JAKARTA, INSERTRAKYAT.COM – Masa depan teknologi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan mesin, tetapi juga oleh kemampuan sebuah negara menguasai data, membangun infrastruktur, menyiapkan sumber daya manusia, dan menjaga etika penggunaannya. Di tengah perkembangan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI), Indonesia menghadapi agenda besar untuk memastikan teknologi tersebut tumbuh sejalan dengan kepentingan nasional.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan empat pilar Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia yang menjadi bagian dari arah pengembangan teknologi menuju 2045. Keempatnya meliputi riset dan inovasi, infrastruktur dan data, pengembangan talenta, serta etika pemanfaatan AI.
Hal tersebut disampaikan Bima saat menjadi pembicara utama dalam Merdeka AI Summit bertajuk “Cloudeka Sovereign for Future Enterprise” di Sudirman Hall, Sequis Tower, Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026).
Menurut Bima, penguatan kedaulatan AI perlu berjalan bersama pembangunan ekosistem digital yang mampu menghubungkan potensi daerah, kebutuhan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan. Pemerintah daerah juga perlu membaca perkembangan teknologi agar dapat mengidentifikasi peluang ekonomi dan meningkatkan kualitas pelayanan.
Ia menyebut pemanfaatan AI mulai diterapkan di sejumlah daerah untuk mempermudah layanan usaha, mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mendorong investasi, serta menyempurnakan kebijakan ekonomi.
“Di banyak daerah digitalisasi sudah terjadi, AI sudah digunakan untuk memudahkan layanan usaha, untuk mendorong UMKM, untuk mendorong investasi, dan juga untuk menyempurnakan kebijakan-kebijakan ekonomi,” kata Bima.
Namun, pemanfaatan teknologi tersebut perlu diukur berdasarkan manfaat yang dirasakan masyarakat. Bima menilai pemahaman publik mengenai AI masih banyak berkaitan dengan efisiensi dan produktivitas. Padahal, teknologi ini juga memiliki ruang pemanfaatan dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, pengelolaan lingkungan, keberlanjutan, dan penanganan kemiskinan.
“Kita lihat persepsi publik, mayoritas itu memahami bahwa AI itu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Tapi kalau berbicara soal lingkungan, sustainability, keberlanjutan, layanan kesehatan, ini angkanya masih di bawah. Ini tidak imbang sebetulnya persepsi ini, manfaat ini,” ujarnya.
Bima juga menyampaikan bahwa investasi AI di Indonesia terus meningkat. Perkembangan tersebut, menurutnya, perlu dihubungkan dengan strategi nasional agar pengembangan teknologi tidak berjalan sendiri, melainkan mendukung kebutuhan pemerintahan dan masyarakat.
Ia kemudian memaparkan empat pilar Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial hingga 2045. Pilar pertama adalah riset dan inovasi sebagai landasan pengembangan teknologi. Pilar kedua mencakup infrastruktur dan data yang mendukung pemanfaatan AI. Pilar ketiga berfokus pada pengembangan talenta atau sumber daya manusia yang memiliki kemampuan di bidang kecerdasan artifisial. Sementara pilar keempat berkaitan dengan etika dalam pengembangan dan penggunaan teknologi tersebut.
Menurutnya, aspek etika perlu mendapat perhatian seiring semakin luasnya penggunaan AI, termasuk dalam lingkungan pemerintahan dan korporasi.
“Empat ini sudah menjadi bagian dari strategi kita. Nah, kemudian, hari ini juga negara kita menuju visi yang sangat strategik, yaitu Satu Data Indonesia,” katanya.
Sejalan dengan arah tersebut, Bima menyoroti pentingnya integrasi data nasional dan penguatan infrastruktur digital. Di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, upaya tersebut dilakukan melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan memperkuat pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai kunci identitas penduduk.
Integrasi data juga diarahkan melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Langkah tersebut disertai penguatan keamanan jaringan, sistem, serta pusat data agar pertukaran informasi dapat mendukung kebutuhan pemerintahan.
“Nomor Induk Kependudukan sebagai kunci atau akses di sini. Kita padukan datanya semua, data tunggal sosial ekonomi nasional, dan kita memperkuat juga sekuritinya, jaringannya, pusat datanya, dan lain-lain,” jelas Bima.
Ia menilai data yang akurat dan terintegrasi diperlukan agar pemerintah dapat menyusun perencanaan pembangunan secara tepat. Data juga menjadi landasan untuk menentukan penerima program, mendukung proses politik yang akuntabel, serta memastikan kebijakan pangan sesuai dengan kebutuhan.
“Kita perlu data yang presisi agar desain perencanaan pembangunan ini akurat. Kita perlu data yang presisi agar target-target program pemerintahan tepat sasaran dan enggak melenceng. Kita perlu data untuk proses politik, untuk Pemilu yang akuntabel dan demokratik. Kita perlu data untuk memastikan kedaulatan pangan,” tandasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Bima turut menyoroti hubungan antara penguasaan teknologi, kualitas pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemanfaatan AI diharapkan tidak berhenti pada otomatisasi pekerjaan, tetapi juga membantu pemerintah memahami persoalan masyarakat melalui pengolahan data yang lebih terarah.
Merdeka AI Summit tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, President Director/CEO Lintasarta Armand Hermawan, President Director/CEO Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Slamet Aji Pamungkas, serta Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal Kementerian Keuangan Arief Wibisono.
(Supriadi Buraerah).
