TOKYO, INSERTRAKYAT.COM – Pemerintah Indonesia mulai mengembangkan metode evaluasi program pemerintah berbasis partisipasi warga yang diadaptasi dari Jepang. Setelah melalui kerja sama dan pendampingan selama sekitar enam tahun, metode tersebut kini mulai diterapkan dengan dukungan anggaran negara Indonesia untuk membantu pemerintah daerah menilai efektivitas kebijakan dan manfaat program bagi masyarakat.
Perkembangan tersebut dipaparkan dalam pertemuan penyampaian hasil kerja sama Indonesia–Jepang di ruang pertemuan Kementerian Luar Negeri Jepang (Ministry of Foreign Affairs of Japan/MOFA), Kamis (12/11/2026).
Pertemuan itu menghadirkan Japan Initiative (Kōsō Nippon), lembaga kajian kebijakan Jepang, bersama perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Transmigrasi, dan organisasi masyarakat sipil Indonesia. Forum tersebut membahas hasil pendampingan, perkembangan penerapan metode, serta peluang pengembangan sistem evaluasi yang sesuai dengan kebutuhan tata kelola pemerintahan Indonesia.
Dalam wawancara dengan InsertRakyat.com, Dr. T.R. Fahsul Falah, S.Sos., M.Si., menjelaskan bahwa metode tersebut berangkat dari praktik peninjauan program pemerintah di Jepang yang dikenal sebagai Gyōsei Jigyō Review dan berkaitan dengan pendekatan Jigyō Shiwake, atau pemilahan program.
Metode ini memberikan ruang kepada warga untuk terlibat dalam menilai program pemerintah, mulai dari relevansi kebutuhan, penggunaan anggaran, capaian pelaksanaan, hingga manfaat yang diterima masyarakat.
Selama sekitar enam tahun kerja sama, Japan Initiative bersama mitra Indonesia mengembangkan pengenalan dan penerapan metode tersebut melalui dukungan kerja sama pembangunan resmi Jepang atau Official Development Assistance (ODA).
Penerapannya mulai diarahkan ke lingkungan pemerintahan Indonesia, terutama melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri. Materi kaji ulang juga telah dikembangkan menjadi kurikulum dan buku ajar untuk mendukung peningkatan kapasitas aparatur pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah.
Kaji ulang program bahkan telah dilaksanakan pada tingkat nasional. Perkembangan ini menjadi bagian dari upaya membangun budaya evaluasi kebijakan yang tidak berhenti pada pemeriksaan administratif dan penyerapan anggaran, tetapi turut mengukur keluaran, hasil, serta dampak program terhadap kehidupan masyarakat.
Perwakilan Kementerian Dalam Negeri dalam pertemuan tersebut menyampaikan bahwa kaji ulang diperlukan untuk mengetahui apakah program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan publik. Evaluasi juga membantu pemerintah mengidentifikasi program yang efektif, bagian yang perlu diperbaiki, serta penggunaan anggaran yang belum memberikan hasil optimal.
Kementerian Dalam Negeri kini menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sendiri untuk mendukung penerapan metode tersebut secara langsung di sejumlah pemerintah daerah.
Wilayah yang disebut dalam pemaparan meliputi Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kota Surabaya, Kota Yogyakarta, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Pekalongan, Kota Palembang, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Badung, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bantul, Kabupaten Supiori, serta sejumlah desa.
Penggunaan anggaran nasional untuk mendukung penerapan di daerah menunjukkan bahwa kerja sama tersebut mulai bergerak dari tahap pengenalan menuju pengembangan kapasitas dan penerapan kebijakan di dalam negeri.
Dalam pemaparan pihak Jepang, proses pengembangan metode serupa juga menghadapi kesulitan pada tahap awal. Salah satu tantangan utamanya ialah menyusun lembar kaji ulang yang mampu memandu proses penilaian program secara sistematis dan menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki kebijakan.
Namun, pelaksanaan secara berulang setiap tahun membantu membangun siklus perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan atau Plan, Do, Check, Act (PDCA).
Siklus tersebut memungkinkan hasil evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan program berikutnya. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya mengukur keberhasilan kegiatan setelah anggaran dibelanjakan, tetapi juga menjadikan temuan evaluasi sebagai dasar untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan kebijakan.
Mantan pejabat kepala bagian kebijakan Jepang yang hadir dalam pertemuan itu menyampaikan bahwa metode kaji ulang perlu terus disesuaikan dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Ia berharap Indonesia mampu mengembangkan model sendiri berdasarkan kondisi kelembagaan, karakteristik daerah, dan sistem pemerintahan nasional.
