SINJAI, INSERTRAKYAT.COM — Pelayanan pertanian tidak hanya bergantung pada keberadaan kantor, tetapi juga pada kemudahan petani menjangkau penyuluh saat membutuhkan pendampingan. Kondisi Kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, yang terpantau tertutup saat jam kerja, Kamis (19/11/2026), memunculkan perhatian terhadap pelayanan masyarakat.

Pantauan wartawan InsertRakyat.com di lokasi sekitar pukul 10.29 WITA memperlihatkan seluruh pintu ruangan kantor dalam keadaan terkunci. Pintu pagar utama di bagian depan gedung juga tertutup rapat.

Halaman kantor tampak lengang. Tidak terlihat kendaraan terparkir maupun pegawai dan penyuluh pertanian yang beraktivitas di lingkungan kantor saat pemantauan berlangsung.

Situasi tersebut menjadi perhatian karena BPP memiliki peran penting dalam mendekatkan layanan teknis pertanian kepada masyarakat. Melalui lembaga ini, petani memperoleh pendampingan kelompok tani, informasi teknologi pertanian, serta bimbingan untuk menghadapi berbagai persoalan dalam kegiatan usaha tani.

Namun, kantor yang tertutup tidak serta-merta berarti pelayanan berhenti. Aktivitas penyuluhan juga dapat berlangsung langsung di lapangan, mengikuti kebutuhan dan agenda pendampingan masyarakat petani.

Kepala BPP Tellulimpoe, Jamaluddin, memberikan penjelasan saat dikonfirmasi wartawan. Ia menyampaikan bahwa seluruh penyuluh sedang mendampingi kelompok tani penerima bantuan bibit kakao dalam kegiatan pelatihan di Hotel Rofina.

“Ada kegiatan pelatihan bagi kelompok penerima bibit kakao di Hotel Rofina. Jadi, semua penyuluh dari desa turun mendampingi. Memang kantor kosong karena tidak ada staf,” terang Jamaluddin.

Keterangan tersebut menjelaskan alasan tidak adanya aktivitas pegawai di kantor ketika wartawan melakukan pemantauan. Seluruh penyuluh, menurut Jamaluddin, sedang menjalankan tugas pendampingan di luar kantor.

Meski demikian, keadaan tersebut membuka ruang perhatian mengenai tata kelola pelayanan ketika seluruh petugas berada di lokasi kegiatan. Masyarakat yang datang untuk berkonsultasi atau membutuhkan informasi teknis pertanian tentu memerlukan kepastian mengenai tempat dan cara memperoleh pelayanan.

Pengaturan petugas piket, penyampaian informasi agenda kegiatan, atau penyediaan saluran komunikasi dapat membantu menjaga akses masyarakat. Dengan begitu, tugas penyuluhan di lapangan tetap berjalan tanpa membuat petani kehilangan jalur pelayanan di kantor.

(Muh Said  Mattoreang) 

LIVE UPDATE
INSERTRAKYAT.COM INDEKS
BERITA TERKINI
JELAJAHI KATEGORI
BERITA PILIHAN Pembaruan otomatis