TAWARAMOTO, JEPANG, INSERTRAKYAT. Com, — Ketika jumlah petani menyusut dan usia tenaga penggarap terus bertambah, warga Desa Ō, Kota Tawaramoto, Prefektur Nara, Jepang, memilih membangun sistem pertanian kolektif. Mereka menggabungkan pengelolaan lahan, produksi pangan, pengolahan hasil panen, dan pemasaran dalam satu kelembagaan. Upaya tersebut juga mencakup pembinaan generasi muda agar pertanian tetap memiliki tenaga penerus.
Model pengelolaan itu dipaparkan Ibu Nakai dari Divisi Perempuan Koperasi Pertanian Kolektif Desa Ō (Ō Shūraku Einō Kumiai) dalam wawancara pada Selasa, 10 November 2026, pukul 13.20 waktu setempat. Ia menguraikan perjalanan pembentukan koperasi, pengembangan produk berbahan tepung beras dan gandum lokal, kendala fasilitas produksi, hingga rencana menyatukan petak-petak sawah yang selama ini terpisah oleh pematang.
Koperasi tersebut lahir dari inisiatif masyarakat, bukan karena arahan pemerintah. Warga mulai mempersiapkannya pada 2003 atau tahun Heisei 15. Gagasan itu berkembang sejalan dengan kebijakan nasional Jepang yang mendorong pengelolaan pertanian secara kolektif di tingkat desa. Setelah melewati proses persiapan lebih dari satu dekade, koperasi resmi berdiri pada 2014 atau tahun Heisei 26.
Pembentukan kelembagaan tersebut berangkat dari persoalan yang dihadapi petani setempat. Banyak warga berhenti menggarap sawah karena faktor usia. Jumlah tenaga kerja pertanian semakin berkurang, sementara keuntungan dari kegiatan bertani sulit dipertahankan jika setiap keluarga mengelola lahan secara terpisah.
Warga kemudian membangun sistem pengelolaan bersama agar kegiatan produksi berlangsung dalam skala lebih besar dan efisien. Tingkat partisipasi masyarakat tergolong tinggi. Dari 66 rumah tangga di desa tersebut, 64 telah bergabung sebagai anggota koperasi.
Koperasi mengambil alih pengelolaan lahan anggota, mulai dari penanaman hingga panen. Pemilik lahan tidak perlu lagi menangani pekerjaan sawah masing-masing karena koperasi mengatur seluruh kegiatan produksi. Untuk mendukung operasional, koperasi membeli dan merawat alat serta mesin pertanian sendiri dengan memanfaatkan subsidi pemerintah pusat.
Pengelolaan kolektif tersebut mengubah pola kerja pertanian dari usaha yang tersebar pada setiap keluarga menjadi kegiatan produksi yang terorganisasi. Koperasi mengatur kebutuhan peralatan dan pekerjaan lapangan secara bersama, sementara anggota menyerahkan pengelolaan lahan kepada kelembagaan yang mereka bentuk.
Namun, pengelolaan sawah dalam skala lebih besar belum cukup untuk menjaga keuntungan usaha tani. Menurut Ibu Nakai, ketergantungan pada penjualan padi membuat sumber pendapatan koperasi terbatas. Karena itu, mereka mengembangkan rokuji sangyōka atau industrialisasi sektor keenam.
Konsep tersebut mengintegrasikan tiga kegiatan ekonomi: produksi pertanian sebagai sektor primer, pengolahan hasil sebagai sektor sekunder, serta pemasaran dan jasa sebagai sektor tersier. Istilah sektor keenam berasal dari perkalian 1 × 2 × 3 = 6. Melalui pendekatan ini, petani tidak berhenti pada penjualan hasil panen, tetapi mengolah bahan baku menjadi produk yang memiliki nilai tambah.
Divisi Perempuan mengambil peran dalam pengembangan produk pangan berbahan tepung beras varietas Fukunoko dan Hinohikari, serta gandum lokal Nara varietas Harumizuki. Bahan-bahan tersebut menjadi dasar pembuatan berbagai produk olahan yang dikembangkan melalui percobaan resep.
Ibu Nakai menilai tepung beras Fukunoko cocok untuk membuat kue dan relatif mudah digunakan, termasuk oleh orang yang baru belajar mengolah bahan pangan. Para anggota mengembangkan resep secara mandiri dengan mempelajari video panduan memasak dan melakukan percobaan berulang. Pemanfaatan tepung beras tersebut untuk membuat roti masih membutuhkan penelitian lebih lanjut.
