Mengembalikan Pendidik sebagai Pusat Gravitasi Intelektual

Oleh Muhammad Subhan

DI RANAH pendidikan Indonesia, sejarah mencatat sebuah anomali yang menarik. Jauh sebelum sistem persekolahan berorientasi pada standarisasi fasilitas fisik dan sistem zonasi, para orang tua mengantarkan anak-anak mereka ke institusi pendidikan bukan karena kemegahan bangunan atau kecanggihan perangkat teknologinya. Mereka melihat siapa sosok yang memimpin dan mengajar di lembaga tersebut.

Di Sumatera Barat, misalnya, orang tua berbondong-bondong menitipkan masa depan anak mereka ke Perguruan INS Kayutanam karena keberadaan Engku Mohammad Syafei. Pelajar perempuan dari berbagai pelosok Nusantara memenuhi Perguruan Diniyyah Puteri karena magnet figur Rahmah El Yunusiah. Tradisi serupa hidup subur di pesantren-pesantren legendaris lainnya di Minangkabau, seperti di Parabek ada Syekh Ibrahim Musa (Inyiak Parabek), di Jaho ada Syekh Muhammad Djamil Jaho, di Canduang ada Syekh Sulaiman Ar-Rasuli (Inyiak Canduang), dan di Adabiah ada Syekh Abdullah Ahmad. Bahkan pada corak pendidikan surau tradisional melalui sistem halaqah di Surau Jembatan Besi Padang Panjang—yang di kemudian hari bertransformasi menjadi Sumatera Thawalib—daya tariknya bertumpu pada karisma “Inyiak De Er” Haji Abdul Karim Amrullah (HAKA), ayahanda Buya Hamka.

Tradisi penghormatan pada ketokohan pendidik ini juga mengakar kuat di Aceh. Para orang tua sejak zaman lampau menyekolahkan anak-anak mereka ke dayah (pesantren) yang memiliki basis ketokohan ulama berilmu dalam. Di Aceh Utara terdapat Abu Tumin dengan Dayah Raudhatul Ma’arif Cot Trueng, di Samalanga ada Abu MUDI, di Pidie ada Abu Kuta Krueng dengan Dayah Darul Munawwarah. Sementara di Aceh Timur, magnet pendidikan Islam itu ada pada Abu Paya Pasi dengan Dayah Bustanul Huda, dan di Bireuen ada Tgk. H. Muhammad Walie Al-Khalidie melalui Dayah Darul Ulum Tanoh Mirah.

Pola serupa jamak ditemui di daerah lain, di Jawa misalnya. Muhammadiyah tidak bisa dilepaskan dari figur K.H. Ahmad Dahlan, Taman Siswa dari Ki Hadjar Dewantara, serta Nahdlatul Ulama dari barisan tokoh seperti K.H. Hasyim Asy’ari, K.H. Abdul Wahab Chasbullah, dan K.H. Bisri Syansuri. Figur-figur tersebut bukan sekadar papan nama penunjuk arah, melainkan jangkar keteladanan yang mengonversi gagasan menjadi praktik hidup.

Mengontekstualisasikan sejarah ketokohan ini ke era kontemporer, kita dihadapkan pada tantangan yang jauh lebih kompleks, yaitu krisis literasi murid yang tecermin dari masih belum memuaskannya skor Programme for International Student Assessment (PISA) serta capaian Tes Kemampuan Akademik (TKA). Ketika hasil asesmen internasional dan nasional terus mengonfirmasi kelemahan anak didik dalam bernalar kritis, memproses informasi, dan memecahkan masalah kompleks, pertanyaan mendasarnya adalah, “di manakah letak simpul kelemahannya?”

Sebagian pihak berargumen bahwa persoalan utama terletak pada minimnya sarana digital, perpustakaan yang terbatas, atau kurikulum yang berganti-ganti. Namun, menyalahkan infrastruktur atau membebankan kegagalan literasi sepenuhnya kepada murid adalah diagnosis yang keliru. Di tengah gempuran arus digitalisasi hari ini, kunci utama peningkatan literasi siswa justru terletak pada kompetensi literasi kepala sekolah dan guru sebagai nahkoda pembelajaran.

Ketika sekolah diserbu perangkat digital, layar laptop, dan akses internet cepat, yang sering terjadi justru kelumpuhan bernalar jika kepala sekolah dan guru tidak memiliki kemampuan literasi yang memadai. Digitalisasi tanpa kompetensi literasi pendidik hanya akan mengubah sekolah menjadi rimba distraksi. Seorang kepala sekolah yang memodelkan budaya baca dan menulis, serta guru yang cakap mengolah, menganalisis, dan memilah informasi digital, adalah prasyarat mutlak lahirnya ruang kelas yang hidup.

