INSERTRAKYAT.COM — Kurang lebih dari Delapan bulan setelah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera dibentuk, pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mulai menunjukkan capaian di sejumlah sektor. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang dipercaya sebagai Ketua Satgas, mengoordinasikan pemulihan lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, mulai dari infrastruktur dan hunian hingga layanan dasar serta pemulihan ekonomi.
Banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah Sumatera pada akhir 2025 meninggalkan pekerjaan besar setelah fase tanggap darurat berakhir.
Persoalannya tidak berhenti pada pembukaan kembali jalan yang terputus. Pemerintah juga harus memastikan warga terdampak mendapatkan tempat tinggal, layanan publik kembali berjalan, aktivitas ekonomi pulih, dan wilayah yang memiliki risiko bencana dapat ditangani melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi.
Presiden Prabowo Subianto kemudian membentuk Satgas PRR Pascabencana Sumatera pada 6 Januari 2026 dan menunjuk Tito Karnavian sebagai ketua. Satgas tersebut mencakup Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Posisi tersebut menempatkan Tito pada fungsi koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, serta unsur terkait lainnya.
Ukuran kerja Satgas kemudian tidak hanya terlihat dari jumlah proyek yang selesai, tetapi juga dari kemampuan menggerakkan program, menyelesaikan hambatan, menghubungkan dukungan pemerintah pusat dengan daerah, serta memastikan pemulihan berjalan dari fase darurat menuju tahap permanen.
Sebenarnya, peran koordinasi Tito telah berjalan sebelum Satgas PRR resmi dibentuk.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 15 Desember 2025, Tito melaporkan koordinasi pemerintah pusat dengan TNI, Polri, Basarnas, BNPB, dan pemerintah daerah dalam menangani dampak bencana di Sumatera.
Pada fase tersebut, pemerintah menyalurkan tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp268 miliar kepada 52 kabupaten/kota dan provinsi terdampak.
Dukungan antardaerah juga tercatat sekitar Rp46 miliar. Bantuan tersebut disertai pengiriman tenaga medis, obat-obatan, makanan, pakaian, dan kebutuhan lain untuk penanganan warga terdampak.
Kementerian Dalam Negeri juga mengerahkan sembilan tim Dukcapil ke tiga provinsi mulai 10 Desember 2025. Tim tersebut membantu memulihkan dokumen kependudukan warga yang hilang atau rusak tanpa biaya.
Pemerintah pada saat yang sama mulai mengidentifikasi desa-desa yang membutuhkan relokasi karena dinilai tidak lagi aman untuk dihuni.
Langkah tersebut menjadi bagian awal dari proses pemulihan yang kemudian dilanjutkan melalui Satgas PRR.
Setelah Satgas PRR terbentuk, koordinasi diarahkan pada pemulihan yang lebih terstruktur.
Dalam rapat koordinasi di Banda Aceh pada 10 Januari 2026, sejumlah agenda dibahas, antara lain pembersihan lumpur, pemulihan akses darat, pengurangan jumlah pengungsi, pemulihan fasilitas kesehatan dan pendidikan, perbaikan infrastruktur, serta penggerakan kembali aktivitas ekonomi.
Tito juga mendorong percepatan penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Saat itu, dokumen R3P di Sumatera Barat telah selesai untuk 13 kabupaten/kota. Penyusunan di Sumatera Utara mencapai 60 persen, sedangkan Aceh 35 persen.
Di Sumatera Barat, koordinasi pada 13 Januari 2026 menempatkan pemulihan ekonomi sebagai salah satu agenda utama. Perbaikan jalan, fasilitas umum, listrik, SPBU, PDAM, internet, dan ketersediaan LPG menjadi bagian dari kebutuhan yang harus segera dipulihkan.
Sementara di Sumatera Utara, pemerintah mencatat 13 jalan nasional sempat terputus. Pada pertengahan Januari, sebagian besar jalur telah kembali terbuka dan satu koridor masih membutuhkan penanganan khusus.
Pola tersebut memperlihatkan bahwa pemulihan mulai diarahkan sebagai agenda lintas sektor, bukan hanya pekerjaan fisik setelah bencana.
Lalu memasuki Februari 2026, sejumlah indikator pemulihan mulai menunjukkan perkembangan.
Sekitar dua bulan setelah bencana, sebanyak 5.500 unit hunian telah selesai dibangun. Sebanyak 98 jembatan juga telah dibangun kembali, sementara 99 ruas jalan nasional yang sebelumnya terputus telah kembali dapat dilalui.
Pada sektor kesehatan, 87 rumah sakit dan 867 puskesmas terdampak telah kembali beroperasi. Sekolah hampir seluruhnya kembali aktif dan aktivitas pasar mulai berjalan.
Jumlah pengungsi juga turun tajam.
Berdasarkan data BNPB pada 25 Februari 2026, jumlah pengungsi di tiga provinsi turun dari 2.108.582 orang menjadi 11.250 orang.
