PASURUAN, INSERTRAKYAT.COM, – Ilmiatun Nafia mengadukan empat anggota Satreskrim Polres Pasuruan Kota ke Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam) pada 2 November 2026. Pengaduan itu berkaitan dengan penanganan kasus dugaan penganiayaan terhadap dirinya di area parkir Polres Pasuruan Kota pada 14 Maret 2025.
Penyidik telah menetapkan Marlina sebagai tersangka. Namun, setelah lebih dari satu tahun, Ilmiatun masih mempertanyakan perkembangan perkara, termasuk penerapan pasal dan sejumlah dokumen administrasi penyidikan.
Diutarakan Ilmiatun, peristiwa bermula ketika anak Marlina memintanya datang ke Polres Pasuruan Kota. Alasannya, ayahnya membutuhkan berkas untuk dikirim ke bagian tindak pidana korupsi (Tipikor).
Setibanya di area parkir, Ilmiatun menyebut Marlina melakukan kekerasan fisik terhadap dirinya. Ia menyatakan kepalanya dipukul berulang kali, wajahnya diludahi, jilbabnya ditarik hingga terlepas, dan dadanya ditendang. Ia juga menyebut menerima makian dan tuduhan di hadapan orang lain.
Marlina diketahui merupakan istri seorang berinisial S yang pernah menjadi atasan Ilmiatun.
Ilmiatun meminta penyidik memeriksa seluruh rangkaian tindakan yang dilaporkannya. Ia mempertanyakan penggunaan hasil visum sebagai dasar penentuan pasal penganiayaan jika penyidik tidak turut mempertimbangkan tindakan lain yang terjadi di lokasi.
“Saya ingin mempertanyakan, apakah hasil visum, baik menunjukkan luka ringan, sedang, maupun berat, bisa menjadi satu-satunya dasar untuk menentukan perkara penganiayaan? Bagaimana dengan tindakan perbuatan pelaku yang memukul kepala berulang kali, menarik jilbab hingga terlepas, wajah diludahi, menendang dada, menghina saya di depan umum, dan memfitnah berulang kali?” kata Ilmiatun alias Ilmi dalam keterangannya seperti diberitakan Insertrakyat.com Senin (9/11/2026).
Ilmi meminta penyidik memeriksa rekaman kamera pengawas (CCTV) dan meminta keterangan saksi yang berada di lokasi kejadian.
Selain itu, Ilmi meminta penyidik menelusuri alasan kedatangannya ke kantor polisi sebelum peristiwa penganiayaan. Ia mempertanyakan apakah permintaan untuk datang tersebut berkaitan dengan kejadian yang kemudian dialaminya.
“Saya datang karena dipanggil. Tetapi setelah sampai di parkiran, saya justru dipukuli. Saya ingin tahu apakah pemanggilan itu memang berkaitan dengan kejadian yang kemudian saya alami. Apakah ada perencanaan sebelumnya? Ini harus ditelusuri, jangan hanya melihat akibat luka luar saja, tetapi juga bagaimana peristiwa itu bisa terjadi,” ujarnya.
Ilmi mempersoalkan penerbitan beberapa dokumen penyidikan. Berdasarkan dokumen yang disampaikannya, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) pertama pada 8 Desember 2025. Dua hari kemudian, penyidik menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tertanggal 10 Desember 2025.
Penyidik kemudian menerbitkan dua Sprindik lain, masing-masing pada 22 Januari 2026 dan 23 Februari 2026. Kedua dokumen tersebut, menurut Ilmiatun, tercantum dalam surat panggilan saksi kedua.
Persoalan lain muncul setelah Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan menerbitkan petunjuk P-19 pada 6 April 2026. Setelah petunjuk itu terbit, penyidik meminta pemeriksaan berita acara pemeriksaan (BAP) ulang.
Ilmi mempertanyakan alasan penerbitan beberapa Sprindik dan pemeriksaan ulang tersebut. Ia juga meminta penjelasan mengenai perubahan konstruksi perkara serta kemungkinan perubahan penerapan pasal terhadap Marlina.
Persoalan hukum acara turut menjadi perhatian. Penyidikan dimulai pada Desember 2025, sedangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mulai berlaku pada 2 Januari 2026.
Ilmi berharap ada penjelasan mengenai ketentuan peralihan yang mengatur penyidikan perkara tersebut karena prosesnya berlangsung sebelum dan setelah KUHAP baru berlaku.
Perkembangan pengaduan itu tercatat dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Dumas (SP3D) Nomor B/41/XI/RES.7.4/2026/Sipropam tertanggal November 2026.
Kasi Propam Polres Pasuruan Kota, IPDA Ferdiawan Ubaidillah, S.H., M.H., menandatangani surat tersebut atas nama Kapolres Pasuruan Kota. Dalam dokumen itu, Sipropam menyatakan telah menerima pengaduan Ilmiatun.
Sipropam kini meminta klarifikasi internal dari empat anggota Satreskrim yang masuk dalam laporan. Petugas Propam juga berkoordinasi dengan Pengawas Penyidik (Pawasidik) Polres Pasuruan Kota untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut.
Melalui laporan itu, Ilmiatun meminta Propam memeriksa keempat anggota Satreskrim sekaligus menelusuri proses penanganan perkara yang dilaporkannya.
Hingga surat perkembangan pengaduan tersebut diterbitkan, klarifikasi terhadap empat anggota masih berlangsung. Pemeriksaan Propam menyangkut pengawasan etik dan kedinasan anggota, sedangkan pembuktian dugaan penganiayaan terhadap Marlina tetap berjalan melalui mekanisme hukum pidana.
(Redho Fitriyadi).
