ADA masa ketika kabar tentang kursi kekuasaan lebih lincah daripada orang yang mendudukinya. Nama beredar ke sana kemari, posisi mulai diterka, peta kedekatan digambar ulang, bahkan angin politik seolah memiliki kemampuan membisikkan isi kepala istana. Di tengah kesibukan itu, publik kadang seperti penonton pertunjukan (sulap;) melihat banyak gerakan, tetapi belum tentu mengetahui apa yang sebenarnya berpindah.
Bayangkan sekeranjang telur bertengger di ujung tanduk. Bukan karena kehabisan meja, melainkan barangkali pemiliknya sedang menguji seberapa jauh hukum keseimbangan bisa diajak berkompromi. Telurnya berdesakan, tanduknya melengkung, dan orang-orang di sekelilingnya sibuk memberi petunjuk. Ada yang menyuruh keranjang digeser ke kiri, ada yang menawarkan tali pengaman, sementara satu orang justru bertanya siapa yang akan memperoleh telur paling besar. Begitulah kira-kira lucunya ketika kepentingan bersama berhadapan dengan terlalu banyak kepentingan pribadi.
Dalam pemerintahan, keranjang itu dapat dibaca sebagai amanah negara. Telur-telurnya mewakili kepentingan masyarakat yang beragam: pendidikan, kesehatan, ekonomi, pelayanan publik, infrastruktur, hingga kepastian hukum. Satu guncangan kebijakan dapat menjalar ke banyak sektor. Sayangnya, dalam urusan sebesar ini, tidak tersedia layanan pengembalian telur pecah dengan alasan salah meletakkan jabatan.
Nama Abu Nawas (kita pinjam) sebentar dari khazanah cerita ini. Kecerdikannya mengajarkan bahwa akal sehat kadang mampu membongkar kesombongan yang terlalu serius memandang dirinya sendiri. Namun, urusan pemerintahan modern tentu tidak selesai dengan satu kelakar. Negara membutuhkan nalar kebijakan, ketepatan administrasi, dan pemimpin yang memahami bahwa jabatan bukan panggung untuk mempertontonkan kelihaian mempertahankan posisi.
Ada pula persoalan komunikasi publik yang menarik diperhatikan. Gordon W. Allport dan Leo Postman dalam The Psychology of Rumor (1947) menguraikan bagaimana rumor berkembang ketika suatu persoalan memiliki daya tarik tinggi. Karena itu, isu pergantian pejabat perlu melewati penyaringan epistemik.
Pergantian menteri sendiri merupakan bagian dari dinamika organisasi pemerintahan. Evaluasi kepemimpinan dapat menjadi instrumen koreksi, penyegaran birokrasi, dan penyesuaian terhadap kebutuhan negara. Namun, ukuran keberhasilannya tidak cukup dilihat dari jumlah kursi yang berpindah pemilik. Mengganti orang tanpa memperbaiki cara kerja ibarat mengganti keranjang, tetapi tetap meletakkan telur di ujung tanduk.
Dalam administrasi publik, jabatan merupakan mandat institusional yang harus dijalankan dengan integritas dan akuntabilitas. OECD melalui Public Integrity Handbook (2020) menguraikan prinsip-prinsip yang menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Artinya, kewenangan bukan aksesori untuk memperindah biodata, melainkan tanggung jawab yang harus menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Terus (idealnya) konsep public trust atau kepercayaan publik memperoleh tempat penting. Kepercayaan tidak tumbuh karena pejabat sering tampil di depan kamera, rajin menghadiri seremoni, atau pandai menyusun kalimat yang terdengar meyakinkan. Ia tumbuh ketika masyarakat merasakan pelayanan yang adil, kebijakan yang konsisten, dan birokrasi yang tidak membuat urusan sederhana berubah menjadi ekspedisi mencari tanda tangan.
Robert D. Putnam melalui Bowling Alone (2000) membahas modal sosial dan perannya dalam membangun kerja sama masyarakat. Kepercayaan menjadi salah satu unsur penting yang memungkinkan hubungan sosial dan kelembagaan berjalan produktif. Ketika kepercayaan terkikis, koordinasi ikut tersendat. Dalam bahasa yang lebih sederhana, masyarakat bisa kehilangan kesabaran bukan karena terlalu banyak bertanya, melainkan karena terlalu sering menunggu jawaban.
Maka, pemerintahan perlu menjaga agar energi kelembagaan tidak habis untuk mengurus siapa duduk di kursi mana. Di luar ruang rapat, harga kebutuhan pokok tetap bergerak, pencari kerja masih menunggu kesempatan, sekolah membutuhkan dukungan, fasilitas kesehatan memerlukan pelayanan, dan pelaku usaha membutuhkan kepastian. Persoalan-persoalan itu tidak mengenal jadwal pergantian kabinet. Mereka tetap bekerja lembur meskipun tidak pernah menerima surat pengangkatan.
Pergantian pejabat seharusnya membawa perbaikan kapasitas, bukan sekadar mengganti nama pada papan kementerian. Publik membutuhkan kebijakan yang terukur, penggunaan anggaran yang bertanggung jawab, serta pelaksanaan program yang dapat diperiksa. Sebab, keberhasilan pemerintahan tidak ditentukan oleh seberapa rapi susunan kursinya, tetapi oleh seberapa jauh kebijakan menjangkau kehidupan masyarakat.
Jabatan mempunyai masa berlaku, sedangkan konsekuensi kebijakan dapat diwariskan lintas generasi. Karena itu, orang yang dipercaya memegang kewenangan perlu lebih sibuk menjaga amanah daripada menghitung berapa lama kursinya masih tersedia. Sebab, sejarah tidak selalu mencatat siapa yang paling lama duduk, tetapi masyarakat akan mengingat siapa yang benar-benar bekerja.
Kembali kepada sekeranjang telur di ujung tanduk tadi. Barangkali ada yang sibuk menghitung jumlahnya, ada yang menawarkan diri menjadi penjaga, ada pula yang berdebat mengenai siapa paling pantas memegang tanduk. Bahkan mungkin ada yang sudah menyiapkan pidato kemenangan sebelum satu telur pun berhasil diamankan.
Padahal, pekerjaan paling mendesak bukan memperebutkan keranjang, apalagi mengklaim tanduk sebagai hak warisan. Pekerjaannya sederhana: menjaga agar tidak satu pun telur pecah.
Sebab, dalam urusan negara, telur-telur tak melulu adalah kepentingan rakyat. Jangan sampai rakyat harus menanggung omelet kebijakan hanya karena para penjaga keranjang terlalu sibuk mengurus tempat duduk masing-masing.
Penulis: Muhammad Subhan
Editor: Supriadi Buraerah