Pengembangan produk menghadapi kendala pada fasilitas produksi. Koperasi belum memiliki tempat pengolahan sendiri sehingga proses pembuatan produk masih diserahkan kepada pabrik pihak luar. Ketergantungan pada fasilitas eksternal membatasi keleluasaan koperasi dalam mengatur kapasitas produksi dan mengembangkan proses pengolahan secara mandiri.
Pemasaran produk juga belum menjangkau pasar yang luas. Koperasi menjual hasil olahannya melalui Yasumaru Ichiba, pasar pagi setempat, serta berbagai kegiatan pengalaman bertani. Pemerintah memberikan salah satu bentuk dukungan dengan menjadikan produk koperasi sebagai hadiah balasan dalam program furusato nōzei, yaitu skema donasi pajak daerah di Jepang. Namun, dukungan langsung untuk memperluas pemasaran secara umum masih terbatas.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan industri pangan berbasis pertanian membutuhkan keterhubungan antara ketersediaan bahan baku, fasilitas pengolahan, kapasitas produksi, dan jaringan pemasaran. Koperasi telah membangun dasar produksi melalui pengelolaan lahan bersama, tetapi masih membutuhkan fasilitas dan akses pasar yang lebih luas untuk mengembangkan usaha olahannya.
Di luar kegiatan produksi, koperasi juga membangun hubungan masyarakat dengan kegiatan pertanian dan pengolahan pangan. Salah satu tujuannya ialah mengenalkan pertanian kepada anak-anak sejak usia dini. Koperasi mengadakan kegiatan pengalaman bertani bagi murid taman kanak-kanak, antara lain membuat piza dan memanggang ubi.
Kegiatan tersebut mempertemukan anak-anak dengan bahan pangan dan proses pengolahannya. Koperasi juga bekerja sama dengan siswa sekolah menengah atas untuk menyusun resep baru dan mengadakan kelas memasak. Melalui kegiatan itu, pelajar mengenal pemanfaatan hasil pertanian sekaligus memperoleh pengalaman mengenai proses pengolahan pangan.
Bagi Ibu Nakai dan rekan-rekannya, regenerasi petani berkaitan langsung dengan kemampuan seseorang memperoleh penghidupan yang layak dari pekerjaan pertanian. Mereka mengajukan gagasan mengenai formasi khusus pegawai negeri yang menjalankan kegiatan bertani. Skema tersebut diharapkan memberikan kepastian penghasilan kepada generasi muda sekaligus membuka kesempatan bagi mereka untuk mengelola lahan.
Gagasan itu masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut. Namun, usulan tersebut menunjukkan perhatian koperasi terhadap persoalan ekonomi yang memengaruhi minat generasi muda memasuki sektor pertanian. Ketersediaan lahan dan keterampilan bertani perlu berjalan bersama dengan kepastian penghasilan agar pekerjaan tersebut dapat menjadi pilihan hidup.
Koperasi juga merencanakan penataan kembali lahan pertanian. Petak-petak sawah yang terpisah oleh pematang ingin disatukan menjadi hamparan lebih luas. Pembongkaran pematang diharapkan memudahkan penggunaan mesin dan meningkatkan efisiensi pekerjaan.
Rencana tersebut membutuhkan kesepakatan para pemilik lahan serta perencanaan teknis. Penyatuan petak sawah berkaitan dengan batas kepemilikan, kondisi lahan, dan pengaturan pengelolaan. Karena itu, perubahan tata lahan memerlukan koordinasi antarpemilik agar pengelolaan kolektif dapat berjalan tanpa mengabaikan hak masing-masing anggota.
Rangkaian wawancara dengan Ibu Nakai berlangsung dalam kegiatan Study Visit on Program Review di Jepang pada 8–14 November 2026. Kegiatan tersebut diikuti sepuluh peserta dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kementerian Transmigrasi, dan organisasi masyarakat sipil.
Program ini mempelajari praktik peninjauan kebijakan publik melalui kerja sama pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dalam kerangka Official Development Assistance (ODA) Jepang untuk Indonesia Tahun Anggaran 2026. Japan Initiative, lembaga pemikir kebijakan yang berbasis di Tokyo, melaksanakan kegiatan tersebut.