Ia juga mendorong agar kerja sama kedua negara tidak hanya berlangsung dalam bentuk transfer pengetahuan dari Jepang ke Indonesia, tetapi berkembang menjadi hubungan pembelajaran timbal balik.
Dalam rangkaian kegiatan yang sama, Direktur Jenderal Kerja Sama Internasional Kementerian Luar Negeri Jepang, Imafuku Takao, serta Direktur Urusan Kerja Sama NGO, Iwakami Kenzo, tercatat sebagai pejabat yang hadir dalam agenda di MOFA.
Bagi Indonesia, pengembangan metode ini berkaitan dengan kebutuhan memperbaiki kualitas kebijakan publik, akuntabilitas anggaran, dan hubungan antara pemerintah dengan warga. Partisipasi masyarakat menjadi unsur penting karena warga merupakan pihak yang berhadapan langsung dengan hasil pelayanan dan program pembangunan.
Keterlibatan warga dalam evaluasi juga dapat memperluas sumber informasi pemerintah. Data administratif dan laporan pelaksanaan dapat dilengkapi dengan pengalaman masyarakat, sehingga penilaian terhadap keberhasilan program memiliki dasar yang lebih menyeluruh.
Pembelajaran tersebut tidak hanya berlangsung melalui forum pemaparan hasil. Dalam rangkaian Study Visit on Program Review in Japan pada 8–14 November 2026, delegasi Indonesia juga mempelajari sejumlah praktik kebijakan publik di berbagai wilayah Jepang.
Delegasi yang dipimpin TR Fahsul Falah itu beranggotakan 10 orang dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kementerian Transmigrasi, dan organisasi masyarakat sipil. Fahsul merupakan pejabat Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri yang mengikuti program tersebut sebagai bagian dari pembelajaran pengembangan kebijakan dan evaluasi pemerintahan.
Pada 10 November 2026, rombongan mengunjungi Kota Tawaramoto, Prefektur Nara, untuk mempelajari pengelolaan sampah dan pelibatan warga dalam penataan fasilitas publik. Pemerintah kota menerapkan pemilahan sampah ke dalam 12 kategori serta melibatkan warga melalui mekanisme dewan masyarakat yang memberikan rekomendasi kepada pemerintah.
Dalam agenda lain, delegasi mempelajari pertanian kolektif di Desa Ō, Prefektur Nara. Kelembagaan masyarakat di desa tersebut menghubungkan pengelolaan lahan, produksi pertanian, pengolahan hasil panen, dan pemasaran. Model itu berkembang sebagai respons terhadap berkurangnya jumlah petani dan kebutuhan menjaga keberlanjutan usaha pertanian.
Pada 11 November, delegasi mengikuti pembelajaran mengenai tata kelola koperasi pangan Jepang. Sistem tersebut memperlihatkan hubungan antara petani dan konsumen melalui keanggotaan, pengawasan mutu pangan, keterlacakan produk, serta distribusi langsung kepada anggota.
Sementara itu, pada 12 November, rombongan mempelajari sistem makan siang sekolah di Kota Adachi, Tokyo. Program tersebut mengintegrasikan pemenuhan gizi, pendidikan pangan, keterampilan memasak, kemitraan dengan petani, dan pengurangan sisa makanan.
Pemerintah Kota Adachi mencatat penurunan sisa makanan sekolah dari 381 ton pada awal pelaksanaan program pada 2007 menjadi 113 ton pada tahun lalu, atau berkurang sekitar 70 persen. Pengukuran sisa makanan dilakukan secara berkala untuk mengetahui penerimaan siswa terhadap menu dan menentukan langkah perbaikan.
Berbagai agenda tersebut memperlihatkan cakupan pembelajaran yang lebih luas daripada evaluasi administratif. Delegasi mempelajari bagaimana pemerintah membangun hubungan antara perencanaan kebijakan, kelembagaan masyarakat, pelayanan publik, pengelolaan sumber daya, dan kebutuhan warga.
TR Fahsul Falah menjelaskan bahwa pengalaman tersebut dapat menjadi bahan pengembangan kebijakan di Indonesia dengan tetap mempertimbangkan karakteristik daerah dan kapasitas kelembagaan pemerintah.
Pengembangan metode kaji ulang program berbasis partisipasi warga diharapkan mendorong pemerintah daerah memiliki kemampuan menilai program secara mandiri, mengidentifikasi persoalan pelaksanaan, serta menggunakan hasil evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan pembangunan.
Dengan dukungan anggaran negara sendiri, penerapan metode tersebut memasuki tahap pengembangan yang lebih luas. Keberlanjutannya akan bergantung pada konsistensi pelaksanaan, kualitas evaluasi, kapasitas aparatur, dan keterlibatan masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap program pemerintah.
(Supriadi Buraerah)
