.

Berorientasi Pelayanan menekankan pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pelayanan yang sesuai ketentuan. Akuntabel berkaitan dengan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas, penggunaan kewenangan, dan pengelolaan sumber daya. Kompeten menekankan penguasaan pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaan. Harmonis berkaitan dengan penghormatan terhadap perbedaan dan hubungan kerja yang baik.

Loyal berarti memegang teguh Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintahan yang sah sesuai ketentuan. Adaptif berkaitan dengan kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan. Kolaboratif menekankan kerja sama antarpihak dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.

Ketujuh nilai tersebut menjadi bagian dari kerangka perilaku ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan. Penerapannya berkaitan dengan tata cara memberikan pelayanan, mempertanggungjawabkan pekerjaan, meningkatkan kompetensi, menjaga hubungan kerja, memegang teguh ketentuan, menyesuaikan diri dengan perubahan, serta membangun kerja sama.

Dalam perjalanan kedinasan TR Fahsul Falah, penugasan di PPSDM Kemendagri Regional Bandung, PPSDM Kemendagri Regional Makassar, Sekretariat BPSDM Kemendagri, dan BSKDN Kemendagri tercatat dalam rentang tugas yang berbeda. Masing-masing berada pada lingkungan kerja dengan ruang lingkup tanggung jawab yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi aparatur, administrasi kelembagaan, dan strategi kebijakan pemerintahan.

Indonesia Emas 2045 merupakan sasaran pembangunan jangka panjang yang mencakup berbagai bidang, termasuk sumber daya manusia, perekonomian, tata kelola pemerintahan, dan pelayanan publik. Pencapaiannya melibatkan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, dunia usaha, dan masyarakat. Dalam lingkup pemerintahan, ASN menjalankan tugas sesuai kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawabnya.

Nilai dasar BerAKHLAK menjadi salah satu pedoman bagi ASN dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut. Semboyan “Bangga Melayani Bangsa” melekat pada agenda penguatan budaya kerja aparatur, sedangkan pelaksanaan tugas sehari-hari berlangsung melalui prosedur, program, koordinasi, dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan. Dalam kerangka pembangunan menuju Indonesia Emas 2045, birokrasi menjadi bagian dari pelaksanaan agenda nasional melalui pekerjaan aparatur di setiap tingkat pemerintahan.

Penulis: Muhammad Subhan

Editor: Supriadi buraerah

INSERT RAKYATMAJALAH DIGITAL · MOBILE EDITION

Literasi

Bilik Elipsis | InsertRakyat.com

Bilik Elipsis

Sastra, sajak, cerita, dan apresiasi karya.

Karya Pilihan

Ruang Sastra