Tito Karnavian Bahas Target 26.036 Huntap dan Pemulihan Ekonomi Pascabencana Sumatera

JAKARTA, — Pemerintah mempercepat pembangunan 26.036 unit hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Program yang ditargetkan berlangsung pada 2026–2027 tersebut membutuhkan dukungan pemerintah daerah, terutama untuk menyelesaikan persoalan lahan dan memastikan lokasi hunian sesuai dengan kondisi risiko bencana.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan hal itu saat memimpin Rapat dan Press Release Perkembangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Kelautan dan Perikanan serta Fasilitas Perumahan dan Permukiman di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Rapat tersebut dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Teddy Paul H. Siagian.

Tito meminta kementerian dan lembaga terkait segera merealisasikan program yang telah direncanakan. Ia juga mengimbau pemerintah daerah (Pemda) mendukung pelaksanaan di lapangan karena waktu yang tersisa pada 2026 semakin terbatas.

“Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak berhenti terus melakukan percepatan pemulihan rehabilitasi, rekonstruksi pascabencana Sumatera,” ujar Tito.

Berdasarkan data (paparan) Kementerian PKP dalam rapat tersebut, pemerintah menargetkan pembangunan 26.036 unit huntap relokasi terpusat di tiga provinsi terdampak selama 2026–2027. Rinciannya meliputi 21.228 unit di Aceh, 3.707 unit di Sumatera Utara, dan 1.101 unit di Sumatera Barat.

Tito menerangkan bahwa pembangunan kompleks huntap melalui Kementerian PKP terutama ditujukan bagi warga yang kehilangan rumah sekaligus lahannya atau tinggal di kawasan berisiko tinggi yang tidak lagi layak dihuni.

“Yang \[huntap\] kompleks itu dikerjakan oleh PKP ini terutama yang rumahnya, tanahnya sudah habis sudah enggak ada lagi atau di daerah merah, satu kampung hilang otomatis dibangunkan lagi kompleks \[oleh\] PKP,” ujar Tito.

Menurut Tito, penyediaan lahan menjadi salah satu persoalan yang perlu segera dituntaskan. Karena itu, ia meminta Pemda membantu menyelesaikan kendala tersebut agar pembangunan dapat berjalan sesuai target.

Penentuan lokasi hunian juga perlu memperhatikan keselamatan masyarakat. Dalam perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera, Kementerian PPN/Bappenas menempatkan pertimbangan zona rawan bencana sebagai bagian penting dalam penetapan lokasi hunian dan infrastruktur strategis.

Dengan demikian, pencapaian target pembangunan perlu dilihat dari jumlah unit yang dibangun sekaligus kelayakan lokasi, keamanan hunian, dan kesiapan lingkungan permukiman.

Selain pembangunan huntap, rapat tersebut membahas pemulihan fasilitas kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memaparkan program rehabilitasi dan rekonstruksi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk 2026.

Program tersebut mencakup rehabilitasi tambak, kolam, dan keramba; bantuan ekskavator; bantuan perebusan garam; sarana pengolahan dan cool box; mesin dan kapal penangkapan ikan; serta alat penangkap ikan. Paparan itu juga memuat perkembangan rehabilitasi infrastruktur pelabuhan perikanan.

20 Oktober (sebelumnya -“Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, KKP Pulihkan Usaha Perikanan Pascabencana Sumatera“) KKP melaporkan bahwa 5.729,33 hektare tambak dan kolam budi daya ikan telah kembali beroperasi hingga Oktober 2026. Data tersebut menjadi salah satu indikator pemulihan aktivitas produksi, tetapi belum menggambarkan seluruh kondisi ekonomi masyarakat terdampak.

Pemulihan usaha perikanan tetap membutuhkan dukungan sarana produksi, kegiatan penangkapan, pengolahan hasil, dan infrastruktur yang dapat digunakan kembali. Perkembangan setiap program perlu dinilai berdasarkan realisasi serta manfaat yang diterima masyarakat.

Adapun Tito mengingatkan bahwa pemulihan menghadapi tantangan karena bencana mencakup 53 kabupaten/kota di tiga provinsi. Banjir dan tanah longsor susulan juga memengaruhi proses rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk merusak kembali sejumlah infrastruktur yang sebelumnya telah diperbaiki.

“Kita terus bekerja tapi alamnya begitu kita enggak bisa lawan,” ujar Tito.

Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera periode 2026–2028 menjadi kerangka koordinasi pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dokumen tersebut mencakup rencana aksi kementerian dan lembaga yang diselaraskan dengan kebutuhan wilayah terdampak.

Luasnya cakupan wilayah membuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah menjadi penting. Penyelesaian persoalan lahan, penyesuaian terhadap kondisi lapangan, serta perbaikan infrastruktur yang kembali rusak memengaruhi pelaksanaan program.

Tito menegaskan pemerintah pusat dan daerah akan terus bekerja untuk memulihkan kondisi masyarakat terdampak.

“Kita tidak menyerah kita terus bekerja untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya.

Percepatan pembangunan 26.036 unit huntap menjadi salah satu agenda penting pemulihan pascabencana Sumatera. Kemajuan program perlu diukur melalui realisasi pembangunan, keamanan lokasi hunian, dan kemampuan masyarakat untuk kembali menjalani kehidupan secara layak.

Penulis: Romy/Syamsul
Editor: Supriadi buraerah