Salah satu peserta ialah Dr. T.R. Fahsul Falah, S.Sos., M.Si., Kepala Pusat 2 Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri. Keterlibatan peserta dari pemerintah pusat dan daerah membuka ruang pembelajaran mengenai tata kelola, pelaksanaan kebijakan, serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan urusan publik.
Selain mengunjungi koperasi pertanian, rombongan juga mengikuti agenda di Kantor Kota Tawaramoto pada 10 November 2026. Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota Toyomi Takatori memaparkan sistem pengelolaan sampah dan pelibatan masyarakat dalam perencanaan fasilitas publik.
Pemerintah Kota Tawaramoto menerapkan pemilahan sampah ke dalam 12 kategori untuk mendukung proses daur ulang. Rombongan juga meninjau fasilitas pengelolaan sampah, termasuk area daur ulang dan penggunaan kembali barang.
Agenda tersebut mencakup mekanisme resident council atau dewan warga. Pemerintah kota memilih anggota secara acak dari masyarakat untuk membahas penataan fasilitas di lantai pertama kantor kecamatan. Dewan warga menyusun rekomendasi mengenai kebutuhan ruang penggunaan kembali barang (reuse), area daur ulang, dan kotak pengumpulan perangkat elektronik berukuran kecil.
Hampir seluruh rekomendasi dewan warga diterima pemerintah kota. Pemilihan anggota secara acak dinilai dapat mengurangi konflik kepentingan dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan wilayahnya. Pemerintah kota juga menerima usulan warga mengenai visi pembangunan kecamatan untuk sepuluh tahun mendatang.
Dua agenda di Tawaramoto tersebut memperlihatkan bentuk keterlibatan masyarakat dalam bidang yang berbeda. Koperasi Desa Ō mengorganisasi warga untuk mengelola sumber daya pertanian dan mengembangkan usaha pangan, sedangkan pemerintah kota melibatkan masyarakat dalam penataan fasilitas publik dan pengelolaan lingkungan.
Keduanya menjadi bagian dari pembelajaran mengenai hubungan antara kelembagaan, kebijakan, dan partisipasi warga. Dalam pengelolaan pertanian, warga membangun organisasi untuk menjawab persoalan tenaga kerja dan pendapatan. Dalam tata kelola kota, masyarakat mendapat ruang untuk menyampaikan rekomendasi mengenai fasilitas dan kebutuhan lingkungan tempat tinggal.
Sepuluh peserta Study Visit on Program Review di Jepang berdasarkan daftar kegiatan adalah:
- Dr. T.R. Fahsul Falah, S.Sos., M.Si. — Kepala Pusat 2 Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri.
- Hana Widuri Hasibuan, S.IP., M.Si. — Kepala Bagian Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri.
- Chandra Varendra Yoga, S.Psi., MBA — Perencana Ahli Muda BPSDM Kementerian Dalam Negeri.
- Imam Fatkuroji — Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Pringsewu.
- Budi Sarwoto — Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMDes) Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- Dewi Setiyawati — Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Lampung Utara.
- Sevina Mahardini — Kepala Bidang Rida Bapperida Kota Pekalongan.
- Jeffri Anthone Sapulette — Kementerian Transmigrasi.
- Imanuel Djahi — YNS.
- Damayanti Siregar — YNS.
Pengalaman Desa Ō memperlihatkan bahwa keberlanjutan pertanian memerlukan pengelolaan sumber daya yang terorganisasi. Koperasi menghubungkan lahan, tenaga kerja, sarana produksi, pengolahan pangan, dan pemasaran dalam satu sistem usaha. Mereka juga menyiapkan keterlibatan generasi muda melalui pendidikan pertanian dan gagasan mengenai kepastian penghasilan.
Tantangan yang dihadapi masih mencakup penyediaan fasilitas produksi, perluasan pasar, penataan lahan, dan pembinaan petani penerus. Keempat hal tersebut saling berkaitan dengan kemampuan koperasi mempertahankan kegiatan produksi sekaligus mengembangkan sumber pendapatan baru.
Dari Desa Ō hingga Kantor Kota Tawaramoto, rangkaian pembelajaran ini memperlihatkan bagaimana masyarakat dapat mengambil peran dalam pengelolaan sumber daya dan perencanaan wilayah. Pertanian kolektif, pengolahan pangan, serta partisipasi publik menjadi bagian dari pengalaman yang dipelajari peserta Indonesia selama kegiatan di Jepang.
(Supriadi Buraerah).
