JAKARTA – Ketua Umum Mahasiswa Pemuda Aceh Serantau, Rifqi Maulana, mengapresiasi langkah Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem yang menemui Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/11/2026). Ia menilai pertemuan tersebut membuka ruang komunikasi langsung untuk memperjuangkan sejumlah kepentingan strategis masyarakat Aceh.
Agenda yang dibahas mencakup keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus), penyelesaian persoalan Bendera Aceh, kepastian status tanah wakaf Blang Padang, hingga tindak lanjut sejumlah kebijakan terkait pembangunan dan perdamaian Aceh.
Menurut Rifqi, komunikasi langsung antara Gubernur Aceh dan Presiden menjadi langkah penting untuk menyampaikan aspirasi daerah kepada pemerintah pusat.
“Langkah Mualem menemui Presiden Prabowo patut diapresiasi. Ini merupakan bentuk ikhtiar dan komunikasi politik untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Aceh, khususnya menyangkut masa depan pembangunan, kekhususan, dan kesejahteraan rakyat,” ujar Rifqi.
Dalam pertemuan tersebut, Mualem didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Staf Khusus Gubernur Aceh Teuku Irsyadi.
Selain membahas keberlanjutan Dana Otsus, pertemuan itu turut menyoroti penyelesaian dan kepastian hukum mengenai Bendera Aceh serta status tanah wakaf Blang Padang.
Sejumlah agenda lain juga masuk dalam pembahasan, antara lain tindak lanjut surat kepresidenan tahun 2017 terkait PATNA, percepatan tindak lanjut keputusan mengenai Blok Rantau, serta usulan pembentukan dana abadi bagi mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Rifqi menilai setiap agenda tersebut berkaitan dengan keberlanjutan pembangunan, kepastian hukum, dan penguatan perdamaian di Aceh. Karena itu, ia berharap pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap seluruh persoalan tersebut melalui kebijakan yang terukur.
Ia secara khusus menyoroti keberlanjutan Dana Otsus. Menurutnya, pemerintah pusat perlu memberikan kepastian kebijakan, sementara pemerintah daerah harus memastikan pengelolaan anggaran berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
“Keberlanjutan Dana Otsus bukan hanya persoalan anggaran, tetapi juga menyangkut komitmen pembangunan dan pemenuhan kekhususan Aceh. Karena itu, kami berharap ada kepastian kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Mengenai Bendera Aceh dan tanah wakaf Blang Padang, Rifqi berharap pemerintah mengutamakan dialog, kepastian hukum, serta penghormatan terhadap kekhususan Aceh dalam mencari penyelesaian.
Ia juga meminta pemerintah mengkaji usulan dana abadi bagi mantan kombatan GAM melalui mekanisme hukum dan tata kelola yang akuntabel. Menurutnya, upaya menjaga perdamaian perlu berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Rifqi turut menyambut baik keterangan Mualem mengenai respons positif Presiden Prabowo terhadap sejumlah usulan dalam pertemuan tersebut. Namun, ia berharap respons itu segera diikuti langkah konkret dari kementerian dan lembaga terkait.
“Harapan kami, pertemuan ini tidak berhenti pada komunikasi dan pembahasan semata. Harus ada tindak lanjut yang jelas agar berbagai persoalan strategis Aceh mendapatkan penyelesaian. Ini menyangkut masa depan generasi Aceh,” ungkapnya.
Rifqi juga mengajak masyarakat dan generasi muda Aceh mengawal seluruh agenda tersebut secara kritis, objektif, dan konstruktif. Ia berharap komunikasi antara Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat terus terjaga agar berbagai persoalan daerah memperoleh penyelesaian.
“Sudah saatnya seluruh elemen bersatu mengawal kepentingan Aceh. Kita berharap hubungan baik Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat semakin kuat sehingga Aceh semakin maju, damai, dan sejahtera,” tutup Rifqi Maulana yang juga Jurnalis InsertRakyat.com.
Baca Juga: Jurnalis InsertRakyat.com Raih Juara Dalam Lomba Menulis Artikel Kementerian Koperasi RI
Berita Terkait: PERMAHI Bahas Tata Kelola AI Bareng InsertRakyat.com dan Wakil Menteri Komdigi
Penulis: Muhammad Subhan
Editor: Zamroni
