JAKARTA, INSERTRAKYAT.COM, — Dalam keterangan pria kelahiran Bulukumba, Ahmad kepada InsertRakyat.com (4/11/2026) pagi, ia mengemukakan bahwa, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, memiliki tantangan geografis dan operasional yang menuntut kesiapsiagaan tinggi dalam penanganan keadaan darurat. Kebakaran permukiman, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), akses menuju titik api yang sulit, hingga keterbatasan komunikasi di wilayah tertentu memperlihatkan bahwa perlindungan masyarakat membutuhkan lebih dari (sekadar) armada dan personel.
Di balik setiap laporan kedaruratan, terdapat rangkaian informasi yang menentukan kecepatan respons; lokasi kejadian, tingkat risiko, kondisi lingkungan, kebutuhan sumber daya, posisi petugas, hingga perkembangan penanganan. Ketika informasi itu tersebar dan tidak terhubung, koordinasi dapat menghadapi hambatan. Sebaliknya, data yang terintegrasi membuka peluang bagi pemerintah untuk mengambil keputusan secara lebih presisi.
Persoalan inilah yang menjadi salah satu landasan pengembangan inovasi SIPAMANDAQ Kabupaten Polewali Mandar. Tim yang mengusung SIAGA Polman dan SINERGI Trantibumlinmas tersebut berhasil melewati kurasi awal dan masuk dalam daftar 100 tim terbaik GovTechAthon 2026 di Jakarta.
SIPAMANDAQ menjadi satu-satunya tim yang mewakili Provinsi Sulawesi Barat dalam ajang tersebut. Capaian ini membawa gagasan transformasi digital pelayanan publik dari Polewali Mandar ke panggung inovasi teknologi pemerintahan tingkat nasional.
Inovasi tersebut berangkat dari kebutuhan operasional yang dihadapi petugas dalam melindungi masyarakat. Pengalaman lapangan menjadi bahan untuk merancang tata kelola informasi yang lebih sistematis, responsif, dan berbasis bukti.
Pada September 2026, InsertRakyat.com secara aktif memberitakan penanganan 11 titik kebakaran oleh petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Polewali Mandar dalam rangkaian kejadian yang berlangsung lebih dari 16 jam. Titik api tersebar di sejumlah wilayah, mulai dari lahan produktif, lereng bukit, hutan, perkebunan sawit, hingga kawasan yang berdekatan dengan permukiman.
Petugas harus bergerak dari satu lokasi ke lokasi lain dengan menghadapi medan terjal, perubahan arah angin, serta bara yang kembali menyala. Situasi tersebut memperlihatkan kompleksitas operasi pemadaman yang memerlukan pembaruan informasi secara berkesinambungan.
Dalam manajemen kedaruratan, informasi mengenai koordinat titik api, luas area terdampak, akses menuju lokasi, ketersediaan air, kebutuhan personel, dan perkembangan operasi menjadi bagian penting dari situational awareness atau kesadaran situasional. Informasi tersebut membantu petugas memahami kondisi secara menyeluruh sebelum menentukan langkah operasional.
Tantangan serupa terlihat dalam penanganan karhutla yang dibahas pada rapat Satuan Tugas Karhutla Provinsi Sulawesi Barat, 28 Agustus 2026. Dalam pertemuan tersebut, Kepala UPTD Pemadam Kebakaran Polewali Mandar, Imran, S.IP., M.M., memaparkan keterbatasan peralatan, medan berat, panjang selang yang belum menjangkau titik api, serta tidak tersedianya jaringan komunikasi di beberapa lokasi kejadian.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa sistem informasi kedaruratan harus mempertimbangkan realitas geografis dan infrastruktur komunikasi. Digitalisasi tidak cukup hanya menyediakan aplikasi pelaporan. Sistem juga perlu memiliki rancangan operasional yang sesuai dengan kemampuan jaringan, pola kerja petugas, dan karakteristik wilayah.
Pada 17–18 Juli 2026, InsertRakyat.com juga memberitakan empat kejadian kebakaran yang ditangani Regu B Damkar Polman dalam waktu kurang dari 24 jam. Peristiwa tersebut meliputi kebakaran dua rumah di kawasan Gaspol, lahan di Galeso, kendaraan di sekitar SPBU Sarampu, serta toko di kawasan Pasar Terminal Lama.
Rangkaian kejadian itu memiliki variasi risiko yang harus dihadapi petugas. Setiap lokasi membutuhkan penilaian situasi, penentuan prioritas, dukungan sarana, dan koordinasi sesuai karakteristik insiden. Dalam perspektif manajemen risiko, kecepatan memperoleh informasi awal dan ketepatan mengalokasikan sumber daya dapat memengaruhi efektivitas penanganan.
