LPKAN Serukan Integritas Aparatur Jelang 81 Tahun Kemerdekaan

JAKARTA, InsertRakyat.com — Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Indonesia (LPKAN) menyerukan penguatan integritas aparatur negara menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan RI. LPKAN meminta aparatur bekerja maksimal, mengutamakan kepentingan rakyat, dan memperkuat tata kelola pemerintahan.

Dewan Pimpinan Pusat LPKAN Indonesia menyampaikan seruan tersebut di Jakarta pada 15 Agustus 2026. Ketua Umum DPP LPKAN Indonesia R. Mohammad Ali didampingi Sekretaris Jenderal Abdul Rasyid menyatakan kemerdekaan perlu tercermin melalui kesejahteraan rakyat dan kedaulatan bangsa.

Menurut R. Mohammad Ali, masyarakat membutuhkan kinerja aparatur negara. Ia menilai pejabat harus hadir melayani kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi atau kelompok.

LPKAN kemudian mengusulkan empat agenda kebangsaan. Agenda itu mencakup penguatan pengabdian, integritas tata kelola, kedaulatan ekonomi rakyat, serta persatuan dan kedaulatan ideologi.

Pada agenda integritas, LPKAN mendorong pemberantasan korupsi, pungutan liar, dan penyalahgunaan kewenangan. Lembaga tersebut juga menyerukan penguatan pengawasan internal, sistem merit dalam rekrutmen, serta keterbukaan anggaran.

Dalam bidang ekonomi, LPKAN mendorong perlindungan terhadap UMKM, petani, nelayan, dan buruh. LPKAN juga menyerukan penguatan produk dalam negeri, pengendalian ketergantungan impor, serta keterjangkauan harga pangan, energi, dan pendidikan.

LPKAN turut meminta pemerataan pembangunan hingga desa, wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar serta Indonesia Timur. Abdul Rasyid menyatakan negara perlu hadir ketika masyarakat menghadapi persoalan lapangan kerja dan kebutuhan pokok.

Selain itu, LPKAN mengajak aparatur menjaga persatuan di tengah polarisasi dan disinformasi. Aparatur disebut perlu menjadi teladan dalam menjaga nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

DPP LPKAN juga mengajak jajaran organisasi di 38 provinsi serta kabupaten/kota memperkuat pengawasan berbasis data. R. Mohammad Ali menyebut pengawasan diarahkan untuk memastikan kebijakan, program, dan penggunaan anggaran memberikan manfaat bagi masyarakat.

LPKAN menyatakan posisinya sebagai lembaga pengawas sekaligus mitra strategis pemerintah. Organisasi tersebut menyebut pengawasan dilakukan secara kritis dan konstruktif, dengan tujuan mengawal kinerja aparatur serta manfaat pembangunan.

Menjelang usia 81 tahun kemerdekaan Indonesia, LPKAN mengaitkan pengabdian aparatur dengan kerja positif. Seruan tersebut mencakup pelayanan profesional, integritas dalam jabatan, perlawanan terhadap korupsi, penggunaan produk dalam negeri, dan penjagaan persatuan.

Penulis : Redho Fitri yadi

Editor   : Muhammad Subhan