PALU, INSERTRAKYAT.COM – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembenahan ekonomi nasional melalui perbaikan tata kelola sumber daya alam, penyelamatan kekayaan negara, dan efisiensi anggaran agar hasilnya dapat dinikmati masyarakat. Presiden juga menyampaikan rencana penambahan anggaran bagi pemerintah daerah serta perluasan pembangunan sekolah dan desa nelayan. Hal tersebut disampaikan saat membuka Tanwir Muhammadiyah 2026 sekaligus menghadiri Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Dalam sambutannya, Prabowo menyoroti pengelolaan kekayaan alam Indonesia yang menurutnya belum sepenuhnya memberikan manfaat bagi kepentingan nasional. Ia mengingatkan bahwa melimpahnya sumber daya mineral dan komoditas strategis Indonesia telah menarik kepentingan berbagai bangsa selama berabad-abad, sehingga negara harus memastikan pengelolaannya memberikan keuntungan bagi rakyat.
Presiden menilai praktik pengelolaan sumber daya alam yang hasilnya justru mengalir ke luar negeri perlu diperbaiki. Pemerintah, katanya, bertanggung jawab membenahi sistem yang keliru, termasuk menghadapi penyimpangan dan kepentingan yang menghambat penyelamatan kekayaan negara.
“Yang dikerjakan oleh pembantu-pembantu saya semua ini, yang kita kerjakan adalah bagaimana kita memperbaiki sistem yang keliru, menyelamatkan kekayaan rakyat Indonesia supaya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia,” ujar Prabowo.
Ia menegaskan bahwa kebijakan ekonomi nasional harus berlandaskan Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
“Sistem ekonomi kita adalah sistem ekonomi kekeluargaan. Ini bukan kata Prabowo Subianto, bukan. Ini perintah pendiri-pendiri bangsa kita. Ini yang dititip kepada kita, dan ini hampir hilang,” katanya.
Sebagai langkah konkret, Prabowo menginstruksikan jajaran kementerian, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), agar pengelolaan izin pertambangan memberikan manfaat lebih besar kepada negara. Ia menyatakan minimal 70 persen hasil pengelolaan izin usaha pertambangan (IUP) harus dinikmati negara.
“Saya kasih instruksi ke menteri-menteri terutama menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara,” tegasnya.
Pemerintah juga akan memperketat pengawasan ekspor melalui mekanisme satu pintu. Kebijakan tersebut bertujuan memastikan jumlah komoditas yang dikirim sesuai dengan laporan ekspor sehingga tidak terjadi manipulasi pencatatan yang berpotensi merugikan penerimaan negara.
Selain pembenahan pengelolaan sumber daya alam, Presiden menyoroti efisiensi belanja pemerintah sebagai upaya mengurangi kebocoran keuangan negara. Menurutnya, pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara terpisah oleh kementerian, pemerintah provinsi, dan kabupaten berpotensi menimbulkan perbedaan harga untuk barang dengan spesifikasi dan kualitas yang sama.
Prabowo menyebut belanja barang dan jasa dalam APBN mencapai sekitar Rp1.200 triliun. Dari jumlah tersebut, ia memperkirakan potensi kebocoran mencapai 30 persen atau sekitar Rp400 triliun akibat penggelembungan harga atau markup.
“Dari Rp1.200 triliun diperkirakan 30 persen hangus. Hangus, karena markup-markup penggelembungan alias korupsi. Jadi, kalau kita bisa atur ini, berarti kita bisa hemat Rp400 triliun, Rp400 triliun,” ungkapnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah akan merasionalisasi pengadaan barang dan jasa agar setiap instansi menggunakan standar harga, spesifikasi, dan kualitas yang sama.
“Semua uang rakyat harus dibelanjakan dengan harga yang sama, dengan spesifikasi yang sama, dengan kualitas yang sama,” tegas Presiden.
Prabowo menyampaikan bahwa hasil efisiensi anggaran akan diarahkan kembali untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia merencanakan tambahan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk setiap provinsi dan minimal Rp20 miliar bagi setiap kabupaten.
