ADA hal menarik ketika melihat peta dunia, di sana negara-negara tampak seperti potongan gambar yang dipisahkan garis batas, sementara laut hanya terlihat sebagai hamparan biru di antaranya. Padahal, di balik gambar yang tampak sederhana itu, berlangsung perhitungan besar yang tidak selalu terlihat oleh mata. Kapal tanker melintasi selat membawa energi, negara industri menjaga pasokan mineral, kekuatan militer mengawasi kawasan perbatasan, dan para diplomat merundingkan kepentingan yang kadang tidak sejalan. Sebuah selat bisa lebih sibuk daripada jalan raya sebuah kota, pulau kecil dapat menjadi pusat perhatian kekuatan dunia, dan sepotong tanah yang mengandung mineral tertentu bisa mengubah arah investasi serta hubungan antar negara. Dalam geopolitik, jarak bukan hanya ukuran kilometer, laut memang pemisah secara kasat mata, dan peta bukan cuma gambar wilayah. Semuanya dapat menjadi bagian dari perhitungan kekuasaan;
Hubungan antara ruang geografis, kekuasaan, dan kepentingan itulah yang menjadi pokok pada setiap kajian geopolitik. Secara akademis, geopolitik merupakan kajian mengenai pengaruh kondisi geografis terhadap kebijakan negara, distribusi kekuasaan, dan hubungan internasional. Cakupannya meliputi wilayah teritorial, sumber daya alam, jalur perdagangan, keamanan, kekuatan ekonomi, diplomasi, teknologi, serta persaingan pengaruh antar negara. Geopolitik (tidak hanya;) siapa menguasai suatu wilayah, tetapi juga mengapa wilayah tersebut penting, kepentingan apa yang terkandung di dalamnya, dan bagaimana letaknya memengaruhi keputusan politik.
Geopolitik beririsan dengan hubungan internasional, geografi politik, studi strategis, dan geokonomi. Geografi bila bicara, ia menjelaskan karakter serta posisi suatu wilayah. Ilmu politik mengkaji cara negara mengelola kekuasaan, sedangkan hubungan internasional mempelajari interaksi antarnegara. Studi strategis membahas penggunaan instrumen militer, ekonomi, diplomasi, dan teknologi untuk mencapai tujuan nasional. Geokonomi kemudian memperluas pembahasan dengan melihat bagaimana kebijakan ekonomi digunakan sebagai alat untuk menjaga kepentingan dan pengaruh negara.
Hubungan antara geografi dan kekuasaan telah berlangsung jauh sebelum istilah geopolitik berkembang sebagai disiplin kajian. Kerajaan dan imperium membangun pengaruh melalui penguasaan lahan pertanian, sumber air, pelabuhan, kawasan perdagangan, serta jalur transportasi. Wilayah yang memiliki tanah subur dapat menopang produksi pangan, sementara kawasan yang berada di persimpangan perdagangan berpotensi berkembang menjadi pusat ekonomi dan politik. Namun, luas wilayah tidak otomatis membuat suatu negara kuat. Kemampuan mengelola pemerintahan, mengembangkan teknologi, membangun industri, menjaga stabilitas, dan mengorganisasi masyarakat ikut menentukan daya tahan kekuasaan.
Pada awal abad ke-20, ahli geografi Inggris Halford J. Mackinder memperkenalkan teori Heartland melalui makalah The Geographical Pivot of History pada 1904. Ia menempatkan kawasan pedalaman Eurasia sebagai wilayah strategis dalam konfigurasi kekuatan dunia. Perkembangan transportasi darat, khususnya jaringan kereta api, mengubah perhitungan ekonomi dan militer karena memungkinkan mobilisasi manusia serta logistik melintasi wilayah yang luas. Pemikiran Mackinder menjadi salah satu fondasi geopolitik klasik yang menghubungkan penguasaan daratan dengan keseimbangan kekuatan internasional.
Pendekatan lain berkembang melalui pemikiran Alfred Thayer Mahan. Dalam karya The Influence of Sea Power upon History yang terbit pada 1890, Mahan membahas hubungan kekuatan maritim dengan perdagangan, armada laut, pelabuhan, dan pengaruh politik negara. Laut bukan sekadar batas alami antara daratan, melainkan ruang pergerakan barang, energi, manusia, dan kekuatan militer. Negara yang memiliki akses laut, armada, serta jaringan pelabuhan dapat membangun hubungan perdagangan dan memperluas pengaruhnya ke berbagai kawasan.
Pemikiran Mackinder dan Mahan memperlihatkan dua pendekatan penting dalam geopolitik klasik: kekuatan darat dan kekuatan laut. Perkembangan teknologi kemudian menambahkan ruang udara, satelit, jaringan komunikasi, dan infrastruktur digital ke dalam perhitungan strategis. Keunggulan geografis tidak lagi hanya ditentukan oleh siapa menguasai daratan atau pelabuhan, tetapi juga siapa yang mampu mengembangkan teknologi, mengolah informasi, dan menjaga jaringan komunikasi. Ruang persaingan semakin luas, meskipun batas negara tetap menjadi dasar penting dalam hukum internasional.
