“Hakim merupakan penerap hukum sekaligus penemu keadilan yang menyelaraskan kewenangan, nurani, serta tanggung jawab transendental.
SEJAK fajar peradaban, keadilan selalu ditempatkan pada altar tertinggi kehidupan manusia. Ia bukan sekadar kesepakatan sosial untuk menghindari kekacauan, melainkan nilai luhur yang melampaui kepentingan manusia. Dalam arsitektur hukum, hakim menempati posisi yang istimewa sekaligus berat: manusia fana yang diberi kewenangan untuk mengadili sesamanya. Dari sinilah lahir metafora teologis bahwa hakim adalah “wakil Tuhan di bumi” (the representative of God on earth).
Namun, perkembangan hukum modern, terutama positivisme hukum, cenderung mereduksi hakim menjadi penerap undang-undang secara mekanis. Hakim seolah cukup membaca fakta, mencocokkannya dengan norma, lalu menjatuhkan putusan. Kepastian hukum memang penting, tetapi keadilan terancam kehilangan ruh ketika hukum hanya dipahami sebagai kumpulan teks tanpa kepekaan kemanusiaan.
Setiap ketukan palu sesungguhnya menyimpan misteri moral. Di baliknya, ada manusia dengan keterbatasan akal dan perasaannya yang menentukan hak, kewajiban, kehormatan, bahkan masa depan manusia lain. Palu melambangkan kewenangan, nurani mencerminkan kejujuran moral, sedangkan langit melambangkan pertanggungjawaban transendental. Palu tanpa nurani melahirkan kekuasaan yang dingin; nurani tanpa hukum berisiko menjadi subjektivitas; sementara kekuasaan yang melupakan langit kehilangan kesadaran akan amanahnya.
Revitalisasi hakim, dengan demikian, bukan sekadar pembaruan prosedur, kompetensi, atau pengawasan, melainkan pemulihan kesadaran bahwa kekuasaan kehakiman merupakan amanah untuk menegakkan keadilan.
Keadilan sebagai Jejak Ilahi
Dalam Politeia, Plato memandang keadilan sebagai keselarasan yang memungkinkan kehidupan bersama berlangsung secara harmonis. Dalam Islam, keadilan (al-‘adl) merupakan nilai agung yang diperintahkan Allah. Manusia sebagai khalifah fi al-ardh mengemban tanggung jawab moral untuk memelihara keadilan dalam kehidupan. Ibn Khaldun, melalui Muqaddimah, mengingatkan pentingnya keadilan bagi keberlangsungan peradaban. Ketika kezaliman merajalela, kepercayaan masyarakat melemah dan sendi kehidupan bersama terancam runtuh, karena itu, hakim tidak cukup menjadi penjaga kepastian hukum. Ia juga harus menjaga agar hukum tidak kehilangan orientasi moralnya.
Hakim: Dari Penerap Undang-Undang Menuju Penemu Keadilan
Positivisme hukum memberikan sumbangan penting bagi kepastian dan keteraturan. Namun, kehidupan manusia tidak selalu dapat ditampung secara sempurna oleh rumusan undang-undang. Realitas sosial terus berkembang, sedangkan hukum tertulis memiliki batas dalam mengantisipasi seluruh persoalan. Hakim karenanya perlu mengajukan dua pertanyaan sekaligus: “Apa bunyi hukumnya?” dan “Apa tujuan keadilan yang hendak diwujudkan oleh hukum tersebut?”
Di sinilah pemikiran hukum progresif Satjipto Rahardjo memperoleh relevansinya: hukum harus hadir untuk manusia, bukan manusia dikorbankan demi formalitas hukum. Hakim bukan sekadar penjaga teks, melainkan penjaga makna hukum.
Namun, menggali keadilan tidak berarti membenarkan kesewenang-wenangan. Hakim tetap terikat pada hukum, konstitusi, hukum acara, alat bukti, independensi, kode etik, dan batas kewenangannya. Yang diperlukan ialah kebebasan yang bertanggung jawab, bukan kebebasan tanpa kendali.
Jejak Historis Hakim dalam Peradaban Dunia
Sejarah menunjukkan bahwa kekuasaan untuk mengadili sejak dahulu dipandang sebagai kewenangan yang menuntut legitimasi moral. Kode Hammurabi, sekitar 1750 SM, menjadi salah satu kodifikasi hukum tertulis paling terkenal dalam peradaban Babilonia. Penggambarannya dalam tradisi sejarah menghubungkan hukum dengan simbol ilahi, menegaskan bahwa kewenangan manusia untuk mengatur kehidupan harus berpijak pada gagasan kebenaran yang lebih tinggi.
Dalam tradisi Islam, kedudukan qadhi merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab berat. Surat Umar bin Khattab kepada Abu Musa al-Asy‘ari dikenal sebagai salah satu rujukan penting etika kehakiman Islam, yang menekankan kesetaraan para pihak dan kewajiban menegakkan kebenaran tanpa dipengaruhi kedudukan sosial.
Sementara itu, perkembangan negara hukum modern melalui gagasan pemisahan kekuasaan Montesquieu memperkuat independensi peradilan dan mencegah pemusatan kekuasaan. Kemajuan tersebut sangat penting, tetapi independensi kelembagaan tetap membutuhkan integritas pribadi. Sebab, struktur yang baik tidak otomatis melahirkan manusia yang baik.
Dalam sistem peradilan Indonesia, irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” bukan sekadar formalitas. Ia mengingatkan bahwa putusan harus lahir dari tanggung jawab hukum sekaligus kesadaran moral dan spiritual.
