SINJAI, INSERTRAKYAT.com — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah persoalan dalam pengelolaan belanja kesehatan Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2025. Temuan tersebut mencakup pembayaran jasa pelayanan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang tidak sesuai ketentuan serta pembayaran iuran jaminan kesehatan sebesar Rp746.625.600 yang tidak didukung data kepesertaan valid.
Temuan itu tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 31.A/T/LHP/DJPKN-VI.MKS/PPD.01/05/2026 tanggal 25 Mei 2026 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2025.
Dalam pemeriksaan belanja kesehatan, BPK menemukan kesalahan penggunaan tarif dalam pembayaran jasa pelayanan kesehatan pasien umum pada RSUD Sinjai. BPK juga menemukan kesalahan penggunaan formula perhitungan jasa pelayanan kesehatan yang bersumber dari dana kapitasi pada 16 puskesmas dan RSUD Pratama Bulu Paccing.
Pada RSUD Sinjai, jasa pelayanan kesehatan pasien umum dibagikan berdasarkan tarif pelayanan yang diatur dalam Peraturan Bupati Sinjai Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD.
Nilai jasa pelayanan dari setiap pelayanan kesehatan kemudian dibagikan berdasarkan persentase untuk masing-masing unit sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur RSUD Sinjai Nomor 044 Tahun 2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pasien dengan Menggunakan Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2025.
Hasil pemeriksaan terhadap kertas kerja perhitungan jasa pelayanan kesehatan pasien umum menunjukkan proses perhitungan masih dilakukan secara manual.
Kepala Instalasi dan Staf Administrasi Instalasi Laboratorium, Rekam Medik, serta Kamar Operasi menjelaskan perhitungan dilakukan secara manual karena belum tersedia aplikasi khusus untuk menghitung jasa pelayanan kesehatan.
Pencatatan dilakukan dengan mengikuti kertas kerja tahun-tahun sebelumnya.
BPK juga memperoleh keterangan dari Project Manager SIMRS RSUD Sinjai dan System Implementator PT DH bahwa RSUD Sinjai pernah mengajukan penambahan fitur perhitungan jasa pelayanan kesehatan pada 2024. Pengajuan tersebut belum ditindaklanjuti saat itu.
RSUD Sinjai kemudian kembali mengajukan penambahan fitur melalui Change Request Form pada 28 April 2026. Pengajuan tersebut disebut akan ditindaklanjuti oleh PT DH.
Kesalahan penggunaan tarif mengakibatkan terdapat kelebihan dan kekurangan dalam pembayaran jasa pelayanan kesehatan dibandingkan nilai yang seharusnya. BPK mencatat kesalahan perhitungan tersebut telah ditindaklanjuti pihak RSUD Sinjai, tetapi belum menyimpulkan penyelesaiannya.
Persoalan lain ditemukan BPK pada 16 puskesmas dan RSUD Pratama Bulu Paccing dalam perhitungan jasa pelayanan kesehatan yang bersumber dari dana kapitasi.
Dana kapitasi merupakan pembayaran setiap bulan yang dibayar di muka kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar, tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
Kabupaten Sinjai memiliki 16 puskesmas dan satu RSUD Pratama yang seluruhnya telah menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD (PPK-BLUD) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor 564 Tahun 2024.