Tiga gambaran lapangan tersebut memberikan konteks [konkret] bagi pengembangan SIPAMANDAQ. Inovasi ini dirancang untuk menghubungkan laporan kedaruratan dengan sistem operasional serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pemerintah daerah.
SIAGA Polman dan SINERGI Trantibumlinmas dikembangkan sebagai ekosistem digital kesiapsiagaan dan Satu Data Ketenteraman, Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas). Ruang lingkupnya mencakup laporan kebakaran, karhutla, evakuasi, dan gangguan ketenteraman umum.
Gagasan utamanya terletak pada integrasi alur informasi. Laporan masyarakat diarahkan agar dapat terhubung dengan pengelolaan data dan kebutuhan operasional perangkat daerah. Dengan pendekatan tersebut, informasi tidak berhenti sebagai catatan kejadian, tetapi dapat menjadi bahan koordinasi, pemetaan kebutuhan, evaluasi pelayanan, dan perumusan kebijakan.
Dalam ekosistem pemerintahan digital, konsep ini berkaitan dengan interoperabilitas, yakni kemampuan berbagai sistem untuk bertukar dan menggunakan data secara terstruktur. Interoperabilitas memungkinkan informasi dari satu proses pelayanan mendukung proses lain tanpa harus terus-menerus dikelola secara terpisah.
Pengelolaan data juga membutuhkan standar yang konsisten, metadata yang memadai, pembagian kewenangan akses, serta mekanisme validasi. Tanpa tata kelola tersebut, integrasi berisiko menghasilkan data ganda, informasi yang tidak seragam, atau kesulitan dalam menelusuri riwayat penanganan.
Jika dirancang dan diterapkan secara tepat, sistem seperti ini dapat mendukung analisis spasial untuk mengenali sebaran kejadian, mengidentifikasi wilayah berisiko, serta membaca pola kedaruratan berdasarkan waktu dan lokasi. Pemerintah juga dapat mengembangkan evaluasi berbasis indikator, seperti waktu respons, kebutuhan armada, frekuensi kejadian, dan cakupan pelayanan.
Pengembangan gagasan tersebut membawa tim SIPAMANDAQ mengikuti lokakarya GovTechAthon pada Senin, 2 November 2026. Dalam kegiatan itu, tim memperoleh skema replikasi City Data Platform (CDP) dari Unit Pengelola Jakarta Smart City (JSC), Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.
Kesempatan tersebut membuka ruang pembelajaran bagi Polewali Mandar untuk mengadaptasi pendekatan pengelolaan data perkotaan yang terstruktur. Melalui replikasi, pemerintah daerah dapat mempelajari arsitektur pengelolaan informasi, pola integrasi data, serta pemanfaatannya dalam mendukung pelayanan publik.
Namun, replikasi teknologi membutuhkan proses adaptasi kelembagaan dan teknis. Kondisi Polewali Mandar tidak dapat disamakan begitu saja dengan wilayah perkotaan yang memiliki karakteristik infrastruktur berbeda. Ketersediaan jaringan, kapasitas perangkat, kompetensi operator, kesiapan organisasi, dan kebutuhan masyarakat harus menjadi parameter dalam penyusunan sistem.
Aspek keamanan siber dan perlindungan data pribadi juga perlu masuk dalam desain pengembangan. Laporan kedaruratan dapat memuat identitas pelapor, alamat, koordinat lokasi, serta informasi lain yang perlu dilindungi. Karena itu, tata kelola akses, keamanan penyimpanan, pencatatan aktivitas pengguna, dan pengelolaan siklus hidup data perlu dirancang secara bertanggung jawab.
Di balik gagasan tersebut terdapat kolaborasi aparatur lintas perangkat daerah. Tim SIPAMANDAQ diperkuat tiga ASN calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Polewali Mandar.
Mereka adalah Ahmad Robbani dan Andi Annissa yang bertugas sebagai Pemadam Kebakaran Pemula, serta Abd. Rahmat N yang bertugas sebagai Polisi Pamong Praja Pemula. Ketiganya bekerja bersama Eko Surya Alamsyah, S.Sos., Analis Masalah Sosial Bapperida Polewali Mandar, yang bertindak sebagai penanggung jawab tim.
