KEKUASAAN memiliki perjalanan, jabatan mempunyai batas, dan sejarah menyimpan cerita tentang bagaimana sebuah negara mengatur kepemimpinannya. Di Indonesia, perjalanan itu dapat dibaca melalui dua jabatan yang selalu berdampingan dalam pemerintahan: Presiden dan Wakil Presiden. Keduanya berada dalam satu pasangan kepemimpinan, tetapi mempunyai kedudukan, kewenangan, serta tanggung jawab konstitusional yang tidak sepenuhnya sama.
Wakil Presiden, atau lazim disingkat Wapres, sering hadir dalam pemberitaan sebagai pendamping Presiden. Namanya disebut ketika mendampingi kunjungan kerja, menghadiri pertemuan kenegaraan, menerima delegasi, atau menyampaikan keterangan pemerintah. Namun, jabatan ini mempunyai kedudukan lebih mendasar daripada sekadar posisi pendamping. Konstitusi menempatkan Wakil Presiden sebagai bagian dari susunan kekuasaan pemerintahan sekaligus pejabat yang disiapkan untuk menggantikan Presiden apabila terjadi keadaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar.
Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Ayat (2) kemudian menyebutkan bahwa dalam menjalankan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Rumusan tersebut membentuk hubungan konstitusional antara kedua jabatan: Presiden memegang kekuasaan pemerintahan, sedangkan Wakil Presiden membantu pelaksanaan kewajiban Presiden sesuai pembagian tugas dan penugasan dalam pemerintahan.
Kedudukan itu juga memiliki arti penting dalam kesinambungan negara. Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya selama masa jabatan, Wakil Presiden menggantikannya sampai akhir masa jabatan. Dengan demikian, keberadaan Wapres bukan ornamen dalam struktur pemerintahan. Jabatan tersebut menjadi bagian dari mekanisme konstitusional untuk menjaga agar roda kepemimpinan negara tidak kehilangan arah ketika jabatan Presiden mengalami kekosongan.
Untuk memahami mengapa jabatan ini memiliki kedudukan demikian, perjalanan sejarahnya perlu ditelusuri sejak republik masih berada di ambang pembentukan. Pada 18 Agustus 1945, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan UUD 1945 serta memilih Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Republik yang baru lahir itu segera membangun perangkat kenegaraan, sementara kemerdekaannya masih menghadapi ancaman dan belum memperoleh pengakuan kedaulatan dari Belanda.
Mohammad Hatta menjadi Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Ia mendampingi Soekarno dalam masa ketika negara sedang menyusun dasar pemerintahan, mempertahankan kemerdekaan, dan mencari pengakuan internasional. Akan tetapi, susunan ketatanegaraan pada masa awal republik tidak berjalan dalam satu pola yang sepenuhnya tetap. Pada November 1945, praktik pemerintahan bergerak ke arah parlementer dengan tampilnya Sutan Sjahrir sebagai perdana menteri. Perubahan praktik tersebut membuat jalannya pemerintahan sehari-hari tidak hanya bertumpu pada Presiden dan Wakil Presiden, tetapi juga melibatkan kabinet yang bertanggung jawab secara politik dalam sistem parlementer.
Perjalanan konstitusi kemudian memasuki babak baru ketika Republik Indonesia Serikat (RIS) berdiri pada 27 Desember 1949. Bentuk negara berubah menjadi federal, dengan Soekarno menjabat Presiden RIS dan Mohammad Hatta menjadi perdana menteri. Dalam susunan ini, Hatta tidak menjabat sebagai Wakil Presiden. Perbedaan tersebut penting dicatat karena nama dan jabatan seseorang dalam sejarah pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari konstitusi yang berlaku pada masanya.
Umur RIS tidak berlangsung lama. Pada 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dan memberlakukan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Sistem pemerintahan parlementer kembali menjadi landasan praktik ketatanegaraan. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara, sedangkan pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh perdana menteri bersama kabinet. Dalam susunan tersebut, jabatan Wakil Presiden tidak diisi. Mohammad Hatta telah mengakhiri masa jabatannya pada 1956, sementara pergantian sistem pemerintahan membuat posisi Wapres tidak menjadi bagian dari struktur pemerintahan yang berjalan saat itu.
