SINJAI, INSERTRAKYAT.COM — Sejumlah elemen kelompok tani di Desa Samaturue, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, tak segan mendesak Dinas Pertanian melakukan evaluasi terhadap “transparansi” atau penyampaian informasi program penitipan bibit kakao, menyusul pengakuan kelompok tani yang tidak menerima informasi mengenai kegiatan tersebut.
Keluhan tersebut mencuat pada Kamis, 19 November 2026. Kelompok tani mengaku tidak pernah memperoleh informasi mengenai berbagai kegiatan dan program pemerintah, termasuk agenda penitipan bibit kakao.
Informasi mengenai kegiatan tersebut diduga tidak sampai kepada Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme penyampaian informasi dan koordinasi program pertanian di tingkat Kecamatan Tellulimpoe.
Sorotan ‘berkecamuk’ setelah berlangsungnya pertemuan di Hotel Rofina yang membahas penitipan bibit kakao. Kegiatan tersebut melibatkan 11 penyuluh pertanian Kecamatan Tellulimpoe yang bertugas melakukan pendampingan terhadap kelompok tani.
Ada kelompok tani mempertanyakan alasan informasi mengenai kegiatan tersebut tidak disampaikan kepada seluruh kelompok. Mereka menginginkan keterbukaan informasi agar setiap kelompok mengetahui program pemerintah yang berkaitan dengan kebutuhan petani.
“Kalau memang ada program pembagian bibit kakao, mengapa tidak diinformasikan kepada seluruh kelompok tani? Seharusnya semua memiliki kesempatan yang sama untuk mengetahui program pemerintah,” ungkap salah seorang dari pihak kelompok tani.
Menanggapi sorotan tersebut, Penyuluh Kabupaten, Imran Syam, membenarkan adanya pertemuan di Hotel Rofina. Ia menjelaskan, pertemuan itu membahas penitipan bibit kakao yang belum disalurkan karena terkendala kondisi cuaca, khususnya belum turunnya hujan.
Imran juga membenarkan kondisi Kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Tellulimpoe yang terpantau kosong dan terkunci saat jam kerja. Menurutnya, seluruh penyuluh sedang menjalankan tugas pendampingan kelompok tani melalui kegiatan di Hotel Rofina.
Terkait keterbatasan personel kantor, Imran menjelaskan bahwa sejak Januari 2026 tidak ada staf yang bertugas di BPP tersebut. Seluruh staf yang sebelumnya bekerja di kantor itu telah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Imran mengakui kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi. Ia berharap Kantor BPP Tellulimpoe tetap dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tidak kembali dalam keadaan kosong saat petani membutuhkan informasi maupun konsultasi.

Selain persoalan penyampaian informasi, kondisi kantor BPP yang kosong dan terkunci saat jam kerja turut menjadi perhatian kelompok tani. Mereka membutuhkan akses pelayanan untuk memperoleh informasi, konsultasi, dan pendampingan terkait kegiatan pertanian.
Sejumlah kelompok tani mendesak Dinas Pertanian Kabupaten Sinjai mengevaluasi mekanisme sosialisasi program, koordinasi penyuluh, pendataan calon penerima, hingga proses penyaluran bantuan.
Mereka juga meminta kejelasan mengenai mekanisme penyampaian informasi program penitipan bibit kakao, termasuk bagaimana pendataan kelompok tani dan penentuan calon penerima dilakukan.
Evaluasi tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai jangkauan sosialisasi, koordinasi antarpihak, serta mekanisme penyaluran bibit kakao kepada kelompok tani.
Hingga berita ini diterbitkan pada Jumat. Dinas Pertanian atau DTPHP Sinjai belum memberikan tanggapan atas desakan tersebut. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Sinjai, H. Kamaruddin yang hendak diwawancarai di ruang kerjanya sedang tidak ada di tempat. Saat dimintai tanggapan melalui sambungan whatsapp, ia bilang sedang ke Kota Makassar. “Sementara menyetir menuju Makassar,” singkatnya.
Penulis: Muh. Said Mattoreang
Editor: Tim Redaksi


















































