JAKARTA, INSERTRAKYAT.COM, — Ancaman cuaca ekstrem kembali membayangi sejumlah wilayah di Provinsi Aceh pada 14–16 November 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan potensi hujan lebat hingga sangat lebat yang disertai petir dan angin kencang akibat pengaruh dua bibit siklon tropis yang terpantau di sekitar wilayah Indonesia.
Dua bibit siklon tersebut masing-masing berkode 92B di Teluk Benggala dan 96S di Samudra Hindia barat Sumatra. Keberadaan kedua sistem cuaca itu berpotensi meningkatkan intensitas hujan di sejumlah daerah, sehingga masyarakat dan pemerintah daerah perlu mengantisipasi kemungkinan banjir maupun tanah longsor.
Berdasarkan prakiraan BMKG, hujan lebat hingga sangat lebat disertai petir dan angin kencang berpotensi melanda Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Gayo Lues, Aceh Singkil, Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, Nagan Raya, dan Subulussalam.
Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Utara, Banda Aceh, Langsa, Pidie, Pidie Jaya, dan Simeulue.
Merespons peringatan tersebut, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera meminta pemerintah daerah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan bencana hidrometeorologi.
Tito meminta seluruh unsur penanggulangan bencana, mulai dari pemerintah kabupaten dan kota, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemadam kebakaran, fasilitas kesehatan hingga penyedia logistik, memastikan kesiapan personel dan kebutuhan darurat.
“Para bupati dan wali kota di wilayah yang berpotensi terdampak perlu diberi tahu. BPBD provinsi, pemadam kebakaran, fasilitas kesehatan, dan logistik Bulog agar siaga tanpa memicu kegaduhan dan keresahan masyarakat,” pesannya melalui keterangan tertulis, Minggu (15/11/2026).
Ia juga mengimbau masyarakat tetap tenang, tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, serta mengikuti perkembangan cuaca dan arahan resmi instansi berwenang.
Ancaman Banjir Susulan Masih Membayangi
Peringatan cuaca ekstrem tersebut memiliki arti penting karena sejumlah wilayah di Sumatera masih menghadapi persoalan pemulihan pascabencana banjir dan tanah longsor pada November 2025.
Tito sebelumnya mengungkapkan, sebanyak 41 kejadian banjir susulan, termasuk tanah longsor, telah terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sepanjang April hingga Oktober 2026.
Rentetan kejadian itu menjadi perhatian pemerintah, terutama terkait kondisi sungai yang mengalami kerusakan dan pendangkalan serta kapasitas infrastruktur pengendali banjir di daerah terdampak.
Dalam Rapat Terbatas mengenai Antisipasi Bencana Alam di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026), Tito menyampaikan bahwa Presiden memerintahkan percepatan normalisasi sungai sebagai salah satu langkah utama mengurangi risiko banjir.
“Oleh karena itulah bahwa Presiden memberikan perintah untuk segera menormalisasi sungai, itu perintah paling utama. Sungai ini, jumlahnya ada 137 yang terdampak [di tiga provinsi],” ujarnya.
Pelaksanaan normalisasi akan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebagai unsur utama, dengan dukungan pemerintah daerah, TNI, Polri, dan pihak terkait lainnya. Pemerintah daerah juga didorong memanfaatkan anggaran yang telah dialokasikan untuk mempercepat pengerukan dan normalisasi sungai serta memperkuat tanggul di wilayah masing-masing.
Selain pembenahan infrastruktur sungai, pemerintah juga menyiapkan operasi modifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi untuk mengurangi potensi hujan di kawasan rawan bencana.
“Prinsip dasarnya kita berupaya mencegah. Jangan sampai ada hujan di sana (daerah terdampak) dengan operasi modifikasi cuaca. Kalaupun ada [curahnya] minimal,” jelas Tito.
Banjir Susulan Genangi Permukiman Aceh Tamiang
Gambaran risiko tersebut terlihat di Kabupaten Aceh Tamiang. Banjir susulan telah menggenangi sejumlah permukiman warga, termasuk kawasan hunian sementara yang ditempati masyarakat terdampak bencana sebelumnya.
Dalam kunjungan lapangan pada Sabtu (14/11/2026), Tim Satgas PRR bersama pemerintah daerah meninjau Desa Balai, Kecamatan Bendahara, serta hunian sementara (huntara) di Desa Tanjung Semantok dan Bukit Rata.
Di Desa Balai, banjir yang terjadi sejak Kamis (12/11/2026) menggenangi permukiman dengan ketinggian air sekitar 0,5 hingga 1,5 meter. Sementara itu, di kedua lokasi huntara, air sempat memasuki rumah warga dengan ketinggian sekitar 30–40 sentimeter.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kawasan permukiman dan hunian sementara masih menghadapi risiko genangan ketika curah hujan meningkat. Karena itu, pemantauan kondisi lapangan dan kesiapan penanganan darurat menjadi bagian penting dalam melindungi warga.
Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang terus memantau perkembangan banjir sekaligus mengkaji kemungkinan penetapan status darurat bencana.
Tito juga mengingatkan pemerintah daerah agar memastikan ketersediaan sarana, prasarana, personel, dan kebutuhan logistik apabila banjir kembali meluas. Jika bencana susulan menimbulkan dampak yang signifikan, pemerintah daerah dapat menetapkan kembali status tanggap darurat sesuai ketentuan yang berlaku.
Penetapan status tersebut memungkinkan pemerintah mempercepat mobilisasi sumber daya, penggunaan anggaran penanganan darurat, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak.
Di tengah ancaman cuaca ekstrem, kesiapsiagaan tidak cukup berhenti pada peringatan dini. Informasi yang cepat, koordinasi antarlembaga, kesiapan infrastruktur, dan kemampuan merespons kondisi warga di lapangan menjadi unsur penting untuk mengurangi risiko bencana.
Bagi masyarakat Aceh yang masih menjalani pemulihan pascabencana, langkah pencegahan dan penanganan yang tepat waktu diperlukan agar hujan berikutnya tidak kembali memperbesar beban kehidupan warga.
Jurnalis: Mhd Iqbal
Editor: Supriadi Buraerah