Penghematan anggaran juga disebut memungkinkan pemerintah memperluas program perbaikan fasilitas pendidikan. Target perbaikan sekolah yang semula direncanakan sebanyak 71.000 unit pada 2026 dapat ditingkatkan menjadi 88.000 sekolah.
Di sektor kelautan, pemerintah menyiapkan pembangunan sedikitnya 1.000 hingga 1.200 desa nelayan pada akhir 2026. Selanjutnya, pemerintah menargetkan tambahan 2.000 desa nelayan hingga akhir 2027 untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Di hadapan pimpinan Muhammadiyah, Prabowo juga mengajak seluruh elemen bangsa menjaga persatuan dan mengembangkan gotong royong. Menurutnya, keberagaman latar belakang, pandangan, dan kepentingan masyarakat Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang mampu membangun kerja sama.
“Demi keselamatan rakyat kita, perlu adanya kebersamaan, perlu adanya gotong royong, perlu adanya suasana sejuk, suasana damai, perlu adanya kolaborasi, kerja sama antara semua elemen pemimpin,” tuturnya.
Presiden turut mengapresiasi kontribusi Muhammadiyah dalam pembangunan bangsa, terutama melalui jaringan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Ia menyebut organisasi tersebut memiliki 165 perguruan tinggi, 24 fakultas kedokteran, 130 rumah sakit, sekitar 8.000 sekolah dasar hingga menengah, serta 20.000 taman kanak-kanak.
Menurut Prabowo, jaringan amal usaha tersebut menunjukkan kapasitas kepemimpinan dan kemampuan manajemen Muhammadiyah dalam menjalankan pelayanan masyarakat secara luas.
“Kebesaran Muhammadiyah adalah karena Muhammadiyah bekerja sungguh-sungguh di bidang yang dipilihnya, mengabdi secara nyata kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Tentunya dalam semangat agama Islam, tapi yang diutamakan adalah karya nyata yang bermanfaat,” ujar Presiden.
Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan bahwa penyelenggaraan Tanwir di Palu juga membawa semangat kebangkitan masyarakat Sulawesi Tengah setelah gempa bumi dan tsunami yang melanda wilayah tersebut pada 2018.
“Tanwir ini, Pak Presiden, diselenggarakan di Kota Palu, di samping kami ingin berbagi bersama seluruh pimpinan daerah dan masyarakat Sulawesi Tengah, bangkit dan terus membangun pascagempa dan tsunami yang tadi disampaikan oleh Pak Gubernur,” ujar Haedar.
Ia menegaskan Muhammadiyah akan terus mengambil bagian dalam pembangunan bangsa melalui berbagai amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial.
Kegiatan yang mengusung tema “Bersama Satukan Bangsa” tersebut berlangsung pada 13–15 November 2026. Rangkaian acara pembukaan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mars Muhammadiyah, Sang Surya, kemudian dilanjutkan pembacaan Al-Qur’an Surah Ali Imran ayat 103–104.
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid turut memberikan sambutan sebelum Haedar menyampaikan pidato Milad sekaligus meluncurkan logo Muktamar ke-49 Muhammadiyah.
Prabowo kemudian membuka Tanwir secara resmi dengan memohon rahmat Allah SWT. Pembukaan ditandai pemukulan alat musik tradisional kakula oleh Presiden, didampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Haedar Nashir, serta Anwar Hafid.
Selain Sidang Tanwir, rangkaian kegiatan juga diisi Tabligh Akbar dan Expo Tanwir dan Milad yang menampilkan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal serta amal usaha Muhammadiyah.
Menutup sambutannya, Prabowo mengucapkan selamat Milad ke-114 Muhammadiyah sekaligus meminta organisasi tersebut terus menjalankan fungsi moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Dirgahayu Muhammadiyah, lanjutkan perjuanganmu. Tegakkan kebenaran, tegakkan keadilan, tegakkan kejujuran. Kalau saya berada di jalan yang benar, saya minta dukungan kalian. Kalau saya menyimpang, tolong saya dikoreksi,” kata Presiden.
Jurnalis: Redho Fitriyadi
Editor: Supriadi Buraerah