Bagaimana literasi anak didik bisa melompat tinggi jika guru-gurunya sekadar mengandalkan ringkasan materi instan buatan mesin atau salin-rekat dari internet? Pembenahan PISA dan TKA tidak bisa dicapai melalui hafalan formula atau pelatihan instan menghadapi soal. PISA diuji melalui higher-order thinking skills (HOTS) atau yang disebut kemampuan membaca teks panjang secara kritis, memahami konteks, menarik inferensi, dan mengevaluasi argumen. Kemampuan bernalar tingkat tinggi ini mustahil tumbuh pada siswa jika guru mereka sendiri ragu merumuskan pertanyaan analisis dan kepala sekolahnya tidak membangun ekosistem intelektual di sekolah.

Tentu, di tengah upaya mendorong penguatan peran kepala sekolah dan guru, muncul nada skeptis. Ada yang menuduh bahwa penekanan pada ketokohan dan kompetensi individu guru berpotensi melahirkan personality cult (kultus individu) atau membebankan seluruh kegagalan sistemik pendidikan kepada pundak guru semata. Sebagian pihak kerap berargumen bahwa di era digital dan kecerdasan buatan, peran figur pendidik dapat digantikan oleh modul terstruktur dan platform belajar berbasis algoritma yang lebih terukur.

Kekhawatiran tersebut sah, namun meleset membaca realitas persekolahan. Ketergantungan mutlak pada teknologi instan justru terbukti memperlebar jurang kebingungan informasi di kalangan murid. Algoritma media sosial dan mesin digital sanggup menyajikan jutaan data dalam sekejap, tapi tidak memiliki keteladanan, kedalaman pertimbangan, dan dorongan etik. Pendidik berliterasi tinggi bukan hadir untuk disembah atau dijadikan idola tanpa cela, melainkan untuk berperan sebagai penyaring (filter), pemantik daya kritis, dan fasilitator logika bernalar.

Poin krusial ini membedakan antara pendidik yang sekadar menjadi “pemburu konten digital” dengan pendidik sejati. Kepala sekolah yang berwawasan literatif akan mengarahkan anggaran dan kebijakan sekolah untuk memperkuat tradisi membaca-menulis guru dan muridnya, bukan sekadar memamerkan pengadaan papan tulis interaktif. Guru yang literat tidak anti-teknologi, mereka justru memanfaatkan digitalisasi sebagai sarana memperluas jangkauan bahan bacaan, mendiskusikan silang-sengkarut informasi di dunia maya, dan melatih anak didik menulis gagasan secara jernih.

Jika kepala sekolah aktif membaca referensi ilmiah dan memimpin diskusi akademis di ruang guru, serta para guru terbiasa membedah buku dan menyusun karya tulis ilmiah, maka suasana intelek itu secara alami akan menular ke ruang kelas. Murid-murid yang tumbuh dalam lingkungan seperti ini tidak akan lagi canggung berhadapan dengan soal-soal PISA yang panjang dan menuntut analisis mendalam, atau soal TKA yang menguji ketahanan berpikir logis. Mereka terlatih untuk tidak sekadar membaca teks, sebaliknya mampu membaca realitas di balik teks.

Kegemilangan literasi bangsa ini tidak akan pernah lahir semata-mata dari statistik belanja buku, angka survei birokrasi, atau kemegahan fasilitas gedung dan gawai digital jika kehilangan ruh keteladanan dari para pendidiknya. Sebagaimana para tokoh pendidikan dan ulama masa lalu yang menggerakkan peradaban lewat keunggulan keilmuan dan keteguhan sikap, hari ini kita membutuhkan kepala sekolah dan guru yang kembali menjadi pusat gravitasi intelektual di sekolahnya masing-masing.

Urusan PISA dan TKA tak selesai hanya dengan membagikan kunci jawaban atau melatih anak menghafal pola soal. Nilai itu baru akan terangkat jika sejak dari meja kelas, murid-murid kita diajak berani berdebat, mempertanyakan fakta, dan menguji gagasannya sendiri. Peradaban yang besar selalu tahu cara menghargai dan melahirkan para guru penyala pelita di dalam kelas-kelasnya. []

Muhammad Subhan, penulis, pegiat literasi, founder Sekolah Menulis elipsis

Penulis: Muhammad Subhan
Editor: Supriadi Buraerah