20 Oktober (sebelumnya -“Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, KKP Pulihkan Usaha Perikanan Pascabencana Sumatera“) KKP melaporkan bahwa 5.729,33 hektare tambak dan kolam budi daya ikan telah kembali beroperasi hingga Oktober 2026. Data tersebut menjadi salah satu indikator pemulihan aktivitas produksi, tetapi belum menggambarkan seluruh kondisi ekonomi masyarakat terdampak.
Pemulihan usaha perikanan tetap membutuhkan dukungan sarana produksi, kegiatan penangkapan, pengolahan hasil, dan infrastruktur yang dapat digunakan kembali. Perkembangan setiap program perlu dinilai berdasarkan realisasi serta manfaat yang diterima masyarakat.
Adapun Tito mengingatkan bahwa pemulihan menghadapi tantangan karena bencana mencakup 53 kabupaten/kota di tiga provinsi. Banjir dan tanah longsor susulan juga memengaruhi proses rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk merusak kembali sejumlah infrastruktur yang sebelumnya telah diperbaiki.
“Kita terus bekerja tapi alamnya begitu kita enggak bisa lawan,” ujar Tito.
Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera periode 2026–2028 menjadi kerangka koordinasi pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dokumen tersebut mencakup rencana aksi kementerian dan lembaga yang diselaraskan dengan kebutuhan wilayah terdampak.
Luasnya cakupan wilayah membuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah menjadi penting. Penyelesaian persoalan lahan, penyesuaian terhadap kondisi lapangan, serta perbaikan infrastruktur yang kembali rusak memengaruhi pelaksanaan program.
Tito menegaskan pemerintah pusat dan daerah akan terus bekerja untuk memulihkan kondisi masyarakat terdampak.
“Kita tidak menyerah kita terus bekerja untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya.
Percepatan pembangunan 26.036 unit huntap menjadi salah satu agenda penting pemulihan pascabencana Sumatera. Kemajuan program perlu diukur melalui realisasi pembangunan, keamanan lokasi hunian, dan kemampuan masyarakat untuk kembali menjalani kehidupan secara layak.
Penulis: Romy/Syamsul
Editor: Supriadi buraerah
