JAKARTA, INSERTRAKYAT.COM – Informasi pembangunan perlu menjangkau masyarakat hingga ke daerah. Capaian program pemerintah selama dua tahun terakhir tidak cukup hanya tercatat dalam laporan, tetapi juga perlu disampaikan secara terbuka agar masyarakat mengetahui hasil pelaksanaan kebijakan yang berlangsung di wilayahnya.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengajak pemerintah daerah (Pemda) mengambil peran aktif dalam menyebarluaskan informasi capaian kinerja dua tahun pemerintahan. Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap informasi pembangunan.
Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Ekonomi dan Pembangunan Benni Irwan mengatakan, keterlibatan Pemda diperlukan karena berbagai program kementerian dan lembaga dilaksanakan hingga ke daerah serta bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.
“Kita ingin informasi ini disampaikan secara luas. Kita ingin disampaikan secara terstruktur, lebih transparan, dan mudah-mudahan mudah pula diakses oleh masyarakat,” ujar Benni dalam Rapat Koordinasi Penyampaian Informasi Capaian Kinerja Dua Tahun Pemerintahan di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Benni menjelaskan, hasil monitoring dan evaluasi Kemendagri menunjukkan masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui berbagai program pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah selama dua tahun terakhir. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam upaya memperkuat koordinasi komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Sebagai pedoman pelaksanaan, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 400.10/8834/SJ tentang Penyampaian Informasi Capaian Kinerja Dua Tahun Pemerintahan.
Melalui surat edaran tersebut, kepala daerah diminta menugaskan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), perangkat daerah terkait, serta pejabat pengelola kehumasan untuk terlibat aktif menyampaikan informasi hasil pembangunan.
Benni juga meminta kepala daerah memimpin dan memfasilitasi publikasi capaian pembangunan di wilayah masing-masing. Momentum tersebut sekaligus dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan hasil pembangunan selama masa kepemimpinan kepala daerah.
Penyebarluasan informasi dapat dilakukan melalui konferensi pers bersama media massa, media sosial, kanal resmi pemerintah daerah, hingga media luar ruang seperti videotron. Materi dari kementerian dan lembaga juga dapat diolah menjadi konten komunikasi yang menarik dengan menyesuaikan karakteristik masyarakat setempat.
Benni mencontohkan, informasi pembangunan fasilitas kesehatan perlu disampaikan secara terperinci, termasuk lokasi rumah sakit dan puskesmas yang telah dibangun. Dengan informasi yang spesifik, masyarakat dapat mengetahui fasilitas dan program pembangunan yang tersedia di wilayahnya.
“Kita berharap semua Ibu dan Bapak difasilitasi oleh Pemda melalui anggaran yang tersedia di APBD pemerintah daerah masing-masing,” katanya.
Untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan, Kemendagri akan menggelar rapat koordinasi secara berkala hingga akhir Desember 2026. Pada pertemuan perdana, pembahasan difokuskan pada sektor kesehatan dan pendidikan dengan menghadirkan narasumber dari kementerian terkait.
Koordinasi selanjutnya akan membahas berbagai sektor pembangunan lainnya. Kemendagri juga meminta setiap daerah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan beserta dokumentasi pendukung paling lambat tujuh hari setelah setiap pertemuan koordinasi.
Laporan tersebut akan menjadi bagian dari pemantauan tindak lanjut penyampaian informasi capaian pembangunan di daerah.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pembinaan Komunikasi Pemerintah Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Hariqo Wibawa Satria, Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Yudhistira Nugraha, Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan Liendha Andajani, serta sejumlah pihak terkait.
(Supriadi Buraerah).
