MAKASSAR, INSERTRAKYAT.COM — Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) menahan seorang tersangka berinisial AH dalam perkara dugaan korupsi pemberian kredit fiktif pada salah satu lembaga jasa keuangan di Kota Makassar. Kasus tersebut diduga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2,31 miliar melalui pencairan 16 kredit yang tidak sesuai prosedur.
Penahanan dilakukan Tim Penyidik pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sulsel setelah mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang sah. AH sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor TAP-362/P.4/Fd.2/11/2026 yang ditandatangani pada Selasa, 10 November 2026.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi, mengungkapkan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa tujuh orang saksi dan satu orang ahli serta mengumpulkan sejumlah dokumen terkait perkara tersebut.
Hasil pemeriksaan dan pengumpulan bukti itu kemudian dipaparkan dalam ekspose di hadapan Kepala Kejati Sulsel. Penyidikan perkara telah dimulai sejak 30 September 2026.
“Penyidikan perkara ini sebenarnya telah dimulai sejak 30 September 2026. Tim Penyidik bergerak cepat dan profesional untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab. Sebagai tindak lanjut, setelah dinyatakan sehat oleh tim dokter dari Klinik Adhyaksa, Tersangka AH langsung ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-165/P.4.5/Fd.2/11/2026 selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026 di Lapas Kelas 1 Makassar,” ungkap Soetarmi.
Dalam perkara ini, AH diduga melakukan manipulasi pengajuan kredit saat menjabat sebagai Kepala Unit pada lembaga jasa keuangan tersebut. Perbuatan itu berlangsung sejak Februari hingga Mei 2026.
Penyidik menduga AH merekayasa data dan persyaratan pengajuan pinjaman untuk mencairkan kredit yang sebenarnya tidak memiliki dasar pengajuan sebagaimana mestinya. Seluruh tahapan, mulai dari pengajuan hingga pencairan, dilakukan secara sepihak tanpa mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
“Dari perbuatan culas tersebut, Tersangka berhasil mencairkan enam belas kredit fiktif. Tindakan manipulatif AH ini mengakibatkan kerugian negara yang cukup fantastis, yakni mencapai Rp2.315.754.000 atau dua miliar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah,” urai Soetarmi.
Kejati Sulsel masih mendalami perkara tersebut untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain. Penyidik juga membuka peluang pengembangan perkara berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang ditemukan.
Soetarmi menyampaikan bahwa Kajati Sulsel meminta seluruh saksi yang dipanggil memenuhi pemeriksaan dan tidak melakukan tindakan yang dapat menghambat proses hukum.
“Bapak Kajati Sulsel mengimbau secara tegas kepada seluruh saksi yang dipanggil agar kooperatif saat menjalani pemeriksaan. Saksi dilarang keras melakukan upaya merintangi penyidikan, menghilangkan atau merusak barang bukti, serta mencoba melakukan lobi-lobi perkara,” tegasnya.
Untuk mempercepat penyelesaian penyidikan hingga pelimpahan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, tim penyidik menyiapkan sejumlah langkah lanjutan. Langkah tersebut meliputi penggeledahan, pemblokiran, penelusuran aliran dana (follow the money), serta pelacakan aset (follow the asset).
Soetarmi memastikan penyidik akan menangani perkara tersebut secara profesional dan berintegritas sesuai ketentuan hukum. Kejati Sulsel juga menyatakan tetap berpegang pada prinsip Zero KKN.
Atas dugaan perbuatannya, AH disangkakan dengan pasal primer Pasal 603 juncto Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.
Sementara itu, sangkaan subsider menggunakan Pasal 604 juncto Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.
Jurnalis: Wahyu
Editor: Supriadi Buraerah


















































