Di dalam negeri, pemikiran geopolitik Indonesia juga berkaitan erat dengan bentuk geografisnya sebagai negara kepulauan. Sebelum Deklarasi Djuanda, ketentuan hukum laut peninggalan kolonial menggunakan batas laut teritorial tiga mil. Pengaturan tersebut membuat perairan di antara pulau-pulau Indonesia dapat diperlakukan sebagai laut bebas. Keadaan itu tidak sejalan dengan kenyataan geografis Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau dan memiliki hubungan darat serta laut yang tidak dapat dipisahkan.
Pada 13 Desember 1957, Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja mengumumkan Deklarasi Djuanda. Deklarasi tersebut menyatakan bahwa laut di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau Indonesia merupakan bagian dari wilayah nasional. Perjuangan diplomatik untuk memperoleh pengakuan internasional atas konsepsi negara kepulauan kemudian mendapat landasan melalui Konvensi Hukum Laut PBB 1982 atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Konvensi tersebut mengatur laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, dan hak negara kepulauan.
Pengakuan terhadap konsepsi negara kepulauan memberi dasar hukum bagi Indonesia untuk memandang daratan dan perairannya sebagai satu kesatuan geografis. Pemikiran itu berkaitan dengan Wawasan Nusantara, yakni cara pandang bangsa Indonesia terhadap wilayah darat, laut, dan udara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Dalam praktik pembangunan, konsep tersebut berhubungan dengan integrasi wilayah, pemerataan, konektivitas antarpulau, dan pengelolaan sumber daya nasional.
Salah satu gambaran paling jelas mengenai nilai strategis geografis Indonesia terlihat pada Selat Malaka. Selat yang berada di antara Pulau Sumatra dan Semenanjung Malaya itu menghubungkan Samudra Hindia dengan kawasan Laut Cina Selatan. Jalurnya menjadi penghubung penting bagi kapal yang bergerak dari Timur Tengah menuju pusat-pusat ekonomi Asia Timur, termasuk China, Jepang, dan Korea Selatan. Bagi kapal perdagangan, Selat Malaka merupakan salah satu lintasan utama yang menghemat jarak dan waktu pelayaran.
Nilai strategisnya dapat dibaca melalui aliran energi yang melintasinya. Badan Informasi Energi Amerika Serikat atau U.S. Energy Information Administration (EIA) mencatat aliran minyak melalui Selat Malaka mencapai sekitar 23,2 juta barel per hari pada semester pertama 2025. Angka tersebut menjadikan Selat Malaka salah satu titik lintas minyak paling penting di dunia. Di balik angka itu terdapat hubungan antara produsen energi, negara pengimpor, industri, transportasi, dan kebutuhan masyarakat di berbagai belahan dunia.
Kepadatan kapal menjadikan keamanan Selat Malaka sebagai kepentingan bersama negara-negara pantai. Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand memiliki kepentingan dalam menjaga keselamatan pelayaran serta mencegah perompakan, penyelundupan, kecelakaan, dan pencemaran laut sesuai wilayah dan kewenangannya. Jalur yang padat membutuhkan koordinasi pengawasan, pertukaran informasi, penegakan hukum, dan perlindungan lingkungan. Gangguan di kawasan ini dapat memengaruhi biaya pengiriman, waktu tempuh, serta kelancaran pasokan barang.
Selat Malaka terhubung dengan Selat Singapura yang menjadi jalur menuju Laut Cina Selatan. Dari kawasan tersebut, kapal dapat melanjutkan pelayaran ke berbagai pusat perdagangan Asia. Namun, Malaka bukan satu-satunya jalur yang memiliki nilai strategis di Indonesia. Selat Sunda menghubungkan Laut Jawa dengan Samudra Hindia, sedangkan Selat Lombok menjadi jalur alternatif yang memiliki kedalaman penting bagi kapal-kapal besar. Selat Makassar menghubungkan kawasan Laut Sulawesi dengan Laut Jawa dan menjadi salah satu koridor utama pergerakan barang di wilayah tengah Indonesia.
Jaringan pelayaran tersebut berkaitan dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI. Indonesia menetapkan tiga jalur utama beserta cabangnya sebagai bagian dari pengaturan lintas kapal asing sesuai ketentuan hukum laut internasional. ALKI I menghubungkan kawasan Laut Cina Selatan dan Laut Natuna melalui Laut Jawa menuju Selat Sunda dan Samudra Hindia. ALKI II menghubungkan Laut Sulawesi melalui Selat Makassar dan Selat Lombok menuju Samudra Hindia. ALKI III memiliki sejumlah cabang yang melintasi kawasan timur Indonesia, termasuk Laut Maluku, Laut Banda, Laut Sawu, dan Laut Arafura.
