Oleh Muhammad Subhan

AWAL Oktober 2026 mendatang, jika tak ada aral melintang, penulis ratusan buku yang juga Duta Baca Indonesia, Gol A Gong, menyinggahi Kota Padang Panjang, khususnya ke Komunitas Seni Kuflet. Kota kecil di kaki Gunung Singgalang dan Marapi ini menjadi salah satu lokus Safari Literasi Sumatera yang dilakoni penulis novel Balada Si Roy itu.

Bagi saya, Gol A Gong adalah sosok pegiat literasi tangguh yang terus berjalan seolah tak kenal lelah. Usai menjabat Duta Baca Indonesia periode 2021–2025, ia tetap bergerak mengisi ruang-ruang literasi di tengah keterbatasan anggaran dan program. Sepanjang 2026, ia rela mengemban amanah itu tanpa bayaran.

Agar bisa terus berjalan mengampanyekan membaca itu sehat, menulis itu hebat, ia tak sungkan merogoh isi sakunya sendiri, terutama dengan berjualan buku-buku karyanya.

Saya angkat topi kepada Gol A Gong yang sejak era 1990-an buku-bukunya sudah akrab di telinga saya.

Dan, pertama kali saya bertemu Gol A Gong ketika ia dengan senang hati menerima undangan saya datang ke Padang Panjang pada 2011, seiring terbitnya novel pertama saya, Rinai Kabut Singgalang. Bersama novelis Arafat Nur yang saat itu masih bermukim di Aceh, pada Ahad, 3 April 2011, di Graha Serambi Makkah Kota Padang Panjang, novel itu dibedah. Acara tersebut dihadiri lebih dari tiga ratus peserta yang terdiri atas pelajar, mahasiswa, guru, dosen, dan masyarakat umum.

Setelah itu, beberapa kali saya bersua Gol A Gong di beberapa kota. Saya juga pernah menyambangi dan bermalam di Rumah Dunia yang ia dirikan di Banten. Saya melihat buku-buku di perpustakaannya, juga museum literasi yang dibangunnya.

Baca Juga :  Sajak-Sajak Rungo Ashta

Tahun 2018, Gol A Gong datang lagi ke Padang Panjang. Ia mampir ke dangau saya di kaki Singgalang dengan membawa “Generasi Jaguar” (istri dan ketiga anaknya). Ketika itu ia belum menjabat Duta Baca Indonesia. Tapi yang pasti, ia sudah berjalan dari kota ke kota di Indonesia, bahkan mancanegara.

Bagi saya, perjalanan Gol A Gong memperlihatkan satu hal penting tentang bagaimana gerakan literasi tidak selalu menunggu negara bergerak. Ketika ruang dukungan menyempit, ia tetap mencari jalan. Ia mendatangi sekolah, kampus, komunitas, perpustakaan, taman bacaan, hingga rumah-rumah masyarakat. Ia terus membawa buku dan cerita, berbicara pentingnya membaca dan menulis, serta mengajak anak-anak muda untuk berani bermimpi melalui buku.

Pada 3 Maret 2026, misalnya, pendiri Rumah Dunia di Serang, Banten, itu menulis surat terbuka di dinding Facebook-nya yang ditujukan kepada Presiden RI, Prabowo Subianto. Judulnya cukup menggugah: “Stop MBG Sehari, Kasihkan Duitnya ke Perpustakaan Nasional RI.”

Nada surat itu lugas, bahkan getir. Ia mengungkapkan kegelisahannya melihat anggaran Perpustakaan Nasional RI yang disebutnya sangat terbatas. Ia juga menyoroti kabar tidak berlanjutnya program Duta Baca Indonesia setelah masa tugasnya berakhir.

Saya membaca kegelisahan itu bukan semata sebagai keluhan seorang penulis. Ada pengalaman panjang seorang pegiat literasi yang berbicara dari lapangan; dari akar rumput. Gol A Gong tahu bahwa buku tidak cukup hanya dipajang di perpustakaan. Buku harus dibaca, dibicarakan, dibawa ke sekolah-sekolah, dan dipertemukan dengan anak-anak.