Komposisi tersebut mempertemukan pengetahuan praktis dari lini operasional dengan perspektif analisis masalah sosial dan perencanaan pembangunan. Kolaborasi ini penting karena inovasi pelayanan publik membutuhkan pemahaman terhadap persoalan, bukan hanya kecakapan menggunakan teknologi.
Petugas yang berhadapan langsung dengan keadaan darurat memiliki pengalaman mengenai hambatan lapangan. Sementara itu, perspektif perencanaan membantu menerjemahkan pengalaman tersebut menjadi rancangan program, indikator kinerja, dan kebutuhan pengembangan sistem.
Kepala Bidang Damkar dan Penyelamatan Dinas Satpol PP Damkar Polewali Mandar, Imran, S.IP., M.M., menyampaikan apresiasi atas kontribusi para CPNS tersebut.
“Kami sangat bangga dan mengapresiasi kerja keras dua ASN CPNS Damkar kami, Ahmad Robbani dan Andi Annissa, serta CPNS Satpol PP, Abd. Rahmat N. Dedikasi mereka dalam tim SIPAMANDAQ tidak hanya mengharumkan nama Dinas Satpol PP Damkar dan OPD Pemkab Polewali Mandar, tetapi juga membawa nama harum Provinsi Sulawesi Barat di tingkat nasional. Ini membuktikan bahwa ASN muda kita memiliki kapasitas inovasi yang mampu bersaing di panggung GovTechAthon Jakarta Smart City,” tegas Imran.
Sementara itu, Eko Surya Alamsyah menyampaikan bahwa keberhasilan melewati kurasi dan mengikuti lokakarya GovTechAthon memberikan kesempatan bagi Polewali Mandar untuk mempelajari serta mengadaptasi City Data Platform dari Jakarta Smart City.
“Keberhasilan menembus babak kurasi dan mengikuti lokakarya GovTechAthon memberikan kesempatan berharga bagi Kabupaten Polewali Mandar untuk mengadopsi City Data Platform (CDP) dari Jakarta Smart City. Melalui replikasi ini, gagasan SIAGA Polman & SINERGI Trantibumlinmas diharapkan mampu berintegrasi ke dalam ekosistem pengelolaan data kota yang transparan, terstruktur, dan akuntabel, sehingga laporan kedaruratan warga dapat direspon lebih cepat sekaligus mendukung pengambilan kebijakan berbasis data di Polewali Mandar,” ungkap Eko.
Harapan tersebut memerlukan tahapan implementasi yang terukur. Pemerintah daerah perlu mematangkan desain sistem, menyiapkan infrastruktur, meningkatkan kapasitas operator, membangun prosedur kerja, dan memastikan integrasi antarlembaga berjalan sesuai kewenangan.
Evaluasi juga harus mengukur manfaat yang dirasakan masyarakat. Kecepatan penerimaan laporan, ketepatan distribusi informasi, waktu respons petugas, efektivitas penggunaan sumber daya, dan kualitas tindak lanjut dapat menjadi indikator untuk menilai kinerja sistem setelah diterapkan.
Pemkab Polewali Mandar, kata Imran, berkomitmen mematangkan inovasi digital tersebut agar dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan perlindungan masyarakat.
Masuknya SIPAMANDAQ dalam daftar 100 tim terbaik GovTechAthon 2026 merupakan capaian awal. Tantangan selanjutnya adalah memastikan gagasan tersebut berkembang menjadi sistem yang berfungsi, memiliki keberlanjutan operasional, dan memberikan manfaat yang dapat diukur.
Dari pengalaman menghadapi sebelas titik api, keterbatasan komunikasi di lokasi karhutla, hingga empat kejadian kebakaran dalam waktu kurang dari sehari, SIPAMANDAQ memperoleh konteks persoalan yang dekat dengan kebutuhan masyarakat.
Inovasi ini membawa pesan bahwa pembaruan tata kelola pemerintahan dapat tumbuh dari pengalaman aparatur di lapangan. Ketika pengetahuan operasional bertemu dengan analisis data, teknologi, dan kolaborasi kelembagaan, persoalan daerah dapat menjadi sumber gagasan yang memiliki nilai lebih luas.
ASN muda Polewali Mandar kini membawa gagasan tersebut ke panggung nasional. Capaian di GovTechAthon 2026 menjadi kebanggaan bagi Sulawesi Barat, sekaligus membuka tanggung jawab baru: memastikan inovasi tidak berhenti sebagai prestasi kompetisi, tetapi berlanjut menjadi pelayanan yang lebih cepat, terukur, dan melindungi masyarakat.
Jurnalis: Rahmat
Editor: Supriadi Buraerah