Keberadaan ALKI memperlihatkan hubungan antara kedaulatan negara kepulauan dan kewajiban Indonesia berdasarkan UNCLOS. Indonesia memiliki kewenangan mengatur serta mengawasi wilayah perairannya, sementara kapal asing memperoleh hak lintas sesuai ketentuan yang berlaku. Pengelolaan jalur tersebut membutuhkan sistem navigasi, pengawasan, keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan, dan koordinasi antarlembaga. Selat dan laut bukan sekadar ruang yang dilewati kapal, melainkan bagian dari tata kelola wilayah yang memiliki konsekuensi hukum dan ekonomi.
Di sebelah utara Kepulauan Natuna, persoalan geografis bertemu dengan perbedaan klaim dan kepentingan maritim. Laut Natuna Utara memiliki sumber daya perikanan, potensi energi, serta posisi yang berdekatan dengan kawasan sengketa Laut Cina Selatan. Indonesia bukan negara pengklaim atas Kepulauan Spratly atau Paracel. Namun, klaim historis yang diajukan China memiliki tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia di sekitar Natuna.
Pemerintah Indonesia mendasarkan hak berdaulat di zona ekonomi eksklusif pada UNCLOS 1982. Putusan arbitrase Laut Cina Selatan pada 2016 menyatakan tidak terdapat dasar hukum bagi klaim hak historis China yang melampaui ketentuan UNCLOS dalam wilayah yang diperiksa tribunal. Putusan tersebut tidak menetapkan kedaulatan atas pulau-pulau yang disengketakan. Pembedaan ini penting karena kedaulatan atas wilayah dan hak berdaulat untuk mengelola sumber daya di zona ekonomi eksklusif merupakan dua status hukum yang berbeda.
Persoalan Laut Natuna Utara tidak berhenti pada garis batas di peta. Aktivitas penangkapan ikan, eksplorasi energi, kehadiran kapal penjaga pantai, dan pengawasan perairan berkaitan langsung dengan kepentingan ekonomi serta keamanan Indonesia. Praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur atau Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF) dapat merugikan nelayan dan mengurangi potensi sumber daya laut. Karena itu, pengawasan perairan membutuhkan kapal patroli, sistem pemantauan, penegakan hukum, serta dukungan bagi masyarakat pesisir.
Laut Natuna Utara merupakan bagian dari dinamika yang lebih luas di Laut Cina Selatan. Kawasan tersebut menjadi salah satu jalur perdagangan dunia dan memiliki potensi sumber daya perikanan serta energi. China, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Taiwan memiliki klaim atau kepentingan berbeda. Perselisihan menyangkut kepemilikan fitur maritim, batas laut, hak eksplorasi sumber daya, dan kebebasan navigasi. Ketegangan antara China dan Filipina, termasuk insiden yang melibatkan kapal penjaga pantai, membuat kawasan ini terus mendapat perhatian internasional.
Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan sejumlah negara lain juga memiliki kepentingan terhadap stabilitas Laut Cina Selatan. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan hubungan negara-negara pengklaim, tetapi juga dengan persaingan pengaruh di kawasan Indo-Pasifik. Indonesia mendorong penyelesaian sengketa secara damai berdasarkan hukum internasional dan mendukung sentralitas ASEAN dalam menjaga stabilitas regional.
ASEAN mengembangkan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific pada 2019 sebagai kerangka pendekatan regional. Dokumen tersebut menempatkan dialog, kerja sama, keterbukaan, inklusivitas, penghormatan terhadap hukum internasional, dan sentralitas ASEAN sebagai prinsip penting. Melalui berbagai forum, termasuk East Asia Summit, ASEAN Regional Forum, dan ASEAN Defence Ministers’ Meeting Plus, negara-negara kawasan memiliki ruang untuk membangun komunikasi serta kerja sama di bidang politik dan keamanan.
Di sisi lain kawasan Indo-Pasifik, Taiwan menjadi salah satu titik yang diperhitungkan dalam persaingan Amerika Serikat dan China. Beijing menganggap Taiwan bagian dari wilayahnya, sedangkan Taiwan memiliki pemerintahan dan sistem politik sendiri. Amerika Serikat mempertahankan hubungan tidak resmi dengan Taiwan serta menyediakan dukungan pertahanan berdasarkan kerangka kebijakan yang berlaku. Perbedaan posisi tersebut membuat Selat Taiwan menjadi salah satu kawasan sensitif dalam hubungan internasional.
Nilai strategis Selat Taiwan tidak hanya berasal dari pergerakan kapal dan pesawat militer. Kawasan ini juga berkaitan dengan industri semikonduktor yang menopang perangkat elektronik, pusat data, kendaraan, sistem komunikasi, dan persenjataan modern. Gangguan terhadap produksi atau distribusi semikonduktor dapat memengaruhi industri di banyak negara. Karena itu, ketegangan di sekitar Taiwan memiliki konsekuensi yang dapat melampaui kawasan Asia Timur.