Sebanyak 10.400 pengungsi masih berada di Aceh dan 850 orang di Sumatera Utara. Sementara itu, Sumatera Barat tidak lagi mencatat pengungsi yang berada di tenda.
Penurunan tersebut menjadi salah satu indikator bahwa penanganan mulai bergeser dari respons darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi yang membutuhkan perencanaan lebih panjang.
Pemulihan Membutuhkan Anggaran Jangka Panjang
Tahap rehabilitasi dan rekonstruksi kemudian membutuhkan kerangka program dan pendanaan hingga beberapa tahun ke depan.
Pada April 2026, pemerintah menyusun rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi Sumatera untuk periode 2026–2028.
Rencana tersebut mencakup lima sektor utama, yakni permukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lintas sektor.
Total program mencapai 12.047 kegiatan dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp100,2 triliun.
Pembangunan hunian tetap, jalan utama, dan infrastruktur menjadi sejumlah agenda yang diprioritaskan. Pemerintah mengusulkan pembangunan 35.823 unit hunian tetap melalui skema in-situ dan relokasi mandiri dengan nilai sekitar Rp2,15 triliun.
Ruang fiskal pemerintah daerah juga diperkuat melalui tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,65 triliun untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dana tersebut telah disalurkan penuh dalam tiga tahap hingga 4 Mei 2026.
Aceh menerima sekitar Rp1,65 triliun, Sumatera Utara Rp6,35 triliun, dan Sumatera Barat Rp2,63 triliun.
Pada Juni 2026, Tito meminta kementerian dan lembaga yang telah menerima anggaran serta pemerintah daerah yang memperoleh tambahan TKD mempercepat pelaksanaan program pemulihan permanen.
Untuk periode 2026–2028, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp100,1 triliun. Alokasi direncanakan sebesar Rp38,9 triliun pada 2026, Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028.
Program tersebut melibatkan 33 kementerian dan lembaga.
Aktivitas Ekonomi Mulai Bergerak
Pemulihan pascabencana tidak hanya diukur dari kembalinya konektivitas. Aktivitas ekonomi masyarakat juga menjadi indikator penting.
Pada Februari 2026, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada masyarakat terdampak tercatat mencapai 206.705 debitur dengan outstanding sekitar Rp12,23 triliun.
Jumlah tersebut meningkat dibandingkan 26 Januari 2026, ketika tercatat 111.601 debitur dengan outstanding Rp6,02 triliun.
Perkembangan kembali terlihat pada Oktober 2026.
Juru Bicara Satgas PRR Amran dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (5/10/2026), menyampaikan aktivasi pasar rakyat telah mencapai 90 persen di Aceh serta 100 persen di Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Pada tanggal yang sama, jumlah debitur KUR tercatat 121.984 di Aceh, 44.049 di Sumatera Utara, dan 27.670 di Sumatera Barat.
“Ini menandakan bahwa program yang sudah bergerak, masyarakat sudah mulai bangkit kembali dalam perekonomian,” kata Amran, yang merupakan Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.
Aktivitas UMKM juga tercatat melalui perdagangan elektronik.
Hingga 26 Agustus 2026, terdapat 40.634.395 transaksi UMKM.
Pemulihan sektor pertanian menunjukkan capaian berbeda di setiap provinsi.
Di Aceh, pemulihan lahan sawah mencapai 56,71 persen atau 17.844 hektare. Sumatera Utara mencapai 96,57 persen atau 7.085 hektare, sedangkan Sumatera Barat mencapai 100 persen atau 3.902 hektare.
Sektor kelautan dan perikanan turut masuk dalam agenda pemulihan melalui budi daya ikan, bantuan perikanan tangkap, rehabilitasi tambak seluas 10,88 hektare, serta dukungan pengolahan dan pemasaran ikan.
Jalan Nasional dan Jembatan Nasional Pulih
Perkembangan terbaru juga terlihat pada sektor konektivitas nasional.
Hingga 5 Oktober 2026, seluruh jalan nasional dan jembatan nasional di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah pulih 100 persen.
“Untuk infrastruktur jalan nasional dan jembatan nasional itu sudah 100 persen hingga hari ini,” ujar Amran.
Pekerjaan belum sepenuhnya selesai pada jalan dan jembatan daerah.
Progres pemulihan jalan daerah mencapai 94,20 persen di Aceh, 98,53 persen di Sumatera Utara, dan 83,23 persen di Sumatera Barat.
Sementara progres jembatan daerah mencapai 58,93 persen di Aceh, 93,98 persen di Sumatera Utara, dan 59,50 persen di Sumatera Barat.
Menurut Amran, pembangunan jembatan daerah terus dipercepat, termasuk dengan dukungan TNI Angkatan Darat dan Polri melalui pembangunan jembatan Bailey.
“Jembatan daerah ini berprogres, dan akan terus diupayakan hingga tuntas secepatnya,” kata Amran.
Pemulihan layanan dasar juga menunjukkan capaian tinggi.
Fasilitas kesehatan dan pendidikan telah kembali berfungsi secara fungsional 100 persen.