Baca Juga :  Merawat Ingatan dengan Tulisan Tangan

Ia sendiri pernah mengalami bagaimana sastra tidak mendapatkan ruang yang cukup dalam pendidikan. Dalam sebuah tulisannya ia berkisah bahwa pada 1982 ia diterima kuliah di Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran, Bandung. Namun, ia merasa kurang bersemangat karena mahasiswa yang mengambil Sastra Indonesia sedikit. Ia melihat kecenderungan pembelajaran lebih banyak bergerak ke linguistik.

Pengalaman itu, katanya, sebenarnya sudah ia rasakan sejak sekolah. Tidak ada kewajiban membaca buku sastra. Akhirnya, ia belajar sendiri. Kuliahnya pun tidak berjalan baik hingga kemudian ia mengundurkan diri.

Dari pengalaman itulah lahir kegelisahannya tentang posisi sastra dalam pendidikan. Menurut Gol A Gong, salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk meningkatkan minat baca adalah mewajibkan siswa membaca karya sastra.

Kita memang sering mendengar keluhan tentang rendahnya minat baca dan kemampuan literasi anak-anak Indonesia. Namun, bagi Gol A Gong, persoalannya tidak cukup dijawab dengan keluhan. Harus ada kebijakan yang mendorong anak-anak berhadapan langsung dengan buku.

Ia mengingat kembali gerakan “Siswa Bertanya, Sastrawan Menjawab” yang pernah digerakkan Majalah Sastra Horison bersama Taufiq Ismail. Program semacam itu, menurutnya, pernah mempertemukan dunia sastra dengan sekolah secara lebih dekat.

Gol A Gong berharap sastra tidak sekadar menjadi bagian kecil dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Ia menginginkan sastra mendapat ruang lebih kuat dalam pendidikan, dari SD, SMP, hingga SMA.

Baca Juga :  Menghadirkan Puisi di Kedai-Kedai Kopi

Gagasan itu tentu bisa diperdebatkan dari berbagai sisi. Namun, saya kira ada satu hal yang layak kita dengarkan bahwa anak-anak tidak cukup hanya diajari membaca kata. Mereka perlu diajak membaca manusia, kehidupan, kegembiraan, kesedihan, konflik, dan berbagai pengalaman hidup. Sastra menyediakan ruang untuk itu.

Maka, ketika awal Oktober nanti Gol A Gong datang lagi ke Ranah Minang, saya membayangkan pertemuan itu bukan sekadar kunjungan seorang Duta Baca Indonesia ke sebuah kota. Tapi pertemuan dengan kawan-kawannya sesama penulis dan pegiat literasi yang selama puluhan tahun memilih jalan yang sama: berjalan membawa buku, menemui manusia, dan percaya bahwa membaca masih bisa mengubah cara seseorang memandang dunia.

Dan saya kira, selama masih ada orang seperti Gol A Gong yang mau berjalan, jalan literasi tidak pernah benar-benar sepi. Lebih jauh dari itu, yang “terus berjalan” di tengah jalan akan menemukan “banyak jalan”.

Anda di Sumatera Barat berpeluang bersua Gol A Gong. Datanglah pada Selasa, 6 Oktober 2026, pukul satu siang, di Komunitas Seni Kuflet Padang Panjang. Tapi tempat sangat terbatas, maka Anda perlu mendaftarkan diri. Hubungi saja panitia di nomor kontak 082178149413 (Fadhil). Sampai bersua. Salam literasi. []

Muhammad Subhan, penulis, pegiat literasi, founder Sekolah Menulis elipsis

Penulis: Muhammad Subhan
Editor: Supriadi Buraerah

INSERT RAKYATMAJALAH DIGITAL
FEATURE STORY

Birokrasi · Aparatur · Indonesia 2045

BerAKHLAK Menjiwai Birokrasi TR Fahsul Falah Menuju Indonesia Emas 2045

Perjalanan kedinasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, pengembangan kompetensi aparatur, dan nilai dasar ASN dalam kerangka pembangunan nasional.

