Pidie Jaya, InsertRakyat.com – Banjir susulan kembali menghambat pemulihan pascabencana di Sumatera. Tanggul sungai yang terdampak, sedimentasi alur sungai, hingga permukiman yang kembali berlumpur menjadi persoalan yang harus segera ditangani pemerintah.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, meninjau sejumlah lokasi terdampak banjir susulan di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Selasa (3/11/2026).
Peninjauan tersebut mencakup tanggul Sungai Krueng Meureudu di Desa Dayah Usen dan tanggul Sungai Alue Keutapang. Tito juga melihat kondisi lahan persawahan yang sebelumnya mengalami kerusakan berat dan kini telah ditanami jagung di Desa Beuringen.
Dalam kunjungan itu, Tito berdialog dengan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera I, Asyari, untuk melihat kondisi infrastruktur sungai sekaligus memetakan kebutuhan penanganan di lapangan.
Tito mengungkapkan, intensitas hujan yang masih tinggi di sejumlah wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat meningkatkan risiko banjir berulang. Kondisi tersebut menghambat rehabilitasi dan rekonstruksi karena sejumlah infrastruktur yang telah diperbaiki kembali terdampak.
“Di daerah Aceh, Sumatera Utara bagian barat, selain bagian timur, Sumatera Barat, itu curah hujan masih tinggi terus. Bahkan di musim kemarau kemarin tetap juga tinggi, sehingga mengakibatkan banjir lagi, banjir lagi,” ujarnya di Desa Alue Keutapang, Pidie Jaya.
Pemerintah kini memetakan dua kebutuhan utama, yakni pembangunan tanggul dan pengerukan sedimentasi sungai. Kedua langkah tersebut diperlukan untuk mengurangi risiko luapan air sekaligus melindungi permukiman di sekitar aliran sungai.
Data Satgas PRR mencatat sedimentasi terjadi pada 137 sungai di tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Panjang wilayah sungai yang mengalami pendangkalan bervariasi.
Tito menyampaikan, pengerukan tidak hanya mengandalkan Kementerian Pekerjaan Umum dan TNI. Pemerintah juga membuka mekanisme kerja sama dengan pihak ketiga untuk mempercepat pekerjaan.
“Pengerukan enggak hanya kita serahkan kepada PU (Kementerian Pekerjaan Umum), TNI. Tapi juga di antaranya melalui mekanisme kerja sama dengan pihak ketiga. Enggak apa-apa, win-win solution,” jelasnya.
Selain meninjau infrastruktur, Tito menyerahkan bantuan kepada masyarakat terdampak. Bantuan tersebut mencakup dukungan tunai dan kebutuhan pokok untuk membantu warga menghadapi dampak banjir susulan.
“Tadi kita udah berikan bantuan. Ya, baik tunai maupun non-tunai warga yang terdampak, sambil kita mencari solusi. Jangan sampai terulang lagi banjir yang sama, ya, caranya cepat-cepat ini, apa, [pembangunan] bendungannya, tanggulnya,” katanya.
Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi, menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Ia menilai kehadiran pemerintah pusat menjadi bentuk perhatian terhadap masyarakat yang kembali menghadapi dampak bencana, terutama warga yang bermukim di sekitar sungai.
Dalam kesempatan itu, Satgas PRR menyerahkan satu unit kendaraan water supply multifungsi untuk mendukung penanganan bencana. Pemerintah juga menyalurkan sembilan unit pompa air untuk Kabupaten Bireuen, Pidie Jaya, dan Aceh Utara.
Dua desa di Pidie Jaya, yakni Dayah Usen dan Alue Keutapang, masing-masing menerima bantuan tunai Rp200 juta. Kementerian Sosial turut menyalurkan paket sembako dan logistik darurat bagi masyarakat terdampak.
Penanganan banjir susulan kini menjadi bagian mendesak dari agenda pemulihan Sumatera. Pembangunan tanggul, normalisasi sungai, dan perlindungan kawasan permukiman membutuhkan percepatan agar kerusakan berulang tidak terus menghambat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Jurnalis: Mhd Iqbal
Editor: Tim Redaksi