Dari 1.593 rumah ibadah, sebanyak 1.558 unit telah kembali beroperasi. Sementara 490 lembaga pendidikan keagamaan masih menjalani proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Listrik, layanan SPBU, dan akses internet di tiga provinsi juga telah berfungsi 100 persen.
Normalisasi sungai dan muara masih berjalan sebagai bagian dari upaya pemulihan sekaligus pengurangan risiko bencana lanjutan.
Hunian Tetap Masih Menjadi Tantangan
Di tengah berbagai capaian tersebut, pembangunan hunian tetap masih menjadi pekerjaan besar.
Dari target 57.027 unit hunian tetap, hingga 5 Oktober 2026 baru 2.085 unit yang selesai.
Kondisinya berbeda dengan hunian sementara.
Dari target 20.803 unit hunian sementara, sebanyak 20.770 unit atau hampir 100 persen telah selesai dibangun.
Amran menjelaskan pembangunan hunian tetap memiliki sejumlah tahapan, mulai dari penyiapan lahan hingga pembangunan fisik.
“Capaian ini terus ditingkatkan karena masyarakat membutuhkan kepastian tempat tinggal tentunya, dan kita berharap bahwa ini akan selesai tepat pada waktu yang ditentukan,” ujarnya.
Data tersebut menunjukkan bahwa pemulihan tidak bergerak dengan kecepatan yang sama pada setiap sektor.
Jalan nasional dan jembatan nasional telah pulih sepenuhnya. Layanan dasar telah kembali berfungsi. Aktivitas perdagangan dan pembiayaan usaha juga bergerak.
Namun, pembangunan hunian tetap serta sejumlah jalan dan jembatan daerah masih membutuhkan percepatan.
Mengukur Peran Tito dari Fungsi Koordinasi
Sebagai Ketua Satgas PRR, posisi Tito tidak berdiri pada satu proyek atau satu sektor pembangunan.
Satgas bekerja melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, BNPB, TNI, Polri, serta unsur terkait lainnya.
Karena itu, kinerja Tito dalam memimpin Satgas lebih tepat dilihat dari fungsi koordinasi: bagaimana program pemerintah pusat diselaraskan dengan kebutuhan daerah, hambatan pelaksanaan diidentifikasi, dukungan anggaran digerakkan, dan perkembangan pemulihan dipantau.
Pada September 2026, Tito memastikan informasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi diperbarui setiap pekan oleh kementerian dan lembaga terkait.
Pada periode tersebut, kegiatan belajar-mengajar di 4.922 sekolah terdampak telah kembali berjalan 100 persen.
Pemerintah juga menyiapkan total anggaran sekitar Rp100,1 triliun untuk tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi hingga 2028.
Memasuki Oktober, indikator pemulihan terlihat pada konektivitas, layanan dasar, perdagangan, pembiayaan usaha, pertanian, dan aktivitas UMKM.
Namun, capaian tersebut belum berarti seluruh agenda selesai.
Target 57.027 unit hunian tetap masih harus dikejar. Jalan dan jembatan daerah belum seluruhnya pulih. Normalisasi sungai dan muara juga masih berlangsung.
Dengan demikian, pekerjaan Satgas PRR memasuki tahap yang berbeda dari penanganan awal bencana.
Jika pada fase pertama perhatian utama tertuju pada pembukaan akses dan pemenuhan kebutuhan mendesak, tahap berikutnya menuntut pemulihan permanen yang lebih kompleks.
Memasuki Tahap Pemulihan Permanen
Agenda Satgas PRR masih berlangsung hingga 2028.
Tantangannya bukan lagi sekadar mengembalikan jalan yang terputus atau memastikan fasilitas publik kembali berfungsi. Pemerintah harus memastikan warga terdampak memperoleh hunian yang layak, mata pencaharian kembali berjalan, aktivitas ekonomi tumbuh, serta infrastruktur memiliki ketahanan lebih baik terhadap risiko bencana.
Dalam konteks tersebut, kepemimpinan Tito Karnavian dapat dinilai melalui kemampuan koordinasi yang menghubungkan kebijakan pemerintah pusat dengan pelaksanaan program di daerah.
Data hingga 5 Oktober 2026 menunjukkan sejumlah sektor telah bergerak jauh dari kondisi darurat. Jalan dan jembatan nasional telah pulih 100 persen, layanan dasar kembali berfungsi, pasar mulai aktif, pembiayaan usaha bergerak, dan pemulihan sektor pertanian terus berlangsung.
Di sisi lain, angka pembangunan hunian tetap menunjukkan masih panjangnya pekerjaan yang harus diselesaikan.
Fase berikutnya akan menjadi ujian penting untuk memastikan program rehabilitasi dan rekonstruksi tidak berhenti pada pemulihan fasilitas, tetapi juga menghasilkan kepastian tempat tinggal, keberlanjutan ekonomi, dan kondisi kehidupan yang lebih aman untuk masyarakat terdampak.
Jurnalis : Romy
Editor : Supriadi Buraerah
Presiden FIFA Puji Indonesia sebagai Tuan Rumah FIFA ASEAN Cup