Cerita TR · Perjalanan Kedinasan

InsertRakyat.com — TR Fahsul Falah menjalani tiga penugasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sepanjang 2018–2022, mulai dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemendagri Regional Bandung, PPSDM Kemendagri Regional Makassar, hingga Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri. Perjalanan kedinasannya kemudian berlanjut ke bidang strategi kebijakan. Saat ini, Oktober 2026, ia menjabat Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik pada Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri.

Pada 2018–2020, TR bertugas sebagai Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional, Pelaksana, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, DPRD, dan Lurah di PPSDM Kemendagri Regional Bandung. Pada 2019, ia mengikuti Training of Facilitator untuk Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Agenda ANEKA. Pada tahun yang sama, ia juga mengikuti pelatihan untuk PNS yang beralih melalui mekanisme inpassing ke jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.

Pada 2020, TR mendapat penugasan sebagai Kepala PPSDM Kemendagri Regional Makassar. Wilayah kerja lembaga tersebut mencakup sepuluh provinsi, yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Salah satu kegiatan pada masa penugasan itu ialah Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan III yang berlangsung pada 15 September hingga 18 Desember 2020 dengan metode blended learning. Pesertanya berasal dari Kabupaten Bone, Bantaeng, dan Bulukumba di Sulawesi Selatan, serta Kabupaten Buton di Sulawesi Tenggara. TR menyampaikan laporan penyelenggaraan pelatihan tersebut.

Pada November 2020, ia juga terlibat dalam evaluasi program dan pembahasan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2021 bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian evaluasi program dan perencanaan anggaran di lingkungan PPSDM Kemendagri Regional Makassar.

Pada 2022, TR mengemban tugas sebagai Sekretaris BPSDM Kemendagri. Penugasan berikutnya membawanya ke BSKDN Kemendagri, tempat ia kini menjabat Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik. Bidang tugas tersebut berkaitan dengan strategi kebijakan pemerintahan dalam urusan kewilayahan, kependudukan, dan pelayanan publik.

Perjalanan kedinasan tersebut berlangsung dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan nasional yang terus berkembang. Sejak kemerdekaan, Indonesia dipimpin oleh presiden dengan agenda, kebijakan, dan tantangan yang berbeda pada setiap masa pemerintahan. Pembangunan nasional berjalan melalui rangkaian keputusan dan program yang dilaksanakan oleh lembaga negara serta aparatur pemerintahan.

Dalam pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2016 di hadapan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Presiden RI ke-7 Joko Widodo menyampaikan penghargaan terhadap kontribusi para presiden terdahulu, yakni Presiden RI ke-1 Soekarno, Presiden RI ke-2 Soeharto, Presiden RI ke-3 B.J. Habibie, Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid, Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam pidato kenegaraan pada 15 Agustus 2025, Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto juga menguraikan kontribusi para pemimpin sebelumnya. Presiden RI ke-1 Soekarno dikaitkan dengan pembentukan Republik Indonesia, upaya mempertahankan keutuhan wilayah, dan integrasi Irian Barat ke dalam NKRI. Pada masa Presiden RI ke-2 Soeharto, agenda pemerintahan mencakup pembangunan ekonomi, swasembada pangan, dan industrialisasi.

Presiden RI ke-3 B.J. Habibie memimpin Indonesia ketika negara menghadapi krisis multidimensi pada 1998, termasuk persoalan stabilitas ekonomi dan pengembangan teknologi. Pada masa Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid, stabilitas nasional serta hubungan antarkelompok masyarakat menjadi bagian dari dinamika pemerintahan. Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri memimpin pada masa pemulihan ekonomi dan penguatan kelembagaan negara, termasuk menjelang pelaksanaan pemilihan presiden secara langsung pada 2004.