Sejarah kolonialisme Eropa memberikan gambaran mengenai hubungan antara ekspansi wilayah, kepentingan ekonomi, dan kekuasaan politik. Wilayah jajahan menyediakan bahan mentah, tenaga kerja, pasar, pelabuhan, dan akses terhadap jalur perdagangan. Revolusi industri memperbesar kebutuhan negara-negara industri terhadap sumber daya sekaligus memperluas kemampuan produksinya. Persaingan ekonomi kemudian berkembang menjadi ekspansi politik dan militer. Peta kolonial bukan hanya menggambarkan wilayah kekuasaan, tetapi juga menunjukkan bagaimana sumber daya dan jalur distribusi ditempatkan dalam jaringan kepentingan imperium.
Persaingan kekuatan tersebut menjadi salah satu latar yang membentuk konflik besar pada abad ke-20. Perang Dunia I pada 1914–1918 dan Perang Dunia II pada 1939–1945 melibatkan nasionalisme, aliansi militer, ekspansi teritorial, persaingan ekonomi, dan kegagalan diplomasi. Kedua perang itu mengubah batas wilayah, pemerintahan, hubungan ekonomi, serta susunan kekuatan dunia. Dampaknya mendorong masyarakat internasional membangun aturan bersama untuk mencegah konflik antarnegara kembali berkembang menjadi perang berskala global.
Perserikatan Bangsa-Bangsa berdiri pada 1945 dengan tujuan memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Piagam PBB memuat prinsip persamaan kedaulatan negara, penyelesaian sengketa secara damai, serta larangan ancaman atau penggunaan kekuatan yang bertentangan dengan integritas wilayah dan kemerdekaan politik negara lain. Prinsip tersebut menjadi bagian penting hukum internasional modern. Namun, keberadaan aturan tidak serta-merta menghapus persaingan. Negara tetap memiliki kepentingan berbeda, kemampuan yang tidak setara, dan cara masing-masing dalam menafsirkan keamanan nasional.
Dunia setelah Perang Dunia II memasuki masa Perang Dingin. Amerika Serikat dan Uni Soviet tampil sebagai dua pusat kekuatan yang bersaing melalui ideologi, aliansi pertahanan, perlombaan senjata nuklir, pengembangan teknologi, bantuan ekonomi, dan perebutan pengaruh politik. Susunan tersebut dikenal sebagai bipolarity, yakni sistem internasional yang ditandai dua kutub kekuatan dominan. Persaingan tidak selalu berlangsung melalui perang langsung. Dukungan terhadap pihak-pihak yang berkonflik, pembentukan pakta pertahanan, dan perebutan pengaruh di negara lain menjadi bagian dari strategi kedua kekuatan.
Negara-negara yang baru merdeka menghadapi pilihan sulit dalam lingkungan politik semacam itu. Bergabung dengan salah satu blok dapat memberikan dukungan tertentu, tetapi juga berisiko membatasi kebebasan menentukan kebijakan. Indonesia memilih membangun prinsip politik luar negeri yang memberi ruang bagi kemandirian sikap sekaligus keterlibatan dalam persoalan internasional. Pada 2 September 1948, Mohammad Hatta menyampaikan pemikirannya dalam sidang Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat di Yogyakarta. Gagasan itu dikenal melalui ungkapan Mendayung di Antara Dua Karang.
Ungkapan Hatta menggambarkan posisi Indonesia yang harus mampu bergerak di tengah persaingan dua kekuatan besar tanpa kehilangan arah kepentingan nasional. Prinsip bebas berarti Indonesia menentukan sikap sendiri dan tidak mengikatkan kebijakan luar negeri pada salah satu blok. Prinsip aktif berarti Indonesia ikut berperan dalam penyelesaian persoalan internasional, pemeliharaan perdamaian, dan pengembangan hubungan antarnegara. Politik bebas aktif bukan sikap menjauh dari dunia, melainkan cara menjaga independensi sambil tetap terlibat dalam pergaulan internasional.
Arah tersebut memperoleh ruang lebih luas melalui Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada April 1955. Negara-negara Asia dan Afrika yang memiliki pengalaman kolonialisme bertemu untuk membangun hubungan berdasarkan persamaan kedaulatan. Konferensi menghasilkan Dasasila Bandung yang memuat prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia, kedaulatan, integritas wilayah, persamaan derajat, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, serta penyelesaian sengketa secara damai. Semangat tersebut turut memengaruhi perkembangan Gerakan Non-Blok yang resmi terbentuk melalui Konferensi Tingkat Tinggi di Beograd pada 1961.
