Kemendagri Minta Daerah Segera Intervensi Kenaikan Harga Beras

JAKARTA, InsertRakyat.com — Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) segera menangani kenaikan harga beras di sejumlah wilayah untuk mencegah tekanan terhadap inflasi dan beban masyarakat.

Tomsi menyampaikan hal itu saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Menurut Tomsi, beras memiliki pengaruh besar terhadap inflasi karena menjadi kebutuhan pangan utama masyarakat. Karena itu, kenaikan harga beras perlu ditangani sejak muncul indikasi peningkatan, bukan setelah harga naik terlalu tinggi.

“Beras ini besar sekali. Jadi kalau sedikit saja kenaikan harga beras mengenai inflasi kita naik, karena semua makan beras,” ujar Tomsi.

Tomsi menyoroti kenaikan harga beras di Kabupaten Bone Bolango yang mencapai sekitar 13 persen dan Kabupaten Pohuwato yang mendekati 10 persen. Ia meminta pemerintah daerah dan TPID mengecek langsung kondisi pasar, ketersediaan pasokan, serta faktor yang menyebabkan kenaikan harga.

Khusus Bone Bolango, Tomsi meminta Perum Bulog berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk segera melakukan operasi pasar. Menurut dia, intervensi diperlukan agar kenaikan harga tidak semakin membebani masyarakat.

“Jadi tidak boleh sedikit pun ada kenaikan harga beras dengan stok kita yang banyak,” kata Tomsi.

Ia juga meminta TPID tidak menunggu kenaikan harga mencapai tingkat tinggi sebelum mengambil tindakan. Pemantauan pasar perlu dilakukan secara aktif agar pemerintah dapat merespons perubahan harga sejak awal.

“Jangan nunggu naik dulu baru kita berbuat. Itulah gunanya supaya jangan sempat naik,” ujarnya.

Selain Bone Bolango dan Pohuwato, daerah lain yang mengalami kenaikan harga beras diminta melakukan pengecekan langsung ke pasar. TPID juga diminta memperkuat koordinasi dengan Perum Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS), dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Tomsi menyebut ketersediaan stok beras nasional dapat digunakan untuk membantu menjaga stabilitas harga. Ia menyatakan stok beras berada di kisaran 5,7 juta ton dan menyebut angka tersebut sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah.

“Beras kita banyak, hampir 5,7 juta ton, terbanyak sepanjang sejarah. Kalau sampai naik, apalagi naiknya tinggi, ini berarti kesalahan ada pada kita,” tandasnya.

Data BPS yang disampaikan dalam rapat tersebut menunjukkan kenaikan harga beras dapat memberikan tekanan terhadap inflasi. Pada September 2023, inflasi beras tercatat 5,61 persen. Kondisi itu antara lain dipengaruhi musim kering dan curah hujan yang sangat rendah. Pada Februari 2024, inflasi beras tercatat 5,32 persen.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono juga menyampaikan jumlah kabupaten/kota yang mengalami peningkatan harga beras bertambah dibandingkan pekan sebelumnya. Jumlahnya naik dari 106 kabupaten/kota menjadi 120 kabupaten/kota.

“Jika dibandingkan dengan minggu lalu jumlah kabupaten/kota yang mengalami peningkatan harganya, yaitu 106 kabupaten/kota, sekarang menjadi 120 kabupaten/kota,” kata Ateng.

Rapat koordinasi tersebut diikuti perwakilan BPS, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Satgas Pangan Polri, Kejaksaan, serta jajaran pemerintah daerah dari seluruh Indonesia. Koordinasi lintas lembaga menjadi bagian dari pemantauan perkembangan harga dan pengendalian inflasi daerah.

Untuk masyarakat, perkembangan harga beras perlu dipantau karena komoditas tersebut merupakan kebutuhan pangan utama sekaligus salah satu komponen yang dapat memengaruhi tekanan inflasi. Pemerintah daerah dan TPID menjadi pihak yang diharapkan segera memastikan kondisi pasokan dan harga di wilayah masing-masing.

Langkah berikutnya bergantung pada hasil pemantauan daerah, termasuk koordinasi dengan Bulog dan keputusan intervensi apabila ditemukan kenaikan harga yang memerlukan penanganan.

.

Reporter: Syamsul. Editor: Supriadi Buraerah. Ikuti terus perkembangan berita InsertRakyat.com. Dapatkan informasi terbaru melalui saluran WhatsApp resmi InsertRakyat.com dan ikuti media sosial resmi kami untuk mengikuti perkembangan berita berikutnya.