Jalur laut lain yang memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi dunia berada jauh dari Asia Timur. Selat Hormuz, yang terletak di antara Iran dan Oman, menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman. Jalur tersebut menjadi lintasan utama ekspor minyak dan gas dari negara-negara Teluk. Ketegangan yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel dapat memengaruhi keamanan pelayaran serta pasokan energi. Ketika kapal menghadapi risiko keamanan, perusahaan pelayaran, negara pengimpor, dan pasar energi harus memperhitungkan kemungkinan perubahan rute maupun biaya pengiriman.
Bab el-Mandeb, yang berada di antara Yaman dan Tanduk Afrika, menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden. Jalur ini menjadi akses menuju Terusan Suez di Mesir, salah satu koridor utama perdagangan antara Asia dan Eropa. Gangguan keamanan di Laut Merah telah mendorong sebagian kapal memilih rute memutari Tanjung Harapan di Afrika. Perubahan tersebut memperpanjang waktu pelayaran dan meningkatkan kebutuhan bahan bakar serta biaya logistik.
Terusan Panama di Amerika Tengah, Selat Gibraltar di antara Eropa dan Afrika, serta Selat Turki yang menghubungkan Laut Hitam dengan Mediterania juga memiliki fungsi strategis. Setiap jalur mempunyai karakter geografis, rezim hukum, dan kepentingan ekonomi berbeda. Namun, semuanya memperlihatkan hubungan yang sama: perdagangan dunia bergantung pada koridor-koridor tertentu yang tidak selalu mudah digantikan ketika terjadi gangguan.
Perang Rusia dan Ukraina sejak 2022 memberikan contoh lain mengenai hubungan konflik teritorial dengan ekonomi global. Perang tersebut mendorong negara-negara Eropa meninjau kembali ketergantungan energi, memperkuat pertahanan, dan menyesuaikan hubungan perdagangan dengan Rusia. Sanksi ekonomi, pembatasan teknologi, dan perubahan jalur pasokan energi menjadi bagian dari persaingan geopolitik. Konflik itu juga memengaruhi perdagangan gandum, minyak nabati, pupuk, dan komoditas pertanian yang dibutuhkan banyak negara.
Dampak perang tidak berhenti di wilayah yang menjadi medan konflik. Negara pengimpor harus menyesuaikan sumber pasokan, sementara industri menghadapi perubahan harga bahan baku dan energi. Indonesia pun perlu memperhitungkan perkembangan tersebut karena harga komoditas global dapat memengaruhi biaya produksi, nilai tukar, anggaran negara, dan harga kebutuhan masyarakat. Peristiwa yang berlangsung ribuan kilometer dari Nusantara dapat masuk ke kehidupan sehari-hari melalui jalur perdagangan.
Hubungan antara ekonomi dan kekuasaan tersebut dikenal melalui konsep geokonomi atau geoeconomics. Negara menggunakan instrumen ekonomi untuk mencapai tujuan strategis, antara lain melalui tarif, sanksi, pembatasan ekspor, pengendalian investasi, kebijakan industri, dan penguasaan teknologi. Perdagangan tidak lagi hanya dipandang sebagai kegiatan jual beli, tetapi juga sebagai bagian dari strategi menjaga keamanan nasional dan memperkuat posisi tawar.
Laporan Trade and Development Report 2026 yang diterbitkan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) pada 9 Oktober 2026 membahas perubahan geografi perdagangan dunia melalui konsep selective fragmentation. Perdagangan internasional tetap berjalan, tetapi pemilihan mitra dan akses pasar semakin dipengaruhi pertimbangan strategis, kebijakan negara, dan kesesuaian kepentingan geokonomi. UNCTAD juga mencatat perdagangan antara China dan Amerika Serikat turun lebih dari 20 persen sejak 2024. Perubahan tersebut menggambarkan bagaimana hubungan politik dapat memengaruhi arus perdagangan dan susunan rantai pasok dunia.
Rantai pasok global atau global supply chain menghubungkan bahan mentah, pabrik, pusat distribusi, perusahaan, dan konsumen lintas negara. Sebuah produk yang dijual di satu negara dapat menggunakan bahan baku dari negara kedua, komponen dari negara ketiga, teknologi dari negara keempat, dan dirakit di negara lain. Ketergantungan semacam ini membuat gangguan di satu titik dapat memengaruhi produksi di tempat yang jauh. Perusahaan dan pemerintah kini tidak hanya mempertimbangkan harga serta efisiensi, tetapi juga stabilitas politik, keamanan pasokan, dan risiko pembatasan perdagangan.
Persaingan teknologi menjadi salah satu contoh paling jelas. Amerika Serikat dan China bersaing dalam pengembangan semikonduktor, kecerdasan buatan, jaringan komunikasi, komputasi, dan teknologi pertahanan. Pembatasan ekspor chip serta peralatan produksi semikonduktor menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi instrumen kebijakan luar negeri. Negara yang mampu mengembangkan teknologi strategis memiliki ruang lebih besar untuk menentukan posisi dalam ekonomi global.
