JAKARTA, — Pemerintah mempercepat pembangunan 26.036 unit hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Program yang ditargetkan berlangsung pada 2026–2027 tersebut membutuhkan dukungan pemerintah daerah, terutama untuk menyelesaikan persoalan lahan dan memastikan lokasi hunian sesuai dengan kondisi risiko bencana.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan hal itu saat memimpin Rapat dan Press Release Perkembangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Kelautan dan Perikanan serta Fasilitas Perumahan dan Permukiman di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Rapat tersebut dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Teddy Paul H. Siagian.
Tito meminta kementerian dan lembaga terkait segera merealisasikan program yang telah direncanakan. Ia juga mengimbau pemerintah daerah (Pemda) mendukung pelaksanaan di lapangan karena waktu yang tersisa pada 2026 semakin terbatas.
“Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak berhenti terus melakukan percepatan pemulihan rehabilitasi, rekonstruksi pascabencana Sumatera,” ujar Tito.
Berdasarkan data (paparan) Kementerian PKP dalam rapat tersebut, pemerintah menargetkan pembangunan 26.036 unit huntap relokasi terpusat di tiga provinsi terdampak selama 2026–2027. Rinciannya meliputi 21.228 unit di Aceh, 3.707 unit di Sumatera Utara, dan 1.101 unit di Sumatera Barat.
