Salah satu perubahan penting terdapat dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Ketentuan ini mengubah mekanisme pemilihan yang sebelumnya dilakukan oleh MPR. Sejak Pemilu Presiden 2004, rakyat memiliki kesempatan menentukan pasangan pemimpin nasional melalui pemungutan suara langsung.
Perubahan konstitusi juga membatasi masa jabatan. Pasal 7 UUD 1945 menetapkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Artinya, seseorang dapat menduduki jabatan Presiden atau Wakil Presiden paling banyak dua periode, sepanjang memenuhi persyaratan konstitusional dan memperoleh mandat melalui mekanisme pemilihan yang berlaku.
Aturan mengenai pergantian kepemimpinan pun dibuat lebih terperinci. Pasal 8 ayat (2) mengatur bahwa apabila jabatan Wakil Presiden kosong, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Sementara itu, Pasal 8 ayat (3) mengatur keadaan ketika Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya. Dalam keadaan tersebut, tugas kepresidenan dijalankan secara bersama oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan sampai MPR memilih Presiden dan Wakil Presiden yang baru.
Ketentuan-ketentuan itu menunjukkan bahwa konstitusi tidak hanya mengatur cara seseorang memperoleh jabatan, tetapi juga menyediakan jalan ketika jabatan tersebut tidak dapat dijalankan. Kekuasaan pemerintahan membutuhkan kesinambungan, sedangkan kesinambungan negara tidak boleh bergantung sepenuhnya pada keadaan pribadi pejabat yang sedang memimpin.
Setelah pemilihan langsung diterapkan, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla menjadi pasangan Presiden dan Wakil Presiden periode 2004–2009. Keduanya kembali berada dalam satu pasangan kepemimpinan pada periode awal pemerintahan hasil pemilihan langsung tersebut. Pada 2009, Susilo Bambang Yudhoyono melanjutkan masa jabatan bersama Boediono sebagai Wakil Presiden untuk periode 2009–2014.
Pergantian kepemimpinan berikutnya membawa Joko Widodo dan Jusuf Kalla ke pemerintahan periode 2014–2019. Pada periode kedua, 2019–2024, Joko Widodo didampingi Ma’ruf Amin. Dua pasangan tersebut menjalankan pemerintahan dalam kerangka konstitusi hasil perubahan, dengan mandat yang diperoleh melalui pemilihan langsung oleh rakyat.
Pada 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 2024–2029. Pelantikan itu menjadi babak terbaru dalam rangkaian sejarah kepemimpinan nasional. Gibran tercatat sebagai Wakil Presiden ke-14 Republik Indonesia, sedangkan Prabowo memulai masa jabatan pertamanya sebagai Presiden.
Dari Mohammad Hatta hingga Gibran Rakabuming Raka, jabatan Wakil Presiden telah melewati perjalanan panjang yang dipengaruhi perubahan konstitusi, sistem pemerintahan, dan dinamika politik nasional. Ada masa ketika jabatan itu diisi dan bekerja berdampingan dengan Presiden. Ada pula masa ketika kursinya kosong karena sistem ketatanegaraan yang berlaku tidak menempatkannya dalam susunan pemerintahan.
Sejarah tersebut memperlihatkan bahwa istilah Wapres tidak berdiri di ruang hampa. Di belakangnya terdapat aturan dasar negara, pengalaman pergantian pemerintahan, serta rangkaian keputusan politik yang membentuk wajah republik. Memahami jabatan Wakil Presiden berarti membaca bagaimana Indonesia mengatur bantuan dalam kepemimpinan, kesinambungan pemerintahan, dan mekanisme pergantian kekuasaan.
Sebab, sejarah sebuah jabatan tidak hanya tersusun dari nama orang yang pernah mendudukinya. Ia juga dibentuk oleh konstitusi yang memberikan kewenangan, zaman yang menguji pelaksanaannya, dan tata negara yang mengatur batasnya. Dalam perjalanan republik, Presiden dan Wakil Presiden hadir sebagai dua jabatan dalam satu pasangan kepemimpinan, dengan tugas dan kedudukan yang berpijak pada aturan dasar negara. (Tim Insertrakyat.com).