Kebuntuan Konstituante dalam menyusun undang-undang dasar baru membawa Indonesia ke persimpangan politik berikutnya. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang menyatakan pembubaran Konstituante dan pemberlakuan kembali UUD 1945, sekaligus menyatakan UUDS 1950 tidak berlaku lagi. Sejak itu, sistem pemerintahan kembali menggunakan kerangka presidensial sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
Masa Demokrasi Terpimpin kemudian membawa perubahan besar dalam praktik kekuasaan. Kedudukan Presiden semakin dominan dalam penyelenggaraan negara. Melalui Ketetapan MPRS Nomor III/MPRS/1963, Soekarno ditetapkan sebagai Presiden seumur hidup. Sementara itu, jabatan Wakil Presiden tetap kosong setelah Hatta mengundurkan diri pada 1956. Kekosongan tersebut berlangsung hingga pergantian kepemimpinan pada masa berikutnya.
Peralihan kekuasaan setelah peristiwa politik 1965 berlangsung melalui rangkaian keputusan dan perubahan kelembagaan. Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Supersemar menjadi salah satu dokumen penting dalam proses tersebut. Pada 1967, MPRS mencabut kekuasaan pemerintahan Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat Presiden. Setahun kemudian, pada 1968, Soeharto ditetapkan sebagai Presiden Republik Indonesia.
Pada masa pemerintahan Soeharto, jabatan Wakil Presiden kembali diisi. Sri Sultan Hamengkubuwana IX menjabat Wapres pada 1973–1978, disusul Adam Malik pada 1978–1983. Setelah itu, posisi tersebut dijalankan Umar Wirahadikusumah pada 1983–1988, Sudharmono pada 1988–1993, dan Try Sutrisno pada 1993–1998. Setiap pasangan kepemimpinan bekerja dalam lingkungan politik dan pemerintahan yang memiliki karakter tersendiri, dengan Presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif.
Tahun 1998 menjadi titik perubahan besar dalam sejarah politik Indonesia. Gelombang demonstrasi mahasiswa dan masyarakat, krisis ekonomi, serta tekanan politik mengakhiri pemerintahan Soeharto. Pada 21 Mei 1998, Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan Presiden. Wakil Presiden B.J. Habibie kemudian menggantikannya berdasarkan ketentuan Pasal 8 UUD 1945 yang berlaku saat itu.
Peristiwa tersebut menandainya (fungsi;) konstitusional jabatan Wakil Presiden dalam pergantian kepemimpinan. Habibie tidak memperoleh jabatan Presiden melalui pemilihan umum langsung, melainkan melanjutkan sisa masa pemerintahan setelah Presiden sebelumnya berhenti. Ia memimpin Indonesia dalam masa transisi yang ditandai pembukaan ruang politik, perubahan kelembagaan, dan penyelenggaraan Pemilu 1999.
Hasil Pemilu 1999 membawa Abdurrahman Wahid ke kursi Presiden melalui pemilihan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Wakil Presiden. Namun, perjalanan pemerintahan kembali mengalami pergantian ketika MPR memberhentikan Abdurrahman Wahid pada 2001. Megawati kemudian menggantikannya sebagai Presiden, sedangkan Hamzah Haz terpilih menjadi Wakil Presiden untuk mendampingi sisa masa jabatan tersebut.
Perubahan politik pada penghujung 1990-an tidak berhenti pada pergantian orang di kursi kepemimpinan. Reformasi juga mendorong pembenahan aturan dasar negara. MPR melakukan empat tahap perubahan UUD 1945 pada 1999, 2000, 2001, dan 2002. Rangkaian perubahan itu mengubah desain hubungan antarlembaga negara, memperjelas pembatasan kekuasaan, serta menata kembali mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
