Menjaga Optimisme di Tengah Pekerjaan Rumah Bangsa

Oleh Muhammad Subhan

SAYA yakin Pak Presiden salah ucap saat menyebut seorang ibu pengupas bawang asal Bogor, Susanah, dibayar Rp700 ribu per kilogram. Dan, tentu, kasihan Bu Susanah, beliau malah jadi sasaran ledekan netizen gara-gara kekeliruan itu.

Jika Pak Presiden tak salah ucap, rasanya tidak masuk akal seorang pengupas bawang diberi upah sebesar itu untuk tiap kilogramnya. Harga bawang merah di pasar tradisional maupun e-commerce saja berkisar antara Rp15.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Lantas berapa keuntungan yang bisa diambil agen jika biaya upahnya saja setinggi itu? Bukannya untung, yang ada malah buntung.

“Mustahil bin mustahal,” kata netizen yang lain.

Namun, begitulah dinamika di negeri ini. Kekeliruan kecil sering kali membesar dan dibesar-besarkan. Di sisi lain, fenomena ini menunjukkan bahwa rakyat selalu menyimak setiap ucapan dan tindakan pemimpinnya, terlebih di tengah ruang publik yang riuh oleh perdebatan politik.

Saat disebut menerima upah Rp700 ribu per kilogram, Bu Susanah tentu tak bisa menyela. Beliau hanya berdiri diam, wajahnya tampak bingung sambil mengatupkan kedua telapak tangan di dada—sebuah gestur hormat. Belakangan diketahui, Bu Susanah merupakan salah satu pekerja di dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Saya percaya Pak Presiden berniat baik. Pak Presiden ingin mengapresiasi dan menunjukkan betapa tangguhnya rakyat Indonesia. Mereka mandiri, tegar, sabar, dan pantang menyerah. Apa pun profesinya—pengupas bawang, petugas MBG, pedagang kecil, buruh, petani, hingga nelayan—semuanya adalah pekerjaan mulia. Nilai kemuliaan itu jelas tak diukur sebatas dari tebal-tipisnya amplop gaji.

Hanya saja, penghargaan bagi rakyat kecil tidak boleh berhenti di ucapan saja. Niat baik itu mesti mewujud dalam kebijakan nyata yang mengangkat taraf hidup mereka. Rakyat tak sekadar butuh sanjungan atas kerja kerasnya. Mereka butuh upah yang layak, lapangan kerja yang terbuka, harga bahan pokok yang terjangkau, pendidikan berkualitas, serta jaminan sosial saat badai hidup datang.

Saya yakin Pak Presiden dan para menterinya terus bekerja keras mengemudikan bahtera bangsa ini menuju muara yang lebih sejahtera. Semangat ini sejalan dengan tema HUT ke-81 Republik Indonesia tahun 2026: “mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.”

Namun, perjalanan ke sana tak bisa cuma diukur dari megahnya panggung perayaan kemerdekaan. Ada wajah rakyat yang mesti terus ditatap dari dekat.

Media arus utama belakangan ini kerap memberitakan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor. Sementara itu, perguruan tinggi terus meluluskan ribuan sarjana setiap tahun, baik dari kampus negeri, swasta, maupun perguruan tinggi ternama. Masalahnya, ketersediaan lapangan kerja tak pernah sebanding dengan ledakan jumlah kelulusan tersebut.

Angka pengangguran terdidik yang berkisar satu juta orang tidak boleh diperlakukan sekadar sebagai angka statistik. Di balik angka itu, ada anak muda yang bertahun-tahun menimba ilmu, orang tua yang membanting tulang membiayai kuliah, dan keluarga yang menaruh harapan besar pada gelar sarjana anaknya.

Di sinilah pembangunan perlu dimaknai secara menyeluruh. Negara tidak boleh berhenti pada mencetak lulusan. Pemerintah wajib memastikan ekosistem ekonomi mampu menyerap tenaga terdidik, menghidupkan kewirausahaan, memperkuat industri, menggerakkan ekonomi kreatif, membuka lapangan kerja di daerah, serta memastikan transformasi digital tidak malah menyingkirkan pekerja tanpa solusi.

Saat menonton upacara bendera di Istana Negara lewat siaran langsung televisi, saya melihat Pak Presiden diapit mantan Presiden Pak Jokowi dan Wakil Presiden Pak Gibran. Pesawat tempur kita melintas gagah membelah langit Jakarta. Kita tentu bangga. Kita memang butuh rasa percaya diri dan optimisme bahwa Indonesia adalah negara besar yang sanggup berdiri di atas kaki sendiri.

Namun, rasa bangga itu jangan sampai menutupi tumpukan pekerjaan rumah yang masih panjang.

Di berbagai daerah, masyarakat masih berjuang menghadapi bencana dan himpitan sosial. Konflik yang belum tuntas di wilayah seperti Papua dan Aceh juga menjadi pengingat bahwa pembangunan tak cukup hanya diukur dari panjangnya jalan, megahnya gedung, cantiknya pesawat tempur, atau melesatnya angka pertumbuhan ekonomi. Pembangunan sejati harus menghadirkan rasa aman, keadilan, kesempatan hidup yang layak, dan ruang dialog yang jujur dan terbuka.

Arah perjalanan ini sebenarnya sudah ditegaskan dalam Batang Tubuh UUD 1945. Pasal 34 mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama dan sumber daya alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sementara Pasal 31 menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan.

Pesan konstitusi kita jelas bahwa kemerdekaan bukan sekadar seremoni harian. Kedaulatan bukan cuma atraksi pesawat di udara. Kemakmuran pun bukan sekadar deretan angka di atas kertas statistik.

Makna kemerdekaan itu sejatinya harus hadir langsung di meja makan keluarga Bu Susanah. Dirasakan oleh buruh yang terkena PHK, sarjana yang sedang mencari kerja, serta para petani, nelayan, pedagang kecil, guru, hingga seniman yang setiap hari menjaga agar roda negeri ini tetap berputar.

Oleh sebab itu, kekeliruan ucap seorang pemimpin wajar saja dikritik—bahkan wajib jika memang diperlukan. Namun, kritik sepatutnya tidak bergeser menjadi bahan olokan bagi rakyat kecil yang namanya terseret. Kita tetap menaruh hormat kepada pemipin kita.

Sebaliknya, pemerintah tak perlu alergi terhadap kritik. Tak perlu disebut para pengkritik sebagai “londo ireng”, misalnya. Suara rakyat adalah pengingat agar optimisme tidak menguap menjadi slogan kosong, dan pembangunan tidak mandek pada kemewahan seremoni semata.

Kita ingin Indonesia kuat, tapi kekuatan itu wajib berbanding lurus dengan kesejahteraan. Kita ingin Indonesia berdaulat, tapi kedaulatan itu harus berbekas hingga ke dalam rumah-rumah rakyat.

Pekerjaan rumah terbesar kita sebenarnya adalah bagaimana memastikan setiap warga negara yang mau bekerja, belajar, dan berusaha mendapatkan kesempatan yang adil untuk hidup layak. Dan di situlah kemerdekaan menemukan ruhnya yang sejati. []

Muhammad Subhan, jurnalis InsertRakyat.com, penulis, pegiat literasi, dan founder Sekolah Menulis elipsis

Penulis: Muhammad Subhan
Editor: Supriadi Burarerah