Pada masa Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah menangani penyelesaian konflik Aceh dan menghadapi krisis keuangan global. Presiden RI ke-7 Joko Widodo menempatkan pembangunan infrastruktur, hilirisasi, dan penanganan pandemi Covid-19 sebagai bagian penting dari agenda nasional. Sementara itu, Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto mengangkat ketahanan pangan, pembangunan sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan, dan pencapaian Indonesia Emas 2045 sebagai agenda pembangunan.

Pelaksanaan agenda nasional tersebut melibatkan berbagai unsur pemerintahan. Aparatur sipil negara (ASN) menjalankan tugas sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program, pengelolaan administrasi dan anggaran, hingga pelayanan kepada masyarakat. Di tingkat pusat maupun daerah, pekerjaan aparatur menjadi bagian dari proses pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Nilai dasar ASN

Dalam penyelenggaraan tugas tersebut, nilai dasar ASN BerAKHLAK menjadi pedoman perilaku aparatur. Nilai ini ditetapkan melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021. BerAKHLAK mencakup tujuh nilai dasar, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, dengan semboyan “Bangga Melayani Bangsa”.

Berorientasi Pelayanan menekankan pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pelayanan yang sesuai ketentuan. Akuntabel berkaitan dengan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas, penggunaan kewenangan, dan pengelolaan sumber daya. Kompeten menekankan penguasaan pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaan. Harmonis berkaitan dengan penghormatan terhadap perbedaan dan hubungan kerja yang baik.

Loyal berarti memegang teguh Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintahan yang sah sesuai ketentuan. Adaptif berkaitan dengan kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan. Kolaboratif menekankan kerja sama antarpihak dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.

Ketujuh nilai tersebut menjadi bagian dari kerangka perilaku ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan. Penerapannya berkaitan dengan tata cara memberikan pelayanan, mempertanggungjawabkan pekerjaan, meningkatkan kompetensi, menjaga hubungan kerja, memegang teguh ketentuan, menyesuaikan diri dengan perubahan, serta membangun kerja sama.

Dalam perjalanan kedinasan TR Fahsul Falah, penugasan di PPSDM Kemendagri Regional Bandung, PPSDM Kemendagri Regional Makassar, Sekretariat BPSDM Kemendagri, dan BSKDN Kemendagri tercatat dalam rentang tugas yang berbeda. Masing-masing berada pada lingkungan kerja dengan ruang lingkup tanggung jawab yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi aparatur, administrasi kelembagaan, dan strategi kebijakan pemerintahan.

Indonesia Emas 2045 merupakan sasaran pembangunan jangka panjang yang mencakup berbagai bidang, termasuk sumber daya manusia, perekonomian, tata kelola pemerintahan, dan pelayanan publik. Pencapaiannya melibatkan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, dunia usaha, dan masyarakat. Dalam lingkup pemerintahan, ASN menjalankan tugas sesuai kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawabnya.

Nilai dasar BerAKHLAK menjadi salah satu pedoman bagi ASN dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut. Semboyan “Bangga Melayani Bangsa” melekat pada agenda penguatan budaya kerja aparatur, sedangkan pelaksanaan tugas sehari-hari berlangsung melalui prosedur, program, koordinasi, dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan. Dalam kerangka pembangunan menuju Indonesia Emas 2045, birokrasi menjadi bagian dari pelaksanaan agenda nasional melalui pekerjaan aparatur di setiap tingkat pemerintahan.

Penulis: Muhammad Subhan

Editor: Supriadi buraerah

INSERT RAKYATMAJALAH DIGITAL · MOBILE EDITION
TR Fahsul Falah — InsertRakyat.com

Literasi

Bilik Elipsis | InsertRakyat.com

Bilik Elipsis

Sastra, sajak, cerita, dan apresiasi karya.

Karya Pilihan

Ruang Sastra